JAKARTA- Penanganan kebakaran hutan, lahan, dan kebun (karhutlabun) di Sumatera Selatan (Sumsel) menuai kritik. Pemerintah daerah dinilai gagal mengantisipasi ancaman kebakaran, meski potensi kemarau dan El Nino telah diperingatkan sejak awal 2026.
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumsel, Anwar Sadat, menilai kabut asap yang masih mengganggu aktivitas masyarakat menunjukkan lemahnya mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Kritik itu disampaikan Anwar dalam Round Table Discussion bertajuk “Udara Bersih Hak Kita” di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Sabtu (17/10/2026) lalu. Kegiatan bertema kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mitigasi dan adaptasi karhutlabun tersebut diinisiasi AIPI Sumsel bersama PSKP, GKJI, DKR, dan Teras Indonesia.
Menurut Anwar, peringatan ancaman kemarau dan El Nino seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, serta sistem tanggap darurat. Namun, kabut asap yang terus menyelimuti sejumlah wilayah menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap langkah pemerintah.
“Seharusnya sebelum bencana asap karhutla melanda, pemerintah, khususnya gubernur, bupati, dan wali kota, telah melakukan mitigasi dan mempersiapkan pencegahan serta kesiapsiagaan atau respons cepat untuk mengendalikan meluasnya kebakaran,” ujar Anwar dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (19/4).
Ia mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah ketika kebakaran masih sulit dikendalikan, sementara dampaknya semakin dirasakan masyarakat.
Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Kabut asap juga mengancam kesehatan, menghambat aktivitas warga, dan berpotensi menekan produktivitas masyarakat, terutama mereka yang bekerja di luar ruangan.
Anwar menegaskan, hak atas udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat harus menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus mencakup perlindungan kesehatan warga.
Ia menyoroti minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai risiko paparan asap. Pemerintah diminta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang kondisi kualitas udara dan langkah perlindungan diri.
Anwar juga mendesak pemerintah mendirikan posko kesehatan di titik-titik strategis yang mudah dijangkau warga. Bantuan berupa masker, vitamin, susu untuk balita, makanan bagi ibu hamil dan lansia, serta sembako juga dinilai perlu disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Tenaga kesehatan, lanjutnya, harus lebih aktif mendatangi permukiman untuk memberikan pelayanan sekaligus mendeteksi gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Mari kita bersama-sama melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari bahaya kabut asap,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Sumsel yang juga anggota DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Ruspanda menyebut luas lahan terbakar di Kota Palembang mencapai 452 hektare. Ia juga memaparkan data kasus ISPA, yakni 115 kasus di Kecamatan Sukarami, 64 kasus di Kertapati, dan 63 kasus di Kalidoni.
Data tersebut, menurutnya, menjadi peringatan bahwa dampak kabut asap membutuhkan penanganan darurat yang terukur, terutama di wilayah dengan kasus ISPA yang menjadi perhatian.
“Harus ada respons cepat melalui intervensi darurat untuk menyelamatkan warga, seperti mobilisasi tambahan logistik dan mobil klinik di Kecamatan Sukarami dan Kertapati. Biaya penanganan dan obat ISPA juga perlu dibebaskan, disertai bantuan sembako, vitamin, dan masker bagi masyarakat,” ujar Ruspanda.
Ia mengapresiasi kerja tim medis Dinas Kesehatan, satuan tugas, BPBD, dan petugas pemadam kebakaran di lapangan. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum cukup jika pemerintah masih lebih banyak bergerak setelah kebakaran terjadi.
Pencegahan, mitigasi, dan penanganan wilayah rawan kebakaran harus diperkuat agar pemerintah tidak terus berada dalam posisi reaktif setiap kali karhutla meluas.
Sebelum diskusi digelar, FOKAL IMM Sumsel telah membagikan 1.000 paket bantuan berisi vitamin, madu, air mineral, dan masker kepada masyarakat.
“Untuk itulah, kami berharap dan mengajak semua pihak untuk bertindak. Udara bersih dan kesehatan adalah hak kita,” kata Ruspanda.
Dari sisi lingkungan, pakar lingkungan Dr. Ir. H. M. Najib Asmani, M.Si., menekankan pentingnya mitigasi dan konservasi, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.
BNPB Temukan 44 Area Hutan dan Perkebunan Terbakar
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang terbakar di Sumatera Selatan (Sumsel). Temuan tersebut mencakup area perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagian besar titik api ditemukan di perbatasan area izin konversi. Kondisi itu mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat karhutla di Sumsel, Palembang, dikutip Bergelora.com di Jakarta dari laman resmi BNPB Senin (19/10/2026).
BNPB pun mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Kristomei mengatakan, penegakan hukum diperlukan agar upaya pemadaman tidak sia-sia akibat kebakaran yang kembali terjadi.
Kristomei menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pengerahan personel dan sarana pemadaman.
Koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum juga diperlukan untuk mencegah kebakaran berulang. Menurut dia, penanganan karhutla harus melibatkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat.
“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Selain itu, BNPB meminta evaluasi berkala terhadap efektivitas operasi pemadaman. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pengerahan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk helikopter, berdampak pada penurunan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” kata Kristomei.
BNPB juga mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah, pembagian tugas yang jelas, serta data jumlah personel dan sarana pendukung yang dikerahkan. (Web Warouw)
