JAKARTA- Rumah sakit pemerintah memiliki karakter dan tanggung jawab yang berbeda dengan rumah sakit swasta. Keduanya memang sama-sama harus dikelola secara profesional, efisien, dan berkelanjutan. Namun, ada satu perbedaan mendasar yang tidak boleh dilupakan: rumah sakit pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk menjadikan masyarakat sebagai sumber keuntungan. Demikian diungkapkan Menteri Kesehatan 2004-2009 era SBY, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada podcast di Badan Relawan Prabowo, Selasa, 10 November 2026 dalam podcast di Badan Relawan Prabowo, Selasa, 10 November 2026.
Karena itu, rumah sakit pemerintah menurutnya boleh memperoleh keuntungan atau surplus dari kegiatan operasionalnya. Bahkan, surplus tersebut penting agar rumah sakit dapat memperbarui peralatan medis, meningkatkan kualitas pelayanan, mengembangkan fasilitas, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Tetapi, jangan sampai orientasi memperoleh keuntungan justru mengalahkan tujuan utamanya, yaitu memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Hal itu disampaikan mantan Menkes Siti Fadilah Supari pada di Podcast Meja Makan 10 November 2026 di Badan Relawan Prabowo.
Dari Birokrasi Menuju Fleksibilitas Pengelolaan
Siti Fadilah mengatakan, dalam perjalanan pengelolaan rumah sakit pemerintah, pernah berlaku sistem yang sangat terikat dengan mekanisme birokrasi Departemen Kesehatan. Pendapatan rumah sakit masuk ke mekanisme keuangan pemerintah, sementara pembiayaan operasional rumah sakit kembali dialokasikan melalui APBN.
Sistem tersebut memiliki tujuan menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara. Namun, dalam praktiknya, mekanisme birokrasi yang panjang sering kali menyulitkan rumah sakit untuk mengambil keputusan secara cepat.
Padahal, rumah sakit merupakan institusi pelayanan yang beroperasi setiap hari selama 24 jam. Kebutuhan obat, alat kesehatan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan peralatan medis, hingga pemenuhan tenaga kesehatan tidak selalu dapat menunggu panjangnya proses administrasi anggaran.
Persoalan inilah yang mendorong pemikiran tentang perlunya fleksibilitas pengelolaan rumah sakit. Rumah sakit perlu diberikan keleluasaan mengelola pendapatannya sendiri agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan.
“Namun, memberikan keleluasaan bukan berarti harus mengubah rumah sakit menjadi perusahaan yang orientasi utamanya adalah keuntungan,”” tegasnya.
Ketika Rumah Sakit Pemerintah Pernah Diwacanakan Menjadi PT
Dalam perjalanan reformasi pengelolaan rumah sakit pemerintah, pernah muncul wacana mengubah rumah sakit menjadi perusahaan perseroan atau PT. Argumentasinya adalah agar rumah sakit dapat dikelola secara lebih profesional, tidak terhambat birokrasi, dan memiliki keleluasaan mengembangkan usahanya.
“Tetapi, ada pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: setelah rumah sakit menjadi perusahaan, apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah? Apakah pemerintah masih sepenuhnya dapat memastikan bahwa rumah sakit tersebut mengutamakan kepentingan masyarakat?” ujarnya.
Pengalaman swastanisasi Indosat pada 2004 dapat menjadi bahan refleksi. Tentu, rumah sakit berbeda dengan perusahaan telekomunikasi. Rumah sakit memiliki dimensi kemanusiaan yang jauh lebih langsung karena menyangkut keselamatan jiwa dan hak masyarakat.
Jika rumah sakit pemerintah diubah menjadi PT, memang ada kemungkinan pengelolaannya menjadi lebih fleksibel. Namun, perubahan orientasi kelembagaan juga perlu diwaspadai. Rumah sakit dapat semakin terikat pada logika bisnis, sementara kepentingan pelayanan publik berpotensi menjadi pertimbangan kedua.
Apalagi, apabila struktur kepemilikan saham memungkinkan terjadinya perpindahan penguasaan kepada kelompok pemodal besar, termasuk investor asing, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Rumah sakit bukan sekadar aset ekonomi. Ia merupakan bagian dari infrastruktur pelayanan dasar yang harus dijaga negara,” tegasbya.
BLU: Jalan Tengah antara Profesionalisme dan Kepemilikan Negara
“Menurut saya, konsep Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu jalan tengah yang penting dalam menjawab persoalan tersebut,” ujarnya.
Siti Fadilah menjelaskan, melalui BLU, rumah sakit pemerintah dapat diberikan fleksibilitas untuk mengelola pendapatan dan belanjanya sendiri. Rumah sakit tidak harus menunggu seluruh kebutuhan operasionalnya melalui mekanisme birokrasi anggaran yang panjang. Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti rumah sakit kehilangan statusnya sebagai institusi pemerintah.
BLU memungkinkan rumah sakit menerapkan prinsip efisiensi, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas tanpa harus menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama.
Pengelolaannya tetap berada dalam kerangka tanggung jawab pemerintah, dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan unsur pemerintah, termasuk kementerian yang membidangi kesehatan dan keuangan sesuai ketentuan kelembagaan yang berlaku.
Dengan demikian, rumah sakit memiliki keleluasaan manajerial, tetapi tetap mempertahankan fungsi sosialnya.
“Inilah yang membedakan BLU dari perusahaan komersial. Rumah sakit dapat memperoleh surplus, tetapi surplus tersebut harus digunakan kembali untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan,” tegasnya.
Health Care, Bukan Health Industry
Ia juga menjelaskan ada perbedaan mendasar antara perspektif health care dan health industry. Health industry melihat kesehatan sebagai sektor ekonomi yang memiliki peluang investasi, pertumbuhan pasar, inovasi teknologi, dan keuntungan usaha. Perspektif ini tidak sepenuhnya salah. Industri kesehatan dibutuhkan untuk mendorong pengembangan obat, alat kesehatan, teknologi kedokteran, dan fasilitas rumah sakit.
Namun, health care menempatkan manusia dan kebutuhan kesehatannya sebagai pusat perhatian. Pelayanan kesehatan bukan semata-mata transaksi antara penyedia jasa dan konsumen, melainkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Keduanya dapat berjalan berdampingan. Profesionalisme industri kesehatan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan. Namun, ketika kepentingan bisnis bertentangan dengan kebutuhan pasien, rumah sakit pemerintah harus berpihak kepada pasien.
“Karena itu, rumah sakit pemerintah harus memiliki orientasi health care, bukan semata-mata health industry,” tegasnya
KPI Harus Mengukur Pelayanan, Bukan Hanya Pendapatan
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah penetapan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI) rumah sakit pemerintah.
Menurut Siti Fadilah, kinerja rumah sakit memang harus terukur. Pengelolaan keuangan, efisiensi operasional, produktivitas, dan kemampuan mempertahankan keberlanjutan fasilitas merupakan aspek penting. Namun, jangan sampai target peningkatan pendapatan atau revenue menjadi indikator yang paling dominan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak masyarakat yang berhasil dilayani? Seberapa cepat pasien mendapatkan penanganan? Bagaimana mutu diagnosis dan pengobatannya? Apakah masyarakat tidak mampu mendapatkan akses yang layak? Apakah keselamatan pasien menjadi prioritas?
“Saya cukup prihatin apabila rumah sakit pemerintah harus terus meningkatkan target pendapatan dari tahun ke tahun tanpa mempertimbangkan konteks pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.
Jika peningkatan pendapatan dicapai dengan memperbanyak pasien, kita perlu bertanya apakah hal itu justru mencerminkan semakin banyaknya masyarakat yang sakit. Bukankah keberhasilan pemerintah dalam bidang kesehatan juga harus terlihat dari menurunnya angka kesakitan melalui pencegahan dan penguatan pelayanan kesehatan primer?
Sementara itu, jika peningkatan pendapatan dilakukan dengan menaikkan tarif, risikonya adalah semakin beratnya beban masyarakat.
“Jangan sampai rumah sakit pemerintah justru membangun model bisnis dengan masyarakat sebagai sumber pendapatannya,” tegasnya.
Rumah Sakit Harus Tetap Menjadi Tangan Pemerintah
“Kita menyadari bahwa rumah sakit pemerintah harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan efisien. Jika masih ada birokrasi yang berbelit-belit akan menghambat pelayanan. Namun, fleksibilitas manajemen itu tidak boleh kebablasan sehingga orientasi kelembagaan berubah,” katanya.
Siti Fadilah mengingatkan, rumah sakit pemerintah harus tetap menjadi instrumen negara untuk mengayomi masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak cukup dilihat dari besarnya pendapatan atau surplus keuangan, tetapi terutama dari kualitas dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan.
“Kita membutuhkan rumah sakit yang sehat secara finansial agar dapat terus melayani masyarakat. Tetapi kita tidak boleh membangun rumah sakit yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama dan masyarakat sebagai objek bisnis,” tegasnya.
Sebab menurutnya, kesehatan bukan sekadar komoditas ekonomi. Kesehatan adalah hak dasar warga negara dan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah.
“Rumah sakit pemerintah boleh untung, tetapi jangan mencari untung. Keuntungan harus menjadi sarana untuk memperkuat pelayanan. Jadi bukan sebaliknya, pelayanan yang dikorbankan demi keuntungan. Sebab, tangan rumah sakit pemerintah sejatinya adalah tangan negara yang hadir untuk mengayomi rakyatnya,” tegasnya. (Dr. Fidelis Diponegoro)
