“Pengunduran diri Gibran menguji hubungan antara kepantasan, prosedur konstitusional, dan kepercayaan publik dalam demokrasi Indonesia.”
Oleh: Noval Hanan Irianto, Arsitek *
DALAM kebudayaan Jawa terdapat ungkapan sederhana yang menyimpan kritik mendalam terhadap kekuasaan: aja dumeh. Jangan mentang-mentang. Jangan karena memiliki kedudukan, kekayaan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan, seseorang merasa berhak melampaui batas kepantasan.
Ungkapan itu menemukan relevansinya ketika Indonesia menghadapi polemik legitimasi jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat serupa sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menerima keputusan tersebut dengan berat hati dan menyatakan menghormatinya.
Perkembangan itu terjadi setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persyaratan jabatan Gibran. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usulan tersebut pada 12 November dibatalkan setelah surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR.
Namun, persoalan ini tidak selesai dengan berakhirnya masa jabatan seseorang. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah bagaimana demokrasi menjaga legitimasi kekuasaan ketika kepercayaan publik telah dipersoalkan.
Kuasa dan Kepantasan
Dalam Etika Jawa, Franz Magnis-Suseno menjelaskan dua prinsip penting kehidupan sosial Jawa, yakni prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Keduanya mengatur hubungan antarmanusia agar kehidupan sosial berlangsung selaras. Namun, prinsip tersebut perlu dibaca secara kritis ketika berhadapan dengan relasi kekuasaan yang hierarkis.
Penghormatan semestinya tidak hanya diberikan karena jabatan, tetapi juga karena kesediaan menjalankan tanggung jawab moral dan sosial. Di sinilah aja dumeh memperoleh makna politik: kedudukan bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Kekuasaan justru memperbesar kewajiban seseorang menjaga batas kepantasan.
Polemik persyaratan pendidikan Gibran memperlihatkan pentingnya prinsip tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau kualifikasi pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Kedua putusan itu memiliki ruang lingkup berbeda dan tidak secara langsung membatalkan jabatan Wakil Presiden. Namun, keduanya menghadirkan pertanyaan mengenai penerapan persyaratan jabatan dan kesetaraan di hadapan hukum. Demokrasi tidak boleh mengenal standar ganda. Persyaratan jabatan publik harus berlaku setara, tanpa dipengaruhi hubungan keluarga atau kedekatan politik.
Rukun Bukan Diam
Dalam masyarakat Jawa, rukun merupakan cita-cita penting. Kehidupan sosial diharapkan berlangsung tanpa pertentangan terbuka. Akan tetapi, kerukunan kehilangan makna ketika digunakan untuk menghindari persoalan yang semestinya diselesaikan.
Ketika harmoni hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, ketidakadilan justru berpotensi tertimbun di bawah permukaan. Kritik terhadap pejabat publik karena itu tidak semestinya dianggap sebagai ancaman terhadap kerukunan. Kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk mengawasi kekuasaan.
Di sini, tepa slira juga penting dibaca ulang. Kemampuan menempatkan diri dalam perspektif orang lain bukan hanya berarti menjaga perasaan sesama, melainkan memahami hak masyarakat untuk memperoleh penjelasan dan pertanggungjawaban dari pemimpinnya.
Usulan HMP oleh 120 anggota DPR menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah memasuki ranah pengawasan kelembagaan. Pembatalan rapat paripurna setelah surat pengunduran diri diserahkan memang mengubah dinamika politik, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan publik yang melatarbelakangi usulan tersebut.
Kerukunan yang sehat bukan meniadakan perbedaan pendapat, melainkan menyediakan jalan yang adil untuk menyelesaikannya. Persatuan tidak boleh menjadi tuntutan agar masyarakat berhenti bertanya.
Legitimasi dan Kepercayaan
Pengunduran diri Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui prosedur konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR bersidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih pengganti. Dengan demikian, pergantian jabatan bukan semata keputusan politik antarelite, melainkan harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Namun, persoalan demokrasi tidak selesai pada pengisian jabatan. Yang lebih penting ialah bagaimana institusi negara menjaga konsistensi hukum dan mempertanggungjawabkan keputusan politik kepada masyarakat.
Persoalan Gibran melampaui dirinya sendiri. Peristiwa ini menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai hubungan keluarga, kekuasaan, dan kesetaraan dalam demokrasi Indonesia.
Kebudayaan Jawa memiliki sumber kritik terhadap kecenderungan tersebut. Aja dumeh mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas. Tepa slira menuntut kepekaan terhadap kepentingan orang lain. Sementara prinsip hormat mengandung kewajiban memperlakukan sesama secara bermartabat, bukan sekadar menghormati mereka yang berada di atas.
Nilai-nilai itu perlu dipertemukan dengan prinsip demokrasi modern: kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Kebudayaan tidak boleh menjadi pembenaran bagi hierarki yang kebal kritik. Sebaliknya, ia dapat menjadi sumber etika untuk mengoreksi kekuasaan.
Pengunduran diri mungkin mengakhiri masa jabatan seseorang, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana aturan ditegakkan, dan bagaimana kepercayaan publik dipulihkan. Semua itu membutuhkan keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji publik.
Barangkali inilah makna aja dumeh yang perlu dihidupkan kembali dalam politik Indonesia: semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar kewajibannya untuk tunduk pada batas kepantasan. Kekuasaan bukan alasan untuk meminta penghormatan, melainkan amanah yang harus terus membuktikan kelayakannya.
——-
*Penulis Noval Hanan Irianto, Arsitek dan penulis isu kebudayaan, arsitektur, tata ruang perkotaan
