JAKARTA – Tim kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka , Muhammad Rullyandi, mengaku kecewa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak melanjutkan perkara mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan kliennya. Padahal, pada persidangan sebelumnya, majelis telah menyampaikan bahwa perkara ini tetap dilanjutkan.
“Kalau itu kan sudah jelas. Minggu lalu tanggal 5 November, ya. Sidang kemarin itu adalah majelis bersikap tegas, perkara ini harus tetap dilanjutkan dalam bentuk penetapan,” kata Rullyandi di PTUN, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Namun, kata Rullyandi, hari ini hakim melanggar sendiri sikap sebelumnya.
“Padahal ini sudah ditetapkan kemarin itu dalam penetapan, tetap lanjut. Dan sekarang dibuat putusan perkara tidak bisa lanjut,” ujarnya.
Rullyandi menilai perkara tersebut seharusnya bisa dilanjutkan agar pihaknya bisa membuktikan kebenaran materiil mengenai polemik Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran.
Ia kemudian menyinggung jalur untuk mendapatkan keadilan ini telah kalah dengan kekuasaan.
“Kami ingin melanjutkan perkara ini untuk membuktikan kebenaran materiil, ya. Kebenaran yang harus kita tunjukkan melalui jalur hukum, tetapi hari jalur hukum sudah kalah dengan kekuasaan,” jelasnya.
Seusai persidangan ini, dirinya akan segera menemui Gibran untuk melaporkan hasil putusan tersebut. Termasuk berdiskusi kepada Gibran apakah mengambil langkah hukum lanjutan atau tidak.
“Kami akan segera mungkin untuk melaporkan hasil persidangan hari ini, putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim untuk bagaimana nanti hasil dari beliau juga ya, arahan dari beliau seperti apa,” jelasnya.
Sebelumnya PTUN mengugurkan permohonan yang diajukan oleh Mercy Sihombing dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Dengan begitu, gugatan terkait polemik Suket penyetaraan SMA Gibran resmi tidak dilanjutkan.
“Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000,” ujar ketua majelis hakim di ruang Sidang PTUN, Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Sekadar diketahui, Suket Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran telah dicabut oleh Kemendikdasmen. Dengan pencabutan tersebut, objek sengketa ini dinilai telah kehilangan dasar karena suket yang digugat tidak lagi berlaku atau dianggap tidak ada.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui tidak menemukan aturan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara ketika objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, Majelis Hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana,” ucap hakim.
Majelis juga menilai jika perkara ini tetap dilanjutkan akan menjadi sia-sia, karena putusan akhirnya tidak akan dapat dieksekusi, lantaran Suket Gibran telah dicabut.
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable,” kata hakim. (Web Warouw)
