“Peningkatan kualitas serta upaya mempertahankan Opini WTP adalah tugas yang dilakukan secara bersama dengan lembaga lain yang mempunyai kepentingan atas pencapaian tugas TNI, pengawas eksternal maupun satuan jajaran TNI.”
Oleh: Mayjen TNI Dr. Alvis Anwar, S.AP., M.Tr Han, Wakil Irjen TNI
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK RI) setiap tahun menerbitkan penilaian atas Laporan Keuangan (LK) setiap lembaga pemerintah Republik Indonesia tingkat pusat maupun daerah sebagai sebuah pernyataan profesional atas kewajaran informasi keuangan lembaga tersebut berdasarkan beberapa kriteria meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan; dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Standar opini yang dipersyaratkan pemerintah terhadap Lembaga, Badan, Kementerian dan Pemda termasuk TNI adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini menunjukkan BPK RI meyakini bahwa lembaga yang dinilai telah melaksanakan prinsip akuntasi, menyajikan bukti material, kondisi keuangan, hasil pekerjaan, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi.
Setiap lembaga pemerintah mengharapkan Opini WTP sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat atau publik maupun kepada Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian integral pemerintah sejak tahun 2018 selalu meraih predikat WTP tersebut. Capaian opini ini berdampak signifikan dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap TNI sekaligus sebagai landasan pengelolaan keuangan negara dalam menjalan tugas-tugas yang diberikan negara. Sebagai pengelola keuangan negara, TNI berkewajiban untuk menjaga, mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, melalui upaya dan terus bekerja keras dilandasi niat yang tulus, kebersihan hati dan ikhlas serta cerdas menyikapi dinamika kondisi pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat.
Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan TNI, Itjen TNI berperan strategis dalam membantu pimpinan tertinggi TNI di bidang pengawasan untuk meyakini bahwa setiap program dijalankan sesuai ketentuan, mendapatkan keluaran (output) sekaligus dampak (outcome) yang ditentukan serta setiap anggaran dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan, sesuai peruntukan dan akuntabel. Organisasi Itjen TNI disusun untuk melakukan pengawasan bidang umum, operasi, latihan, logistik dan perbendaharaan untuk mencapai proses dan hasil pelaksanaan tugas dalam penggunaan Kekuatan TNI sebagai hasil pembinaan yang dilakukan oleh Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU). Peran dan fungsi pengawasan menjadi penting dalam memberi keyakinan kepada pimpinan bahwa capaian tugas pokok yang diimbangi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran merupakan prasyarat utama dalam menjalankan tugas-tugas Pertahanan Negara.
Inspektorat Jendral TNI dan Lingkup Pengawasan
Tugas pokok Itjen TNI adalah membantu Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan bidang umum, operasi, latihan, logistik dan perbendaharaan. Pengawasan bidang umum meliputi pengawasan umum, pendidikan, personel dan hukum; Pengawasan bidang operasi merupakan pengawasan intelijen, operasi dan teritorial; Pengawasan bidang latihan merupakan pengawasan penyelenggaraan latihan kesiapan operasi dan latihan satuan, latihan pratugas dan latihan gabungan/bersama; Pengawasan bidang logistik merupakan pengawasan material perbekalan, barang milik negara (BMN) dan fasilitas konstruksi; Pengawasan bidang perbendaharaan merupakan pengawasan verifikasi keuangan, perencanaan anggaran serta laporan keuangan.
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diampu oleh Itjen TNI menyelenggarakan lima (5) kegiatan utama meliputi Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain terhadap tugas-tugas dan fungsi organisasi TNI untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai standar atau tolok ukur secara efektif dan efisien guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Itjen TNI dalam pengawasan internal berperan dalam pemberian kepastian/jaminan (quality assurance) sekaligus melakukan aktivitas konsultansi (consulting activities) secara obyektif, independen dan imparsial untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas kinerja. Itjen TNI dalam paradigma baru yang dikembangkan tidak lagi berperilaku sebagai pencari kesalahan (watchdog) namun lebih mengedepankan kesetaraan sekaligus kemitraan (partnership).
Itjen TNI melakukan pengawasan terhadap entitas yang berada langsung di bawah Mabes TNI, Mabesad, Mabesal dan Mabesau meliputi staf umum, Badan Pelaksana Pusat (Balakpus), Komando Utama Operasi (Kotamaops) maupun lembaga non struktural meliputi koperasi serta yayasan. Penyelenggaraan pengawasan diselenggarakan sampai dua tingkat di bawah Mabes TNI dan pada kondisi tertentu dapat menjangkau satuan TNI terbawah.
Langkah Strategis Mempertahankan Opini WTP
Sebagai bagian dari manajemen pemerintahan, TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas anggaran guna mempertahankan Opini WTP melalui upaya perbaikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan serta bersinergi dengan lembaga negara atau pemerintahan lain. Berakitan dengan tugas Penggunaan Kekuatan, TNI berkomitmen menyelenggarakan Program Kerja dan Anggaran secara efektif, efisien, ekonomis dan taat / patuh aturan maupun perundang-undangan yang berlaku terkait Tugas Pokok tersebut.
Langkah strategis mempertahankan Opini WTP, adalah upaya komprehensif mengantisipasi serta menghadapi dinamika atau perubahan yang berlangsung secara cepat dan berlangsung tidak linier. Sebagai upaya yang menyeluruh, diperlukan kebijakan pimpinan untuk memberikan pedoman sekaligus pemberi arah (guidance) bagi unsur pelaksana dan prajurit TNI dalam menjalankan tugas masing-masing. Pada aplikasinya, sangat diperlukan komunikasi serta koordinasi secara komprehensif dan terkendali agar pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan pimpinan dapat dipahami serta dilaksanakan oleh satuan atau prajurit sampai tingkat terkecil. Komitmen dalam mempertahankan opini WTP tersebut ditindaklanjuti dengan perumusan langkah taktis sebagai berikut
Sinergitas dengan lembaga lain, auditor dan pengawas eksternal
Sinergi kelembagaan bersama institusi lain, auditor maupun pengawas eksternal membutuhkan komunikasi serta dan koordinasi secara intensif untuk bersama memahami aturan dan ketentuan yang mengikat TNI dalam manajemen pemerintahan. Pemahaman bersama tersebut dilanjutkan dengan mempedomani aturan yang dikeluarkan lembaga atau kementerian khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan maupun pengelolaan keuangan. Implementasi dalam pemahaman dan menjalankan aturan tersebut, mengharuskan TNI turut serta dalam berbagai penilaian dan kriteria yang dilakukan oleh lembaga lain seperti Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM), sampai penilaian Tingkat Kepercayaan Publik terhadap lembaga negara. Langkah-langkah membangun sinergisitas ini merupakan penunjang utama mempertahankan Opini WTP.
Sinergisitas sekaligus Kerjasama dengan auditor maupun pemeriksa eksternal juga dijalin oleh TNI agar didapatkan hasil pengawasan serta hasil audit yang berkualitas. Kerjasama dengan BPK RI dilaksanakan untuk mendapatkan permasalahan dalam pengelolaan Keuangan Negara yang dilanjutkan dengan penilaian sekaligus penyelesaian secara terintegrasi serta komprehensif. Tugas BPK RI dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh TNI perlu disikapi dengan penyajian data yang akurat disertai pemahaman komprehensif atas permasalahan yang ditemukan serta menjalankan rekomendasi yang diberikan. Kerjasama disertai penghargaan yang baik atas peran BPK RI dalam melakukan pemeriksaan atas LK merupakan salah satu langkah strategis utama untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas Opini WTP.
Aktivitas serta implementasi pengawasan juga tidak dapat dilepaskan dari peran serta fungsi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai Lembaga yang mendapat amanat dari negara untuk melakukan Pengawasan atas Keuangan Pembangunan. Sinergi dengan BPKP dilaksanakan melalui peningkatan pemahaman tugas pengawasan level strategis sampai level teknis. Aktualisasi kerjasama dengan BPKP dilaksanakan dalam wujud Pendidikan dan Latihan Auditor bagi personel TNI menyesuikan dengan perkembangan manajemen pengawasan, audit atas permintaan TNI menyikapi permasalahan khusus serta berperan serta dalam aktivitas maupun kriteria penilaian lembaga pemerintah mulai dari Penilaian Maturitas SPIP, penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) maupun Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK). BPKP juga melakukan pendampingan atas pelaksanaan Audit, Review, Evaluasi, Pendampingan dan Pengawasan lain yang dilakukan Itjen TNI.
Pengawasan sejak Perencanaan
Paradigma pengawasan saat ini lebih mengedepankan aktivitas pendampingan atau konsultansi (consulting activities) dengan implikasi semakin intensifnya langkah untuk melaksanakan komunikasi timbal balik secara konstruktif antara auditor dan entitas (auditi) dalam menjalankan program kerja maupun cara pertanggungjawaban anggaran yang diberikan/dialokasikan. Tugas pendampingan oleh Itjen TNI selaku APIP dimulai sejak tahap perencanaan atau penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan metode pre audit.
Pendampingan dalam tahap penyusunan RKA ini dititikberatkan pada kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahunan, Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan Rencana Tahunan. Metode Pre audit juga ditujukan pada penilaian keluaran (output) termasuk dampak (outcome) dari kegiatan yang diinginkan, kesesuaian keluaran dengan anggaran serta strategi untuk mencapai keluaran tersebut. Disamping itu, pre audit juga ditujukan untuk memberi keyakinan kepada pelaksana kegiatan pada tahun berjalan untuk mampu menyelenggarakannya dengan menilai urgensi kegiatan, standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang dipersyaratkan.
Aktivitas pendampingan berikutnya yang dilakukan adalah konsultansi saat program kerja dan anggaran sedang berjalan dengan metode current audit. Pada metode ini, auditor memberikan masukan, koreksi dan saran perbaikan atas pelaksanaan program kerja maupun anggaran yang sedang berjalan sebagai bentuk antisipasi kemungkinan timbulnya penyimpangan atau kesalahan. Pelaksanaan current audit diikuti langkah penerapan Manajemen Risiko, yaitu antisipasi munculnya risiko atas pelaksanaan program kerja dan anggaran mulai risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko operasional. Pemetaan atas kemungkinan risiko yang kemungkinan terjadi dilakukan mulai dari menghindari risiko (risk avoidance), risiko ditahan atau ditanggung (risk retention), pengalihan risiko (risk transfer) serta pengendalian risiko (risk control). Mengingat current audit lebih ditiikberatkan pada aktivitas pendampingan, maka auditi diharapkan memberikan tanggapan secara positif agar kinerja dapat diperbaiki untuk mendapatkan output yang sebanding dengan sumber daya khususnya anggaran yang dikeluarkan serta menyempurnakan administrasi pertanggungjawaban anggaran.
Langkah akhir kegiatan pengawasan adalah audit setelah Program Kerja dan Anggaran selesai dilaksanakan (post audit) untuk memberikan jaminan (assurance activities) atas pencapaian kinerja sekaligus pertanggungjawaban anggaran. Auditor melaksanakan pengawasan terhadap Program Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya dengan menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan, serta aspek efektif, efisien dan ekonomis (2K3E). Karena post audit bersifat penjaminan yang telah melalui tahapan pendampingan sejak proses penyusunan RKA (pre audit) maupun pendampingan selama aktivitas pelaksanaan (current audit), maka bagi satuan yang masih didapatkan kesalahan, diwajibkan untuk menanggapi temuan dalam bentuk Atensi Hasil Audit (AHA), mengembalikan kerugian keuangan negara serta tindakan administratif terhadap pejabat maupun satuan yang menjadi objek pengawasan. Sebagai bentuk antisipasi pemeriksaan LK, maka pelaksanaan post audit dilakukan sebelum pemeriksaan oleh BPK RI.
Aktivitas audit berupa pendampingan maupun penjaminan belum sepenuhnya menjamin kegiatan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara baik dan benar. Mengantisipasi terjadinya kesalahan dan penyimpangan, Itjen TNI bersama Inspektorat satuan bawahan juga melaksanakan kegiatan Reviu, Evaluasi, Pendampingan dan Pengawasan lainnya terhadap setiap aktivitas organisasi. Tujuan dari Review adalah memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan dan produk yang dikeluarkan telah memenuhi kaidah, aturan serta ketentuan yang dipersyaratkan yang dilakukan dalam bentuk reviu RKA, review Penyerapan Anggaran, review Pengadaan Barang dan Jasa, review Revisi Anggaran dan revisi Laporan Keuangan.
Demikian pula evaluasi dilakukan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Oganisasi dan Satuan Kerja. Pendampingan dilakukan terhadap audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas eksternal (BPK, BPKP dan Itjen Kemhan). Pengawasan lain dilakukan berupa verifikasi serah terima pejabat, verifikasi reorganisasi maupun likuidasi organisasi dalam lingkungan TNI.
Peningkatkan Kapabilitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kapabilitas organisasi Inspektorat menjadi prasyarat utama dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas Opini WTP, dimana organisasi Itjen TNI disusun secara fleksibel menghadapi perubahan atau dinamika yang terjadi. Sejalan dengan peningkatan kapabilitas organisasi, peningkatan kualitas SDM menjadi upaya yang tidak dapat diabaikan agar aktivitas penjaminan maupun konsultansi berjalan secara efektif, efisien dan berhasil secara optimal.
Organisasi pengawas disusun secara mendalam, sejak tingkat pusat (Mabes TNI) sampai satuan terbawah yang dilakukan secara intensif dan melekat oleh setiap unsur pimpinan. Organisasi pengawas TNI disusun relatif simetris atau identik dengan organisasi staf termasuk organisasi pengawas tingkat Komando Utama untuk mengakomodasi kepentingan pengawasan Kinerja dan Perbendaharaan. Penyusunan organisasi ini diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pengawasan sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi tiap satuan yang diawasi sepanjang waktu.
Langkah lain dalam meningkatkan kapabilitas organisasi pengawas tingkat pusat maupun satuan pelaksana adalah menjadikan Itjen TNI selaku pembina “Fungsi Pengawasan” dengan wewenang membina kemampuan dan administrasi satuan pengawas tingkat bawah, dengan tidak mengambil alih tugas dan kewenangan pimpinan satuan bawah. Fungsi pengawasan dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kapabilitas personel, pengendalian kegiatan dan anggaran serta melakukan pendampingan pengawasan yang dilakukan pengawas satuan pelaksana.
Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Itjen TNI juga dilakukan dengan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi elektronik audit (e-audit). Pemanfaatan e-audit dilakukan dengan melaksanakan tugas audit setiap saat melalui aplikasi yang mengharuskan auditor Itjen TNI untuk mengakses data serta melaksanakan audit di atas meja (desk audit) untuk selanjutnya menetapkan prioritas pelaksanaan audit secara langsung (tatap muka) terhadap satuan atau program kerja yang dinilai tidak maksimal dalam pelaksanaan, hasil (output) tidak tercapai serta pertanggungjawaban keuangannya diragukan.
Peningkatan kualitas SDM yang menjadi prasyarat utama mempertahankan Opini WTP dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur serta terarah dimulai dari pemilihan personel dengan kualitas, kapabilitas serta mentalitas yang teruji. Selanjutnya bagi personel dipilih diberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan Pendidikan dan Latihan kemampuan auditor, bimbingan teknis untuk tugas-tugas khusus atau spesifik serta konseling bagi personel yang tidak optimal dalam pelaksanaan tugasnya.
Terakhir, Irjen TNI mengevaluasi personel atas kinerja dan sikap mentalnya untuk diajukan pergeseran kepada Panglima TNI sebagai bentuk penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
Penutup
Peningkatan kualitas serta upaya mempertahankan Opini WTP adalah tugas yang dilakukan secara bersama dengan lembaga lain yang mempunyai kepentingan atas pencapaian tugas TNI, pengawas eksternal maupun satuan jajaran TNI. Lingkup tugas pengawasan yang cukup luas memerlukan kerja sama berupa penentuan kebijakan pimpinan serta langkah-langkah aktif dari unsur pelaksana. Langkah strategis TNI dalam mempertahankan Opini WTP dilakukan dengan tiga langkah utama yaitu sinergi dengan lembaga lain dan pengawas eksternal: pengawasan mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran; serta peningkatan Kapabilitas Organisasi serta Kualitas SDM.
——

