“Negara harus mematuhi mandat konstitusi bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Transparansi perizinan, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap korporasi perusak lingkungan, serta pengembalian hak kelola kepada masyarakat harus menjadi fondasi utama.”
Oleh: Prijo Wasono, Ketua (Caretaker) Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Tengah dan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Tengah.
“Man thinks ‘cause he rules the earth he can do with it as he please” (Manusia berpikir karena dia menguasai bumi, maka bisa memperlakukan alam sesuka hati).
SEPENGGAL lirik Bob Dylan dalam “License to Kill” itu tiba-tiba terbersit ketika saya mendengar cerita demi cerita warga tentang hilangnya hutan alam yang selama ini menjadi sumber hidup mereka di pedalaman Kalimantan dan Sumatera. Rasa miris semakin menguat. Perubahan bentang alam itu tidak lahir dari kebutuhan masyarakat di tingkat tapak, melainkan dari mesin korporasi raksasa yang datang dengan izin resmi negara untuk menumbangkan hutan alam dan menggantinya dengan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta tanaman monokultur lainnya.
Kerusakan ini bukan lagi sekadar teori abstrak tentang kenaikan suhu bumi yang telah melewati ambang 1°C. Ia adalah ruptur metabolik—putusnya hubungan timbal balik yang sehat antara manusia dan alam yang menopangnya.
Ekspansi monokultur ini secara sistematis menghapus Nilai Konservasi Tinggi (NKT). NKT atau High Conservation Values merujuk pada kawasan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial, atau budaya yang sangat penting: habitat spesies langka dan endemik, ekosistem yang terancam, jasa lingkungan vital seperti penahan erosi dan penyedia air bersih, hingga ruang yang menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas budaya masyarakat lokal. Ruang kelola adat yang komunal dirampas, dibatasi, lalu diukur ulang hanya berdasarkan kemampuannya menghasilkan tonase kayu.
Ironisnya, sementara mesin perusak di tingkat tapak terus berjalan dan mempercepat pemanasan bumi, panggung politik global justru memberikan legitimasi baru melalui skema pasar karbon. Dalam gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, yang berlangsung 9–20 November 2026, persoalan karbon kembali mendominasi meja perundingan. Namun wacana itu telah jauh bergeser dari komitmen pengurangan emisi global. Arena ini berubah menjadi ruang peneguhan ketimpangan antara negara-negara Utara—kelompok negara maju yang secara historis paling banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca—dan negara-negara Selatan, yang sebagian besar merupakan negara berkembang dan paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Ini adalah bentuk penjajahan iklim gaya baru yang lebih halus, lebih beradab di permukaan, namun tetap menindas Selatan.
Di forum tersebut, perwakilan Indonesia menyampaikan komitmen menjaga hutan sekaligus menyodorkan Sistem Registri Nasional Unit Karbon. Di balik retorika manis “solusi iklim” dan “pendanaan hijau”, yang sesungguhnya ditawarkan adalah kapasitas negara Selatan untuk menyediakan unit karbon (offset) bagi pasar yang dikendalikan kepentingan industri negara Utara.
Skema ini memungkinkan negara-negara industri dan korporasi multinasional di Utara—yang secara historis paling bertanggung jawab atas krisis iklim—untuk tetap mempertahankan gaya hidup dan pola produksi yang rakus. Mereka cukup membeli “pengampunan dosa ekologis” dari Selatan. Di sinilah letak persinggungan yang tajam antara HTI dan pasar karbon. HTI mengekstraksi ruang fisik dengan mengubah hutan alam menjadi kebun kayu monokultur. Sementara pasar karbon memberi legitimasi dan insentif finansial tambahan bagi model ekstraktif yang sama. Melalui skema Multiusaha Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK Sektor Kehutanan, pemegang izin HTI kini dibuka peluang untuk menghitung dan memperdagangkan tanaman industrinya sebagai unit karbon. Hutan, tanah, dan air di Selatan tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup masyarakat adat atau penopang kedaulatan pangan. Semuanya direduksi menjadi komoditas finansial: stok karbon yang bisa diukur, dihitung, lalu diperdagangkan.
Karl Marx, dalam Capital Volume III, sudah memberikan peringatan yang menembus zaman. Ia menegaskan bahwa “…bahkan seluruh masyarakat dalam satu bangsa bukanlah pemilik mutlak bumi ini. Manusia hanyalah pemanfaat yang memikul kewajiban moral untuk mewariskannya dalam keadaan yang lebih baik kepada generasi berikutnya“. Namun pasar karbon justru melembagakan pengingkaran atas prinsip tersebut. Syarat-syarat ekologis kehidupan diubah menjadi aset yang boleh digadaikan.
Menghadapi persoalan ini, narasi perlawanan tidak cukup hanya dengan menolak pasar karbon tanpa menawarkan jalan alternatif. Negara-negara Selatan berhak atas pendanaan iklim. Namun pendanaan itu harus diletakkan dalam kerangka pemulihan hak (right to remedy) dan reparasi atas kerugian iklim (reparations for climate harm), bukan sebagai transaksi komersial yang memperpanjang ketimpangan.
Pengurangan emisi mutlak harus dilakukan secara drastis, terutama oleh negara-negara sumber emisi terbesar di Utara. Skema offset karbon tidak boleh lagi dijadikan jalan pintas atau izin untuk terus mencemari bumi. Pada saat yang sama, aliran dana iklim dari Utara ke Selatan harus diposisikan sebagai hibah kompensasi kerugian (loss and damage)—pengakuan atas utang historis mereka—bukan pinjaman yang semakin memberatkan, apalagi kredit karbon yang mengikis kedaulatan ruang.
Di tingkat lokal, komitmen iklim menuntut kejujuran dan keberanian politik. Tidak boleh ada lagi proyek ekstraktif, baik ekspansi HTI maupun proyek karbon, yang berdiri di atas wilayah adat tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC). Negara harus mematuhi mandat konstitusi bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Transparansi perizinan, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap korporasi perusak lingkungan, serta pengembalian hak kelola kepada masyarakat harus menjadi fondasi utama.
Ketika hutan hanya dipandang sebagai deretan angka di layar perdagangan karbon, sementara jerit warga yang hidup di tepi sungai menghitam dan gambut yang mengering sengaja dibungkam, ancaman bencana ekologi semakin nyata di depan mata. Banjir yang semakin sering, longsor yang semakin mudah, kekeringan yang semakin panjang, dan kabut asap yang berulang adalah harga yang harus dibayar komunitas lokal atas model pembangunan yang menjual hutan mereka ke pasar karbon Utara. Para arsitek kebijakan iklim global sejatinya tengah memainkan peran antagonis. Mereka menjelma menjadi sosok “The Man Who Sold the World”—menjual dunia yang bahkan bukan milik mereka, merampas ruang hidup komunitas lokal, dan mengkhianati masa depan generasi yang akan datang.
——-

