Kamis, 19 November 2026

UU Perampasan Aset Disahkan, 2 Badan Baru Bakal Dibentuk: Pengelola dan Pengawas

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, akan ada dua badan baru yang dibentuk usai UU Perampasan Aset disahkan. Pertama adalah Badan Pengelola Perampasan Aset.

Habiburokhman menyebut, diperlukan badan tersendiri yang berbeda dengan aparat penegak hukum.

“Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi, ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman, di Gedung DPR, Senayan, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Terkait Pengesahan UU Perampasan Aset Habiburokhman menuturkan, di banyak negara, aparat dan badan yang mengelola perampasan aset memang dipisahkan.

“Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan perampasan aset, dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ujar dia.

Lalu, badan kedua adalah Badan Pengawas Perampasan Aset.

Habiburokhman menyebut, keberadaan pengawas menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan perampasan aset.

“Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu, harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” imbuh Habiburokhman. (Web Warouw)

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,800PelangganBerlangganan

Latest Articles