JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ke depannya, presiden yang akan menentukan rektor perguruan tinggi. Selama ini, penentuan rektor perguruan tinggi negeri hanya melalui Kemenristek Dikti.
“Betul, selama ini kan Dikti. Hasil komunikasi kami dengan Pak Mensesneg, Presiden dan Menristekdikti kami kira sudah keputusan terakhir, harus dari Pak Presiden,” ujar Tjahjo Kumolo usai peringatan Hari Lahir Pancasila, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis, (1/6).
Mekanismenya, menurut Tjahjo, sebelum ke presiden, nama-nama calon rektor akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Kemneristek Dikti dan kementerian terkait.
Setelah itu, nama calon rektor kemudian dikonsultasikan kepada presiden sebelum diputuskan.
”Saya kira, ada forum konsultasi antara dikti dan menko dan presiden sebelum putuskan siapa yang jadi rektor,” paparnya
Tjahjo Kumolo tidak menjelaskan gamblang mengenai latar belakang perubahan mekanisme pemilihan rektor tersebut.
Hanya saja, satu alasannya yakni adanya kekhawatiran masuknya ideologi radikalisme ke dalam kampus.
”Salah satunya. proses gerakan-gerakan aktualisasi kampus memang harus dicermati. memang Pak Menristekdikti sudah sampaikan bahwa rektor harus tanggung jawab. Tapi dalam proses penyeragaman, saya kira harus presiden,” katanya.
Menurut Tjahjo, ke depannya, penentuan rektor oleh presiden tidak hanya perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta.
“Arahnya memang, Pak Menristekdikti juga soal bantuan, kerja sama, kontribusi itu jangan dibedakan antara negeri dan swasta. Apapun mereka juga punya program dan komitmen yang sama,” katanya.
Terkait regulasinya, menurut Tjahjo, tidak perlu ada yang diubah.
Penentuan rektor melalui presiden hanya mengubah mekanisme pemilihannya.
“Saya kira tidak, regulasi sudah ada. Hanya proses mekanismenya,” pungkasnya.
Terlibat Aktif
Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) melibatkan perguruan tinggi dalam mengambil putusan politik pembangunan. Peranan kampus dinilai sangat sentral dalam proses membangun bangsa.
Menurut Tjahjo, perguruan tinggi ini tak hanya berhubungan dengan mahasiswa, tapi juga berbagai disiplin ilmunya dengan berbagai kegiatannya. Kampus-kampus ini juga dinilai bisa lebih menyatu dengan semua elemen masyarakat.
“Kemendagri undang pimpinan perguruan tinggi ke sini bukan hanya dalam rangka MoU saja, tapi untuk kami sudah sampaikan ke semua pemda agar dalam susun perda, anggaran belanja, jabarkan putusan politik pembangunan harus libatkan perguruan tinggi,” kata dia.
Tjahjo mengatakan hal ini dalam sambutanya saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (1/6). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kemendagri melakukan MoU dengan 63 rektor perguruan tinggi negeri/swasta.
“MoU ini terkait komitmen kampus menguatkan ideologi Pancasila, menguatkan wawasan kebangsaan, bela negara, dan revolusi mental,” tambah dia.
Tjahjo mengatakan ideologi Pancasila sangat dibutuhkan untuk menyikapi kondisi saat ini. Terutama menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme. (Web Warouw)
