JAKARTA – Pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik di Istana Negara. Paket ini memfokuskan pada perbaikan sistem logistik.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sering terjadi disparitas harga, fluktuasi, kelangkaan barang antar wilayah dan antar pulau. Oleh karenanya pemerintah ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan pemeliharaan kapal nasional, asuransi pelayaran dan pengusaha pelayaran untuk berkembang. Dengan demikian diharapkan biaya logistik menjadi lebih murah.
“Sasaran yang paling dekat dan cepat adalah memperbaiki kemudahan dan efisiensi berusaha di bidang jasa logistik di Indonesia,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan live interview disebuat stasiun TV, Jumat (16/6), di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi di bidang logistik dan prestasi terbesar saat meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB).
“Itu peminatnya luar biasa banyaknya dan kemarin pun saya masih menerima calon investor dari negara-negara lain,” katanya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, biaya logistik di Indonesia, terhitung kurang efisien jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Angkanya berada di kisaran 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
“Negara-negara lain berada jauh di bawah kita. Oleh karena itu, kita kali ini menyiapkan lagi paket-paket deregulasi di bidang logistik,” ungkap Darmin.
Darmin menuturkan Paket Kebijakan Ekonomi XV ditujukan untuk dua hal. Pertama, memperbaiki efisiensi dan daya saing. Kedua adalah membuka ruang untuk berusaha baik di bidang jasa logistik langsung maupun di bidang pendukung dalam jasa logistik.
“Pendukung jasa logistik itu tentu saja angkutan itu sendiri. Bahkan juga asuransi yang sifatnya marine atau ocean insurance,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai kekhawatiran para pelaku usaha perihal regulasi yang tumpang tindih, Darmin menegaskan penyusunan Paket Kebijakan Ekonomi XV melalui beberapa proses termasuk duduk bersama antara pemerintah dengan asosiasi bidang logistik.
“Kita sudah bicara dengan mereka. Kita sudah dengarkan mereka. Sehingga aneh kalau nanti itu terjadi tumpang tindih misalnya. Saya tidak percaya, karena biasanya para pengusaha itu tahu betul mengenai regulasi,” tutupnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
