JAKARTA– Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Pengakuan itu disampaikan saat rapat di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (11/9).
“Apresiasi kepada Kementan atas capaian yang sudah dicapai Kementerian Pertanian tahun 2017. Alhamdulillah, kemarin sudah ekspor,” ujar Anggota Komisi IV DPR asal Fraksi Hanura, Fauzih Amro, sela rapat, beberapa saat lalu.
Untuk diketahui, Indonesia berhasil mengekspor beras, jagung, dan bawang merah sejak 2016-2017. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan nasional, pemerintah membuka kran impor tiga komoditas strategis tersebut.
Ekspor dilakukan, lantaran Indonesia sejak 2015-2017 berhasil swasembada untuk tiga komoditas tersebut, selain cabai merah. Hal tersebut juga menunjukkan misi-misi pada visi Lumbung Pangan Dunia 2045 terealisasi sesuai target yang dicanangkan.
Bahkan, ekspor yang dilakukan ke negara tertangga terbilang berkualitas baik, karena produk organik, seperti beras di Papua dan bawang merah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sedangkan Anggota Komisi IV DPR lainnya, Firman Subagyo, menyoroti gaya kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berdampak positif terhadap stabilitas harga dan stok selama Ramadhan hingga Lebaran lalu.
“Harus kita akui, sepanjang sejarah tidak pernah terjadi harga terkendali, tanpa gejolak selama Lebaran kemarin,” ungkapnya.
Politisi Golkar itu pun mendukung kebijakan Kementan yang melibatkan instansi lain, termasuk TNI dan Polri, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan memutus rantai mafia di sektor pertanian.
“Satgas (Satuan Tugas) harus diperkuat, karena kita ini melawan preman (mafia, red). Gaya bapak seperti ini dapat menyelesaikan masalah,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.
Rencana 2018
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebelum Rapat Kerja ini, Mentan bersama Menteri KKP Susi Pujiastuti dan Komisi IV juga mengikuti Rapat dengan Komisi IV DPR RI dalam pembahasan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
Rapat Kerja bersama Komisi IV pada sesion II ini membahas RKA/KL TA 2018 dengan pagu Rp 23,82 triliun, subsidi pupuk Rp 28,50 triliun, subsidi benih padi dan kedelai Rp 1,29 triliun, dan DAK bidang pertanian Rp 2,04 triliun serta isu-isu aktual.
Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2018 yang dibahas adalah “memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan”, Kementerian Pertanian menetapkan tema Rencana Kerja “Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Investasi untuk Percepatan Peningkatan Produksi dan Ekspor Pangan”.
Dalam penjabarannya, Menteri Amran mengatakan akan menjalankan 10 kebijakan operasional yaitu (1) percepatan peningkatan produksi dan swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, dan komoditas strategis lainnya, (2) Pengembangan kawasan/cluster, (3) Perbaikan/pergantian varietas unggul bermutu, (4) Penyediaan dan perbanyakan indukan sapi, (5) Percepatan produksi dan perbanyakan benih, (6) Percepatan pengembangan pertanian organik, (7) Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan, (8) Hilirisasi pangan dan pertanian, (9) Penyediaan pasokan air, (10) sinergi program dan kegiatan lintas eselon I dan Kementerian/Lembaga.
Menanggapi paparan Menteri tersebut, Komisi IV menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Pertanian atas capaian yang telah tercapai.
“Apresiasi kepada kementan atas capaian yang sudah dicapai Kementerian Pertanian tahun 2017, Alhamdulillah kemarin sudah ekspor”, ungkap Fauzih Amro Anggota DPR dari Partai Hanura. Bahkan sempat ada yang menyoroti gaya Amran dalam memimpin yang menurutnya berdampak positif khususnya dalam pengendalian harga saat Ramadhan dan Lebaran tahun ini.
“Harus kita akui sepanjang sejarah tidak pernah terjadi, harga terkendali tanpa gejolak selama lebaran kemarin, kerjasama satgas dan TNI, dan satgas harus diperkuat.
Karena kita ini melawan preman (mafia), gaya bapak seperti ini dapat menyelesaikan masalah”, cetus Firman Subagyo politisi dari Dapil Jawa Tengah III ini.
Seperti diketahui Tahun 2018, Kementerian Pertanian mendapatkan pagu anggaran Rp 23,82 triliun untuk menjalankan 12 program utama yang dibagi ke dalam 11 Eselon I. (Calvin G. Eben-Haezer)
