JAKARTA- TNI dan Polri merupakan lembaga yang berada dalam satu wadah yaitu NKRI. Tentunya ada aturan dan mekanisme yang dapat dan tidak dapat dilakukan ketika terjadi tumpang tindih atau bahkan benturan dalam menjalankan tupoksinya masing-masing termasuk dalam pengadaan barang yang diributkan ini. Demikian ahli pertahanan dan keamanan, DR Connie Rahakundini Bakri kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (2/10).
“Karenanya Panglima harus belajar kembali sumpah prajurit, yaitu memegang rahasia negara sekeras-kerasnya. Dan menyelesaikan semua secara ke tata negaraan tidak usah disebar di ruang publik sehingga tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat (polemik). Apalagi sampai menimbulkan perpecahan baik antar aparatur negara maupun di masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Connie menanyakan, meskipun jelas barang-barang itu kualifikasi militer, maka pertanyaannya kenapa diijinkan masuk dan diberikan air clearance oleh Mabes TNI, Kemhub dan Kemlu? Dan kenapa keluar APBN untuk itu?
“Barang ini pengadaannya sudah melalui lelang umum serta sesuai APBNP 2017. Jadi maksudnya berita foto barang di gudang ini diedarkan untuk apa? Kan kita juga tahu subuh itu saat Ukraine Air mendarat, yang ada disana hanya aparat. Apakah rakyat mau dibuat terus gaduh dan hilang keyakinan para kementerian lembaga pejabat negara ini bisa bekerja? Pendeknya ini ada ‘skenario drama politik’ tapi gagal total, jadi bingung semuanya sekarang,” katanya.
Kalau diurut menurut Connie, maka jika masalah ini diumbar bisa menyerang Presiden karena import peralatan hankam TNI dan POLRI harus seijin KKIP yang diketuai Presiden.
“Apakah ini juga jalan lain untuk menyerang Presiden? Sejak awal saya melihat statement Panglima TNI terkait 5.000 pucuk itu sebuah skenario politik saja,” ujarnya.
Air Clearance Dari TNI
Menurutnya, ketika sebuah pesawat memasuki wilayah udara nasional sebuah negara maka harus ada clearance dari negara tujuan. Hal ini tidak bisa dilakukan mendadak. Apalagi cargo tersebut berisi bahan berbahaya seperti senjata dan lainnya yang beresiko meledak.
“Maka, jelas masuknya barang ini legal dan telah melalui proses air clearance. Jadi sudah diketahui ototitas pemberi air clearance kita yaitu Kemlu, Kemhub dan juga dari MABES TNI,” katanya.
Menurutnya, pertanyaannya sederhana, mengapa barang tersebut mengarah ke Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, karena tidak pernah diijinkan sebuah cargo membawa barang-barang militer masuk di wilayah bandara sipil. Seharusnya, masuk lewat Air Force Base dalam hal ini Bandara Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma
”Jadi ada semacam skenario seolah ada senjata masuk 5.000 sekian buah pada subuh 30 September dan dikesankan “illegal” atau un-clear. Apakah ini untuk tujuan tertentu untuk menciptakan kesan seolah ucapan Panglima betul lalu ucapan Pak Wiranto salah,” jelasnya.
Connie Rahakundini mengabarkan saat ini beredar info yang mengesankan BAIS (Badan Intelejen Strategis) menahan barang barang-barang tersebut.
“Kalau BAIS ‘bekerja betul’ harusnya barang itu bukan tiba di Indonesia lalu dibuat ‘ribut’ tapi sejak awal akan dibeli, akan dikirim dan akan bergerak menuju Indonesia dari origin place barang tersebut, yaitu Bulgaria. Sehingga dapat distop prosesnya. Maka jelas ini bukan berita intelejen. Apalagi dianggap A1 sebagaiman pernyataan Panglima TNI,” katanya.
Ia juga menjelaskan, terkait 3 versi isu yang beredar tentng barang-barang itu di gudang ‘kamar 14’, secara jujur akan sangat rawan dan berbahaya baik secara politik maupun kelembagaan.
“Potensi ancaman perpecahan menjadi sangat tinggi, karena terkesankan barang ini ilegal, padahal resmi legal,” katanya. (Web Warouw)
