PALU- Ribuan masa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Konteiner Kota Palu mendatangi kantor Walikota Palu dan Kantor DPRD kota Palu. Aksi ini merupakan tindaklanjut aksi sebelumnya yang sudah digelar oleh buruh konteiner di Palu.
Ketua Posko Menangkan Pancasila Azman Asgar yang juga terlibat dalam barisan masa aksi menyampaikan dalam orasinya bahwa Walikota Palu itu tidak menjadikan Pancasila sebagai rujukan dalam memutuskan sebuah kebijakan.
“Pasalnya proses keputusan tersebut menurutnya tidak menjunjung tinggi mekanisme Musyawarah Mufakat Walikota cenderung otoriter dan anti terhadap masyarakatnya,” katanya.
Aksi tersebut belum menghasilkan keputusan apa-apa dari pihak Walikota sebagai subjek yang mengeluarkan surat edaran tersebut.
Dalam aksi tersebut masa aksi menyampaikan tuntutan terhadap Walikota Palu agar mencabut atau merevisi surat edaran terkait pelarangan truk kontener memasuki areal jantung Kota Palu. Bahkan si surat edaran tersebut para pekerja bisa memasuki wilayah Kota Palu ketika pukul, 00.00-06 Pagi.
Ini menurut anggota FNPBI yang juga korlap adalah sebuah kebijakan sepihak yang tidak memanusiakan manusia.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, kekecewaan buruh konteiner tersebut memuncak ketika Walikota Palu Drs. Hidayat, M. S.i tidak mau duduk bersama membicarakan keputusan tersebut. Bahkan parahnya Walikota Palu tersebut tidak mengindahkan tanggapan dari DPRD Kota Palu.
Ilham salah seorang perwakilan dari Aliansi mengatakan akan memboikot semua aktifitas bongkar muat pelabuhan Pantoloan dan Loli. Ini bentuk kekecewaan mereka terhadap keputusan Walikota yang tidak memikirkan nasib mereka sebagai masyarakat kelas bawah. (Bob)
