Jelang Pilkada Serentak 2019, nMedia sosial tidak lagi hanya ruang penyampaian program kerja kandidat, tapi juga sumber ide. Media sosial perlu dibuat menjadi ruang perbincangan, bahkan perdebatan, antara kandidat dan calon pemilihnya. Penulis adalah Jasman Fery Simanjuntak pegiat diskusi Selasa-Rabuan, Gereja Komunitas Anugerah (GKA) Jakarta untuk Bergelora.com (Redaksi).
Oleh: Jasman Fery Simanjuntak
SUMATERA UTARA menjadi satu di antara 17 provinsi yang akan mengadakan pemilihan gubernur (pilgub) 2018. Suasana politik sudah memanas, kendati pihak penyelenggara pilkada belum mengumumkan siapa saja yang berhak mengikuti kontestasi. Bahkan sejak tahun lalu, sebetulnya telah berlangsung perdebatan politik. Tidak hanya elite partai, warga biasa turut meramaikan suasana.
Era digital ini, media sosial menjadi salah satu ruang perdebatan yang riuh. Media sosial Facebook, misalnya. Para pengguna Facebook kerap kali menyampaikan pandangan politik dalam beberapa kalimat. Mereka juga dengan leluasa mengomentari suatu gagasan yang dirasa kurang tepat. Tak jarang, sejak tahun 2017, di antara mereka telah menjagokan figur tertentu. Seiring bergulirnya waktu, menjadi menarik melihat artikulasi politik yang tersampaikan lewat Facebook.
Pemimpin Tidak Korupsi
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki rekam-jejak gubernurnya yang tak seputih kertas. Lembar pemerintahan Sumut digores dengan tinta kelam. Dua gubernur terpilih secara demokratis, harus menanggalkan jabatannya bahkan sebelum periodenya selesai. Masing-masing gubernur itu harus berurusan dengan hukum lantaran kasus korupsi.
Melihat kemuraman pemimpin masa lalu, warga Sumut memerlukan gubernur yang tidak korupsi. Bagi warga yang tidak sempat atau tak memiliki akses untuk bisa menyampaikan secara langsung harapannya akan gubernur mendatang, Facebook memberikan ruang untuk melakukan itu. Dengan menuliskan beberapa kalimat, harapan hadirnya gubernur bebas korupsi akan lekas menyebar dan mendapat apresiasi dari pengguna Facebook lainnya. Namun apakah harapan ini ditangkap oleh para calon pemimpin yang akan berkontestasi di pilgub Sumut?
Selain pemimpin yang tidak korupsi, ada banyak hal yang disampaikan warga lewat Facebook. Soal lain yang menyita perhatian adalah kekhawatiran terjadinya politik identitas. Pemilihan presiden dan pilgub DKI Jakarta berefek psikologis hingga berbagai daerah, termasuk Sumut. Polarisasi yang terjadi saat pemilihan presiden kian tajam tatkala pilgub DKI menyertai suburnya politik identitas. Sulit membayangkan bagaimana jadinya bila politik identitas marak di Sumut yang beragam identitas warganya. Tidak semestinya identitas politik berujung pada politik identitas di pilgub Sumut.
Dinamika Politik
Soal lain yang patut dicermati adalah dinamika politik. Jauh sebelum informasi siapa bakal calon gubernur sejelas hari ini, telah terjadi dinamika politik. Para pengguna Facebook telah menggadang-gadang calon yang berpotensi, baik itu dari kader partai maupun perseorangan. Dari jalur perseorangan, misalnya. Ada banyak nama yang bermunculan. Di antara beberapa nama, Abdon Nababan yang cukup mendapatkan perhatian di kalangan pengguna Facebook.
Beberapa yang bersimpati terhadap Abdon Nababan rela menyebarkan rekam-jejak jagoannya. Ada juga yang memasang foto profil dengan poster “Abdon for Sumut”. Tindakan lain yang diambil adalah mengajak pengguna Facebook untuk mendukung Abdon Nababan dengan mengumpulkan fotocopy KTP. Ya, mereka layaknya tim sukses.
Namun, ketika ternyata jumlah KTP yang terkumpul tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan, simpatisan Abdon Nababan seakan reda. Berdasarkan informasi yang ada pada Facebook seorang relawan, Abdon Nababan hanya mampu mengumpulkan 500.000. Informasi lain mengatakan relawan mengumpulkan 560.000 dalam 3,5 bulan.
Menariknya, nama Andon Nababan kembali mencuat sebagai kandidat ketika beredar isu Djarot Saiful Hidayat akan bertarung di pilgub Sumut. Abdon Nababan dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini dikatakan sebagai pasangan ideal. Namun ternyata, belakangan hari, keduanya tidak berjodoh. PDIP mengusung Djarot-Sihar Sitorus sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur, dan Abdon Nababan tiada dalam bursa kandidat.
Sementara dari kader partai politik, Tengku Erry Nuradi juga mendapat perhatian luas. Sebagai misal, tidak sedikit pengguna Facebook yang mengomentari kinerja gubernur petahana ini. Slogan “PATEN” yang didengungkan Tengku beredar hingga beberapa minggu. Manakala Nasdem, dimana Tengku adalah kadernya, lebih mendukung figur lain, simpati berdatangan kepada Tengku.
Namun yang mengkhawatirkan juga menyebar di Facebook. Narasi pesimistis ternyata muncul di kalangan muda. Tidak sedikit yang menyuarakan untuk “golput aktif”. Kelompok ini mengajak pengguna Facebook lainnya untuk nantinya datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos semua pasangan calon. Artinya suara dibuat tidak valid. Bagi mereka, tak ada pasangan calon yang benar-benar memperjuangkan aspirasi warga. Mereka kecewa.
Aspirasi Warga
Apa yang diperbincangkan warga Sumut selama ini, sah-sah saja dalam demokrasi. Lebih-kurang, warga Sumut telah mengidentifikasi sosok pemimpin yang diharapkan, walaupun termanifestasi lewat media sosial Facebook. Namun yang tak kalah penting adalah memastikan perbincangan itu tidak menguap begitu saja. Aspirasi warga di dunia maya perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Para kandidat yang berkontestasi di pilgub Sumut perlu mempertimbangkan aspirasi ini. Tim sukses perlu menyerap suara berbagai kalangan pengguna media sosial, salah satunya disampaikan melalui Facebook. Berbagai aspirasi ini kemudian dihimpun dan dikemas menjadi program kerja ke depan. Sudah saatnya program kerja tidak selalu didikte kandidat, tapi juga berasal dari akar rumput.
Media sosial tidak lagi hanya ruang penyampaian program kerja kandidat, tapi juga sumber ide. Media sosial perlu dibuat menjadi ruang perbincangan, bahkan perdebatan, antara kandidat dan calon pemilihnya. Media sosial adalah ruang memungkinkan hal itu terjadi secara berkelanjutan. Salam demokrasi.
