JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mempertimbangkan skema baru untuk memasukkan harga batu bara acuan dalam penetapan tarif dasar listrik. Pertimbangan ini didasari oleh porsi penggunaan batubara untuk pembangkit listrik masih menjadi tumpuan hingga tahun 2026 nanti.
“Ini akan dicoba untuk reformulasi lagi formula penetapan tarif listrik, bagaimana kalau dengan masuknya harga batubara. Karena pembangkit kita itu 60% energi primernya batubara. Jadi hingga 2026 masih dominan pakai batubara, karena harganya lebih kompetitif, namun pembangkitnya juga harus yang teknologinya lebih environment friendly ” ujar Jonan di sela-sela rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (25/1).
Selama ini, harga minyak Indonesia masih jadi faktor utama pengambilan keputusan Tarif Tenaga Listrik.
“Gini, di masa sebelumnya sampai sekarang, kompenen perhitungan tarif listrik itu salah satu unsur besar di samping kurs mata uang adalah Indonesia Oil Crude Price (ICP). Nah kenapa dulu masuknya ICP karena penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel itu besar,” imbuh Jonan.
Sementara saat ini porsi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel semakin kecil. “Sekarang paling 4%. Nah targetnya kan kalau sampai 2026 tinggal 0,05%. Masak pakai ICP, kalau mau pake HBA, Harga Batubara Acuan,” jelas Jonan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional dari batubara hingga 2016 sebesar 29.880,23 MW dari total 59.656,30 MW. Sedangkan, pembangkit listrik diesel hanya sebesar 6.274,79 MW secara nasional.
Terkait kepastian skema baru tersebut, Jonan belum memutuskan dan masih mencoba bersikap realistis seiring dengan perkembangan pembangkit listrik. “Belum, ini mau dibahas. Kita berusaha coba realistis,” tutup Jonan.
Sebagai informasi, perhitungan Tarif Tenaga Listrik masih menggunakan tiga komponen, terdiri dari harga minyak mentah Indonesia atau ICP, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan laju inflasi.
Program 35.000 MW
Kepada Bergelora.com dilaporkan, ketersediaan listrik yang memadai, merata dan harga yang terjangkau akan meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, salah satu program prioritas Pemerintah di bidang ketenagalistrikan adalah program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).
Tercatat, hingga 15 Januari 2018, Program 35.000 MW yang telah beroperasi adalah sebesar 1.358 MW, dimana 466 MW dibangun oleh PLN dan sisanya, sebesar 892 MW dari IPP.
“Pembangkit 35.000 MW yang telah beroperasi tersebar di wilayah Sulawesi dengan total 538 MW, disusul Sumatera 455 MW, Maluku dan Papua 135 MW, Kalimantan 126 MW, sedangkan sisanya tersebar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 104 MW,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, di Jakarta, Minggu (28/1).
Agung juga menyampaikan bahwa saat ini sebanyak 17.096 MW sudah memasuki tahap konstruksi. Sebesar 5.657 MW oleh PLN dan 11.439 yang berasal dari pengembang swasta.
“Dari Proyek 35.000 MW, 17.096 MW atau sekitar 48% sudah masuk tahap konstruksi. Sementara 12.724 MW lainnya sudah kontrak namun belum kontruksi. Jadi yang belum melakukan kontrak atau Power Purchase Agreement hanya 4.682 MW. Ini trennya jelas, positif. Sekitar 20.000 MW diantaranya ditargetkan beroperasi pada tahun 2019,” terang Agung.
Di samping Proyek 35.000 MW terdapat juga pembangunan pembangkit yang berasal Fast Track Program (FTP) tahap 1 dan 2 serta Program Reguler yang berjumlah sekitar 7.800 MW. Agung menjelaskan, ketiga program tersebut, sebesar 6.395 MW di antaranya telah beroperasi.
Sebagaimana diketahui, program 35.000 MW sangat berkontribusi terhadap rasio elektrifikasi. Hingga akhir tahun 2017, raihan rasio elektrifikasi Nasional mencapai 95,35%. Angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 92,75%. (Calvin G. Eben-Haezer)
