JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani menyoroti tentang tingginya jumlah pengangguran di Jawa Barat. “Saya menitikberatkan pada pengentasan pengangguran, dimana Jawa Barat termasuk diantara provinsi yang angka penganguranya tergolong sangat tinggi, hingga saat ini mencapai 8,22 persen,” demikian disampaikanya usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BI, OJK, dan perwakilan perbankan di Kantor Bank Indonesia, Bandung, Kamis (1/2).
Menurut politisi dapil Bali ini, Jawa Barat yang didominasi dengan pertumbuhan industri yang mencapai 41 persen tentunya bisa mengentaskan pengangguran. Industri kreatif di Jabar menurutnya sangat maju dan menjadi andalan Provinsi Jawa Barat.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut ia menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa mencermati betul-betul, agar permasalahan pengangguran ini bisa diperbaiki dan dicarikan solusinya.
“Saya kira jika regulasi ataupun masalah perizinan tempat usahan bisa lebih di sederhanakan akan membuka lapangan kerja,” imbuh poltisi F-Partai Demokrat. Sehingga jika nantinya pemerintah bisa lebih memudahkan atau merampingkan soal perizinan, akan betul-betul menunjang dan membangkitkan ekonomi dari pada industri kreatif yang ada di Jabar.
Seperti diketahui BPS Jawa Barat mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2017 sebesar 8,22 persen yang berarti dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 8 hingga 9 orang pengangguran.
Angka Kemiskinan Turun?
Anehnya, Kepada Bergelora.com dilaporkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan.
“Ini menjadi catatan yang saya apresiasi, karena di tempat lain kita saksikan angka kemiskinan bertambah,” katanya usai pertemuan memimpin pertemuan Tim Komisi XI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BI, OJK, dan perbankan. di Kantor Bank Indonesia, Bandung, Kamis (1/2).
Hal yang senada disampaikan anggota Komisi XI Ahmad Najib Qodratullah. Ia memberikan apresiasi atas prestasi kerja Gubernur Jawa Barat yang bisa menurunkan angka kemiskinan, “Kita tidak berbicara besar atau kecilnya, dengan bisa menurunkan saja bagi saya itu luar biasa sulitnya, artinya saya harus secara fair menilai itu prestasi kerja Gubernur,” ungkap Politisi F-PAN itu.
Selanjutnya ia menyampaikan, dari beberapa kali kunjungannya ke Provinsi Jawa Barat, ia melihat daerah ini memiliki kemajuan yang cukup besar berdasarkan dari berbagai laporan yang diterima terutama dari Tim Inflasi Pengendali Daerah. “Bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup positif dan kemudian sebaran-sebaran perekonomian yang cukup merata dan diliat dari angka di atas rata-rata dibandingkan dengan provinsi lain,” pujinya.
Berdasarkan data BPS Januari 2018 Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota, yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,88 di Desember 2017 menjadi 129,94 di Januari 2018 dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,83 persen.
Adapun data penurunan kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Stastistik (BPS) yakni angka kemiskinan berhasil turun 0,08 persen. Dimana jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan sama dengan setara Rp 354.679.
Di Provinsi Jawa Barat pada September 2017 sebesar 3,77 juta jiwa (7,83 persen), terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan dengan kondisi maret 2017 dan September 2016 yang masing-masing tercatat 4,17 juta jiwa (8,71 persen) dan 4,17 juta jiwa (8,72 persen).
Pada Agustus 2017, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) laki-laki sebesar 8,00% dan TPT perempuan sebesar 8,62%. Dalam setahun terakhir, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,37% poin dan TPT perempuan meningkat sebesar 0,60% poin. (Web Warouw)
