JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, perdamaian di desa adalah kunci bagi percepatan pembangunan. Hal tersebut disampaikan pada acara puncak Peace Festival di Area Plaza Gandaria City, Jakarta, Sabtu (10/2).
“Saya yakin pembangunan di desa hanya bisa berjalan dengan baik kalau perdamaian di desa bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat membantu desa-desa yang masih terbelenggu kemiskinan. Karena menurutnya, kemiskinan dan ketimpangan akan menjadi pemicu rusaknya budaya perdamaian. Dirinya pun mengapresiasi upaya Wahid Foundation yang telah menginisiasi gerakan desa damai. Ia juga meminta lembaga-lembaga lain mendorong perdamaian di desa.
“Pak Presiden dalam tiga tahun ini telah memberikan dana desa Rp127 Triliun. Ditambah tahun 2018 dana desa yang turun sebesar Rp60 Triliun. Ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan,” ujarnya.
Menteri Eko melanjutkan, dana desa tahun 2018 memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa miskin dengan mengubah formula pembagian dana desa yakni menurunkan porsi yang dibagi rata ke seluruh desa dari 90 persen menjadi 80 persen dan 10 persen afirmasi menjadi 20 persen. Dengan demikian, desa dengan kondisi miskin akan mendapatkan anggaran dana desa paling banyak tahun ini.
“Tahun 2017 dana desa yang terserap hampir 99 persen. Tahun 2018 dana desa masih sama dengan tahun 2017, Rp 60 Triliun, tapi pembagiannya sekarang berubah menjadi 90:10 menjadi 80 dibagi rata dan 20 afirmasi. Kalau dulu desa dapat dana desa sekitar Rp800 juta – Rp1,5 Miliar, sekarang ada (desa) yang dapat di bawah Rp800 juta tapi hanya sedikit. Sementara desa yang miskin akan dapat dana lebih banyak,” terangnya.
Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan, menggerakkan desa damai tidak bisa dengan serta merta meminta kesadaran masyarakat untuk mengedepankan asas perdamaian. Namun juga harus dibarengi dengan upaya-upaya untuk mengatasi ketimpangan, salah satunya dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa.
“Yang menjadi kekaguman kami justru banyak sekali kebajikan yang justru bersumber dari desa. Desa punya banyak nilai-nilai yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat kota, tentang bagaimana desa selama ini menjaga perdamaian,” ujarnya.
Yenny mengatakan, dari 30 desa binaan Wahid Foundation, sebanyak 9 desa telah melakukan deklarasi desa damai. Desa dalam hal ini diberi kebebasan untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan desanya untuk dapat menciptakan desa damai.
“Kita ingin perdamaian ini menjadi sebuah komitmen bersama. Dengan inilah dunia melihat dan akan terinspirasi. Indonesia mampu mengelola perbedaan. Di sini etnis apapun boleh tampil, dijamin oleh aturan-aturan kita. Indonesia adalah negara yang banya dicontoh oleh negara lain. Bahkan banyak negara yang ingin belajar terhadap desa-desa di Indonesia,” ujarnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, puncak kegiatan Peace Festival tersebut diwarnai dengan pemukulan kentongan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Istri Presiden Keempat Republik Indonesia, Sinta Nuriyah Wahid, dan Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid. Dalam kegiatan tersebut, Kemendes PDTT juga memberikan bantuan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk 9 desa binaan Wahid Foundation seperti Desa Sidomulyo dan Desa Gunungrejo dengan total bantuan Rp 450 juta. (Andreas Nur)
