JAKARTA – Firman Jaya Daeli menjadi Pembicara sebagai Dosen Tamu dalam Kuliah Umum Mahasiswa, di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta, Kamis (15/3). Mantan anggota DPR RI dari PDI-Perjuangan ini menyampaikan pemikiran dan sekaligus berdialog dengan mahasiswa tentang Kedaulatan Rakyat, Sistem Politik Demokrasi Perwakilan, Dan Dinamika Strategis Pembahasan UU (Studi Kajian UU Tentang MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, Dan DPRD).
Firman Jaya Daeli yang pernah menjadi Panitia Khusus dan Tim Perumus pembahasan sejumlah Undang-Undang di DPR-RI perihal bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyampaikan pokok-pokok bahasan dan dialog materi kuliah umum secara garis besar.
“Etik politik demokrasi dari konstruksi dan substansi Undang-Undang secara konstitusional harus senantiasa untuk menguatkan dan memaknai kedaulatan rakyat, demokrasi, hak dan kebebasan politik,” demikian Firman jaya Daely.
Menurutnya, makna dan manfaat hubungan yang berarti antara pembangunan sistem dan kelembagaan politik dengan pertumbuhan kualitas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi yang menghormati dan memfasilitasi hak dan kebebasan sipil, sosial, politik – hanya dan baru terbangun dan ternilai ketika berbagai subsistem termasuk politik legislasi selalu berdaya guna dan berfungsi positif untuk memperkuat demokrasi dan kerakyatan sebagai basis pemilik dan pemegang kedaulatan.
“Politik Legislasi termasuk pembahasan dan penerapan Undang-Undang semestinya dan sebaiknya diletakkan dalam kerangka filsafat pemikiran di atas,” tegasnya.
Kebijakan strategis dan agenda aksi penguatan dan pemaknaan kedaulatan rakyat, demokrasi, hak dan kebebasan sipil, sosial, politik merupakan peluang dan semakin menjadi tantangan untuk melakukan reformasi (pembaharuan) dan penataan sistem politik demokrasi perwakilan (sistem perwakilan).
“Dengan demikian pembangunan kelembagaan politik sebagai wujud sistem perwakilan harus senantiasa hadir dan tampil secara kredibel dan akuntabel,” katanya.
Hakekat dari kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan politik di Indonesia (MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD) katanya terbangun rapi ketika fungsi, tugas, hak, kewenangan, dan tanggungjawab kelembagaan politik seharusnya dan selamanya diabdikan bagi keinginan luhur dan kepentingan umum rakyat, dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat, untuk menghormati hak dan kebebasan sipil, sosial, politik.
“Pengabdian MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD sebaiknya dan semestinya berbasis dan berorientasi pada pemajuan kebebasan, keadilan, dan kemakmuran rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dalam semangat kehidupan Bhinneka Tunggal Ika dengan konstitusi UUD 1945,” katanya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Jakarta mengundang Firman Jaya Daeli menjadi Pembicara Tunggal sebagai Dosen Tamu dalam kegiatan Kuliah Umum Mahasiswa, di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. Firman Jaya Daeli diundang untuk menyampaikan pemikiran dan sekaligus berdialog dengan mahasiswa, dengan Tema mengenai : Kedaulatan Rakyat, Sistem Politik Demokrasi Perwakilan, Dan Dinamika Strategis Pembahasan UU (Studi Kajian UU Tentang MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, Dan DPRD). (Web Warouw)
