BANDAR LAMPUNG- Dua hari hujan deras berturut-turut menerpa Provinsi Lampung. Hujan dua hari tak berpengaruh bagi masyarakat di Ibu Kota Bandar Lampung. Namun bagaimana dengan daerah pedalaman di kabupaten-kabupaten di provinsi penghasil kopi, gula dan pisang ini? Bandingkan dengan paparan kampanye petahana Gubernur Ridho Ficardo dalam beberapa debat publik.
“Walah maas…! Ancuuuur….! Semua jalan tertutup air. Sisanya lumpur dan tak bisa dilewati. Suruh si Ridho datang ke sini liat jalanan yang setiap hari dilewati rakyat,” ujar Ngadimin ketika dihubungi Rabu (24/5) dari Tulang Bawang Barat yang sedang melewati Jalan Poros Rawajitu, Selatan.
Padahal dirinya sedang mengantarkan pasien darurat dari Tulang Bawang Barat mencari pelayanan kesehatan terdekat. Sampai hari ini belum diketahui nasib Ngadimin, Relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) yang sedang mengantarkan pasien dengan mobil sewaannya.
Potret Kota Bandar Lampung yang cantik tidak mencerminkan keseluruhan provinsi Lampung yang barusan dikunjungi mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Menurut Nonha Sartika, Ketua DKR Provinsi Lampung, mungkin waktu itu sang mantan Presiden ikut kampanye Ridho Ficardo dalam cuaca cerah, tak sempat merasakan pengalaman Ngadimin yang sehari-hari bekerja sebagai petani.
“Saya heran, seorang SBY koq bisa khilaf mendukung gubernur yang bertahun tahun menyengsarakan rakyat Lampung. Pasi dia diboongin geh,” katanya.
Pinjaman SMI
Kepada Bergelora.com dilaprokan, Ridho Ficardo mencalonkan diri kembali bersama Bachtiar sebagai pasangan nomor satu. Sebelumnya Ridho mengajukan Peminjaman Dana sebesar Rp 600 milyar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak. Pengesahan Perda Peminjaman Dana PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) oleh DPRD Lampung telah disahkan bulan Maret lalu.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Provinsi, Hamartoni Ahadis mengatakan dengan disetujuinya Raperda tersebut untuk dijadikan Perda, maka dalam penerapannya Pemprov menginstruksikan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana segera melaksanakan pembangunan enam ruas jalan provinsi sesuai pinjaman.
Untuk diketahui, Dana Rp 600 miliar akan digunakan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2018 untuk perbaikan enam ruas jalan yaitu, ruas jalan simpang Korpri-Sukadamai sepanjang 13.268 meter, ruas jalan Padang Cermin-Kedondong sepanjang 25.871 meter, ruas jalan Bangun Rejo-Wates 21.212 meter, ruas jalan Prinsewu-Pardasuka sepanjang 12.797 meter, Simpang Pematang-Brabasan sepanjang 8.992 meter dan ruas jalan Brabasan – Wiralaga sepanjang 17.450 meter.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs Syarifuddin MM ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (27/3) lalu meminta masyarakat Lampung melaporkan penggunaan dana tersebut.
“Semua warga negara punya kewajiban melaporkan bukti-bukti kalau ada tindakan merugikan negara. Kita harus awasi bersama yang beginian. Dana negara itu untuk kepentingan pembangunan. Proses dan penggunaannya harus sesuai peraturan. Mengijon proyek itu korupsi,” katanya.
Sekali lagi Syarifuddin mengingatkan agar masyarakat mengawasi setiap perilaku pelaksana pemerintahan dalam pelaksanaan proyek, agar dana pinjaman dari PT SMI yang akan menjadi beban daerah tersebut, benar-benar digunakan untuk kepentingan orang pembangunan infrastruktur.
“Semua harus terlibat mengawasi pengerjaan proyek-proyek tersebut. Kumpulkan data dan bukti pelanggaran, kalau ada untuk dilaporkan pada pihak yang berwajib atau ke kami di Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya. (Salimah)
