JAKARTA- Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi semua celah yang bisa merugikan Indonesia terkait perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mendapat apresiasi kalangan DPR.
“Kita harus dukung Presiden Jokowi memikirkan detail saat mengambil kebijakan terkait perang dagang, sehingga nantinya kebijakan itu dieksekusi dengan jelas dan tegas. Misalnya apa yang kemudian kita lakukan dengan AS, Tiongkok, dengan masyarakat global, itu harus konkrit dan detail,” kata anggota Komisi I DPR RI Dr Evita Nursanty, MSc di Jakarta, Sabtu (21/7).
Menurutnya, perang dagang menuntut keseimbangan baru dalam perdagangan. Meski begitu, hal itu tidak sesuai dengan trend perkembangan dunia, merugikan kepentingan rakyat dan perusahaan kedua negara yang berperang, dan merugikan kepentingan masyarakat dunia, sehingga harus diantisipasi.
Lanjut Evita, meski banyak pihak yakin Indonesia bakal lebih tahan menghadapi perang dagang dibandingkan negara lain, dia juga diharapkan momentum perang dagang ini harus menjadi momentum perbaikan mendasar dan menyeluruh perdagangan Indonesia, mulai dari pengembangan ekspor, optimalisasi impor dengan berbagai pengaturan bea masuk dan bea keluar yang membuat industri bisa bersaing, ketersediaan bahan baku, pengembangan insentif, pengembangan pariwisata dan UKM dan lainnya.
“Prinsipnya tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak butuh negara lain. Disana ada supplay dan demand, jika di satu negara dia tertutup maka akan dicari negara lain. Jadi itu dinamis dan negara yang paling produktif, paling inovatif menjadi pemenang,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Diplomasi Total
Disamping itu, kata dia, mesin diplomasi ekonomi secara total harus sudah dihidupkan dan menjalankan perannya saat ini, untuk menghadapi dampak lebih buruk jika ternyata perang dagang ini berkelanjutan dengan keteguhan Presiden AS Donald Trump dengan langkah proteksionismenya dengan kebijakan dagang yang agresif dengan ‘America First’. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia bisa menunjukkan kita tidak menggantungkan diri pada satu-dua negara.
“Diplomasi ekonomi ini harus di depan. Harus total dengan melibatkan state maupun nonstate actor, termasuk industri, sebab ini bukan hanya pemerintah saja. Harus satu tim dan satu visi. Kita perlu tim diplomasi ekonomi yang kuat, dan sudah saatnya Presiden Jokowi memikirkan hal itu, dan tugas mereka untuk menjalankan misi ekonomi,” sambung Evita.
Diantara tugas penting yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa AS benar-benar tidak akan me-review GSP (Generalized System of Preference) terhadap sekitar 124 produk dan sektor termasuk di dalamnya kayu plywood, kapas,dan lainnya.
Pemerintah AS telah mengenakan tambahan tarif sebesar 25 persen senilai 0 miliar dolar AS terhadap 1.102 produk Tiongkok yang masuk dalam kategori industri teknologi tinggi pengembangan seperti produk reaktor nuklir, suku cadang mesin pesawat, alat berat konstruksi, sepeda motor, dan mesin pertanian. Tiongkok mengumumkan melakukan pengenaan tambahan tarif sebesar 25 persen kepada 659 produk asal AS seperti produk pertanian, otomotif, perikanan, kimia, alat kesehatan, dan energi senilai 50 miliar yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2018.
Menurut Evita, bagi Indonesia, perang dagang ini mencakup permasalahan yang terkait hubungan dagang langsung antara Indonesia dengan AS, hubungan dagang Indonesia dengan Tiongkok, tekanan global akibat perang dagang AS – Tiongkok.
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini sendiri memprediksi trade war akan terus berlangsung paling tidak sampai dengan November 2018 karena akan ada mid term election di AS. Meski begitu, dia juga tidak menampok bisa saja berlangsung lebih lama bahkan sampai membentuk peta baru perdagangan global, hal itu pun bisa saja terjadi.
“Tapi apapun, kita lihat ekonomi AS membaik, pertumbuhan meningkat, dan sebaliknya Tiongkok mulai terjadi perlambatan ekonomi,” sambung Evita.
Dikatakan, memang berbagai negara akan terkena dampak perang dagang ini. Selain dampak dumping produk Tiongkok ke Indonesia, bisa juga mengarah kepada pemanfaatan Indonesia sebagai negara ketiga atau circumvention. Selain itu, produk AS yang dikenakan penambahan tarif oleh Tiongkok, dapat berpotensi memasuki pasar domestik Indonesia, seperti produk pertanian seperti kacang kedelai, peternakan seperti daging sayap ayam, perikanan seperti ikan salmon, dan lainnya.
Indonesia menurutnya perlu memberikan perhatian kepada jenis produk baik dari Tiongkok maupun dari AS yang dapat masuk ke pasar Indonesia dengan jumlah lebih banyak dan kemungkinan harga lebih murah. Juga ada peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk ke Tiongkok dan ke AS. Dari 659 produk yang akan dikenakan tambahan tarif oleh Tiongkok, terdapat produk yang berpotensi untuk ditingkatkan di pasar Tiongkok, seperti produk perikanan antara lain udang dan ikan beku.
“Kebijakan yang bisa dilakukan adalah mempermudah proses ekspor seperti izin ekspor, persyaratan karantina, sertifikat kesehatan produk, dan penurunan bea ekspor bila ada. Agar produk yang akan ekspor lebih cepat dan lebih bersaing harganya,” ucap Evita.
Pengawasan Impor
Kebijakan lainnya adalah melakukan pengawasan impor yang lebih ketat terkait produk-produk yang akan dikenakan tarif oleh Tiongkok dan oleh AS, untuk menghindari Indonesia menjadi pasar produk dumping dan juga menghindari circumvention. Kebijakan lainnya bisa dengan memberikan stimulus kepada pengusaha yang mengekspor produk yang berpotensi dipasar Tiongkok seperti kelapa sawit. Karena diprediksai dengan pemberlakuan tambahan tarif oleh Tiongkok untuk produk kacang kedelai dari AS sebagai bahan baku minyak goreng di Tiongkok, akan mendorong permintaan minyak goreng kelapa sawit Indonesia.
Tekanan yang diberikan AS kepada Tiongkok sejauh ini memang telah menyebabkan tekanan ekonomi bagi Tiongkok. Bursa Shanghai jatuh, mata uang Tiongkok melemah, pertumbuhan ekonomi melambat.
Amerika Serikat sendiri mencatatkan defisit perdagangan sebesar 375 miliar dolar AS dengan Tiongkok pada tahun lalu, atau sekitar dua pertiga dari total defisit perdagangan yang mencapai 566 miliar dolar AS, berdarkan data biro statistik AS. Angka tersebut berbeda dengan laporan dari pihak Tiongkok yang mencatat surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar 276 miliar dolar AS.
Dengan Tiongkok, Presiden AS Donald Trump bersikap mendesak Tiongkok untuk mengurangi surplus itu dengan berbagai cara meskipun tidak dijelaskan rinciannya apakah dengan penambahan pembelian produk AS atau perubahan kebijakan industry dari Tiongkok. Perang dagang ini disinyalir akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terbukti hanya mencapai 6,7 persen pada kwartal kedua 2018, dan sejumlah analis memprediksi kondisi ini lebih lanjut akan makin memperlambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
Sementara itu khusus dengan Indonesia, dari data Kementerian Perdagangan RI, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat tahun 2017 lalu mengalami surplus untuk Indonesia sebesar 9,672 miliar dolar AS atau mengalami pertumbuhan 8,47 persen dari tahun 2013-2017. Volume perdagangannya pun meningkat dari tahun ke tahun dari 24,757 miliar dolar AS tahun 2013 menjadi 25,916 miliar dolar AS pada tahun 2017.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, upaya peningkatan ekspor ke Tiongkok memang terus dilakukan Pemerintah, seperti yang dilakukan pada 11 Juli 2018 lalu ketika Tiongkok menandatangani kontrak pembelian produk Kelapa Sawit dan turunannya, meninjaklanjuti pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Li Keqiang pada tanggal 7 Mei 2018 di Istana Bogor, khususnya mengenai rencana pembelian minimal 500 ribu ton kelapa sawit Indonesia oleh Tiongkok.
Permintaan kelapa sawit Indonesia di Tiongkok terus meningkat. Impor kelapa sawit Indonesia oleh Tiongkok pada tahun 2017 mencapai 2,21 miliar dolar AS, sedangkan impor tahun 2016 adalah1,67 miliar dolar AS, ini menempatkan Indonesia sebagai importir nomor satu bagi Tiongkok. (Web Warouw)
