JAKARTA- Pada tahun 2015, akan semakin banyak pasien yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Joko Widodo tidak berniat memperbaiki Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini bertanggung jawab menjamin pembiayaan kesehatan rakyat.
“Bagaimana mau memperbaiki, SJSN dan BPJS diciptakan memang bukan untuk melayani tetapi untuk bisnis dengan cara menarik dana APBN, dana masyarakat dan potongan gaji dan setoran perusahaan. Uangnya dipakai untuk pengembangan bisnis,” demikian Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Tutut Herlina kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (5/1) menanggapi pengusiran pasien di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandarlampung, Lampung baru-baru ini.
Penolakan pasien terjadi karena BPJS menurutnya tidak menanggung keseluhan biaya pelayanan pasien yang dikelurkan oleh rumah sakit.
“Saya yakin rumah sakit tidak akan tega melakukan penolakan. Namun siapa yang akan menanggung pasien kalau BPJS tidak membayar penuh biaya pelayanan pasien. Misalnya obat hanya separoh yang dibayar, dokter tidak semua dibayar, tindakan operasi separoh saja dibayar. Padahal pasien BPJS itu miskin dan tidak mampu,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa, pada awal tahun 2015 setiap perusahaan diwajibkan mengikutsertakan seluruh buruh dan pekerjanya pada BPJS. Padahal sebelumnya setiap perusahaan sudah menanggung asuransi kesehatan secara maksimal dan menyediakan klinik dan rumah sakit berusahaan.
“Selain harus membayar jaminan kesehatan buruh, pengusaha dipaksa juga untuk memasukan buruh dan pekerjanya dalam sistim yang lebih rendah kualitas pelayanan kesehatannya dari yang sudah dimiliki. Itu juga BPJS tidak membayar seluruhnya. Buruh tetap keluar dana co-sharing lagi untuk membayar sisa yang tidak dibayar BPJS,” jelasnya.
Selama tahun 2014, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) disetiap kota dan kabupaten sudah kebanjiran ribuan pasien yang tidak dilayani karena sistim BPJS. Pada tahuan 2015 dapat dipastikan jumlahnya akan membengkak lebih besar.
“Karena kesehatan buruh dan pekerja tidak lagi terlindungi lagi oleh perusahaan tapi diserahkan pada BPJS yang diciptakan memang bukan untuk pelayanan kesehatan tapi untuk bisnis asuransi semata,” tegasnya.
Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) diduga mengusir seorang pasien tidak mampu bernama Winda Sari (25) dari ruang perawatan. Pasien itu kemudian dibawa pulang oleh keluarganya dengan menggunakan gerobak sampah.
Winda Sari yang sehari-hari menjadi pemulung di Bandar Lampung, dirawat di ruang Anyelir RSUDAM sejak enam hari lalu. Ia menderita luka-luka di kakinya akibat ditabrak mobil. Meski belum sembuh, Minggu sore, 4 Januari 2015, pihak rumah sakit meminta keluarganya membawa pulang Winda Sari.
Sagimin, ayah Winda Sari, mengatakan, dirinya tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengobatan anaknya di RSUDAM Lampung. Meski demikian menurut Sagimin seharusnya pihak RSUDAM tidak meminta anaknya untuk pulang karena kondisinya belum sembuh.
“Mereka tidak punya perasaan, mentang-mentang kami orang jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal, mereka seenaknya menyuruh kami ke panti sosial. Kalau rumah sakit bukan panti sosial kata mereka,” ujar Sagimin ketika diwawancarai duajurai.com, Minggu sore.
Sagimin menuturkan, selama anaknya di rawat di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung itu jarang diberi makan.
“Nasi untuk makan anak saya belum diganti dari kemarin,” ungkap sagimin dengan mata berkaca-kaca.(Dian Dharma Tungga).
