MEDAN – Aktifis 98 menyesali pidato Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam acara halal bihalal ribuan purnawirawan TNI di Masjid At Tin TMII Jakarta. Pidato Mantan Pangab tersebut berisi provokasi, hoax dan berpotensi memecah belah anak bangsa. Hal ini disampaikan oleh Aktivis 98 Sumatera Utara Muhammad Ikhyar Velayati dalam konferensi Pers di Aceh Corner Medan, Selasa (25/6).
“Ungkapan bahwa para purnawirawan merasa kecewa dengan situasi saat ini merupakan bentuk provokasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di kalangan TNI Aktif maupun Purnawirawan,“ jelasnya.
Kepada Bergelora.coom dilaoporkan, Ikhyar juga menegaskan bahwa isi pidato Gatot Nurmantyo menunjukan ketidak pahaman tentang esensi demokrasi berkaitan dengan instrumen voting yang digunakan dalam mengambil keputusan di DPR/MPR.
“Selain itu kesimpulan tentang MPR sekarang tidak sesuai dengan nilai nilai pancasila karena menggunakan instrumen voting dalam mengambil keputusan, menunjukkan bahwa Gatot Nurmantyo tidak paham tentang esensi demokrasi,” katanya.
Velayati menjelaskan, idealnya dalam mengambil keputusan jauh lebih baik musyawarah dan mufakat. Tetapi ketika musyawarah dan mufakat tidak mendapat titik temu, maka demokrasi membuka peluang voting atau mengambil suara terbanyak.
“Sehingga di peroleh keputusan yang di dukung oleh suara terbanyak, voting juga adalah instrumen demokrasi agar tidak terjadi bentrok kepentingan sesama anak bangsa,” bebernya.
Ikhyar menyindir mantan Pangab tersebut, bahwa dahulu tidak pernah ada voting dalam MPR maupun DPR menunjukkan pernyataan tersebut ahistoris. Dalam merumuskan bentuk negara, ideologi negara dan seterusnya beberapa kali rapat harus di skor dan juga di putuskan lewat voting.
“Tetapi para pendiri bangsa adalah orang orang yang punya rasa kebangsaan dan pemahaman demokrasi yang paripurna, ketika sudah diputuskan voting maka semua menerima dan melaksanakan dengan konsisten,” jelasnya.
Menurut Ikhyar yang juga dikenal sebagai ketua relawan pemenangan pasangan Capres Jokowi-KH Ma’ruf Amin bahwa terjadinya musyawarah dan mufakat yang diterapkan oleh Orde Baru di DPR/MPR seringkali dibawah represi.
“Bahkan, hal ini berbeda saat masa Orde Baru. Waktu itu MPR maupun DPR di dalam memutuskan sesuatu memang menganut azas musyawarah dan mufakat tetapi di bawah todongan senjata,” katanya.
MPR/DPR menurut hanya alat legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kepentingan Orde Baru. Tidak boleh ada perbedaan,semua harus seragam. Tetapi persaman dalam bentuk musyawarah dan mufakat tersebut di bawah tekanan.
“Statemen Bapak Gatot Nurmantyo tentang pelajaran agama akan di hapus oleh pemerintah saat ini. Mohon di berikan bukti dan fakta faktanya, jika tidak punya bukti dan fakta, sama saja dengan menyebarkan hoax kepada masyarakat,” tegas Ikhyar.
Ikhyar juga mengingatkan kepada Gatot Nurmantyo agar jangan menafsirkan secara suka-suka tentang konsep Jihad.
“Jihad merupakan kewajiban umat Islam dan juga rakyat Indonesia ketika negara dalam posisi bahaya, etika manusia dan kemanusiaan terancam, ketika peradaban berpotensi hancur, ketika HAM di cabut dan dilakukan semena mena oleh negara. Apakah menurut bapak Gatot Nurmantyo pemerintah yang berkuasa saat ini sudah melakukan dan bertindak otoriter sehingga seruan jihad sudah harus dilaksanakan,“ tanya Ikhyar.
Ketua Forum Aktifis 98 Sumut Ikhyar Velayati menghimbau semua tokoh bangsa, Ulama, pejabat, akademisi dan lainnya agar mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa melebihi kepentingan dan keinginan Pribadi.
“Seharusnya dalam momentum halal bil halal ucapan para tokoh bangsa lebih sejuk dan mendorong terjadinya silaturahmi dan rekonsilisi anak bangsa paska pilpres 2019 yang banyak menguras enerji dan penuh dengan sentimen politik identitas serta menguatnya paham paham Trans Nasionalis di Indonesia yang membahayakan keberadaan NKRI ke depan,” ujar Ikhyar di akhir pembicaraan.
Negara Punah
Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan agar para purnawirawan bangkit melakukan perubahan demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak punah. Gatot menyampaikan hal tersebut setelah dirinya melakukan kunjungan silaturahmi kepada para senior TNI terkait kondisi dan situasi bangsa Indonesia saat ini.
“Saya hanya menyampaikan saja. Intinya adalah dalam situasi sekarang ini kita bangkit dan bergerak atau negara kita akan punah,” kata Gatot dalam sambutan acara Halal Bihalal yang digelar di Masjid At-Tin, TMII, Jakarta Timur, Selasa (25/6).
Sebagai seorang mantan prajurit, dia mengingatkan bahwa sumpah yang dilakukan saat masih aktif sebagai tentara dimana setia kepada NKRI dan Pancasila tidak akan pernah hilang sebelum bunyi salvo atau tembakan penghormatan terakhir bagi prajurit dan mantan prajurit saat di makamkan tidak terdengar.
“Selama kita masih bisa mendengarnya, kita masih terikat sumpah,” tekan Gatot.
Pada kesempatan itu, Gatot juga memberikan pandanganya soal sila ke-4 dalam Pancasila yang dinilai telah kehilangan makna saat ini. Tidak hanya itu, dia menyinggung bahayanya global civilizations yang mengancam kedaulatan bangsa.
“Ini kalau kita tidak waspada, seperti suku Aborigin, hilang dan suku lainnya. Siapa lagi yang perduli kalau bukan kita,” ujarnya.
Mantan KSAD itu juga menyoroti kerjasama ekonomi yang menurutnya adalah satu keniscayaan, namun dalam kerjasama tersebut, diingatkan agar tidak menghilangkan ruang hidup masyarakat.
“Kewaspadaan adalah harga dari sebuah kemerdekaan. Purnawirawan harus bangkit atau bangsa ini akan punah,” demikian Gatot kembali menegaskan.
Dalam acara itu tampak beberapa purnawirawan hadir, seperti Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsudin, Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo, Letjen TNI (Purn) Agus Kristanto, Mayjen TNI (Purn) Sriyanto, Mayjen TNI (Purn) Dicky Waenal Usman, dan Mayjen TNI (Purn) Haris. (Sugianto)
