JAKARTA- Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi Kamis (28/6) memang pahit. Namun suka atau tidak kenyataan itu harus diterima Prabowo dan para pengikut dan pendukungnya. Keputusan MK diharapkan menjadi awal rekonsiliasi dan healing buat Indonesia. Hal ini disampaikan Andi Arief, Sekjend Partai Demokrat dalam akun twitternya dalam pantauan Bergelora.com di Jakarta, Jumat (28/6)
“Selamat buat Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin. Semoga bapak berdua. Mampu mengatasi masalah bangsa ini 5 tahun ke depan. Terima kasih buat Pak Prabowo dan Pak Sandiuno, meski ‘setengah’ legowo namun menghormati keputusan MK. Awal yang baik buat rekonsiliasi dan healing buat bangsa,” cuit Andi Arief.
Andi Arief berpesan bahwa sekuat apapun serangan dilakukan pada Presiden Jokowi, namun tidak ampuh untuk mengalahkannya dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
“Semasif apapun serangan yang berstruktur dan sistematis, asal dihadapi dengan pertahanan yang baik dan dengan orang yang kapasitasnya tepat, gak akan menjadi masalah,” cuitnya kemudian sambil mengunggah video sebuah kompetisi Pimpong (tenis meja) di akunnya.
Koalisi Indonesia Makmur Bubar
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca ditolaknya permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi oleh MK.
Menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini sudah direstui oleh Prabowo sendiri.
“Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6) malam.
Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan kepada partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan.
“Silakan partai- partai mengambil inisiatif sendiri,” kata Zulhas menirukan pernyataan dari Prabowo.
PKS Memilih Oposisi
Saat ini, elit PKS juga belum memberikan pernyataan resmi sikap partainya pasca-putusan MK. Namun, dari pernyataan elit PKS beberapa hari lalu, PKS mengisyaratkan bakal tetap sebagai parpol oposisi. Hal itu sebagaimana pernyataan Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Bidang Kepemudaan, Mardani Ali Sera dilaman resmi DPP PKS.
“PKS Insya Allah akan istiqomah menjaga Koalisi Adil Makmur,” kata Mardani Ali Sera, pada Selasa (25/6).
Mardani mengatakan, setiap partai memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Menurutnya, menjadi oposisi dapat menghadirkan kekuatan penyeimbang.
“Itu sebuah keniscayaan. Demokrasi memerlukan adanya kekuatan penyeimbang yang kokoh. Publik kita harapkan juga mengawal proses ini,” katanya.
Meski begitu, keputusan final posisi PKS sebagai oposisi atau koalisi kubu capres Joko Widodo dikatakannya masih akan dibahas dalam Musyawarah Majelis Syuro.
Demokrat Belum Bersikap
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Demokrat pasca putusan-MK. Namun, pasca-pemungutan suara, Demokrat terlihat lebih sering berkomunikasi dengan pihak Jokowi-Maruf. Hal itu diakui oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean saat ditanya dengan pihak mana Demokrat lebih sering berkomunikasi akhir-akhir ini.
“Sementara ini tentu dengan pihak 01. Dengan 02 komunikasi kami memang agak terbatas sekali. Di samping kami melihat, apalagi melihat sidang MK kemarin Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang bagian-bagian apa saja yang harus kami mohonkan ke MK,” ujar Ferdinand kepada pers.
“Jadi memang komunikasi dengan Partai Demokrat saat ini sangat terbatas sekali. Sangat sedikit sekali sehingga kami lebih melakukan komunikasi dengan pihak yang berada di 01 saat ini,” lanjut dia.
Ia menambahkan, komunikasi dengan pihak Jokowi-Ma’ruf semakin cair. Hal itu terlihat dari diterimanya dengan baik kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Bhaskoro Yudhoyono (Ibas) oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Selain dilakukan oleh Agus dan Ibas, komunikasi juga dilakukan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan para wakil ketua umum. Elite Demokrat sebelumnya mengaku akan memutuskan arah koalisi setelah putusan MK. (Web Warouw)
