Pertemuan Presiden terpilih Jokowi dengan Calon Presiden Prabowo Subianto di atas MRT tentu menimbulkan banyak pro dan kontra. Sebagian besar pendukung Jokowi mensyukurinya, sebaliknya pendukung Prabowo Subianto justru mengecam pertemuan tersebut. Himawan Sutanto, Aktivis 1980-an dan kader Partai Demokrat menyorotinya untuk pembaca Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh : Himawan Sutanto
SEANDAINYA tahun 1986 Habibie sebagai Kepala BPPT tidak melontarkan ide gagasan membuat MRT, apa jadinya Jakarta tanpa MRT. MRT sekarang menjadi andalan warga Jakarta sebagai transportasi baru. Sebab disamping cepat juga nyaman, MRT juga menjadi destinasi wisata baru Jakarta. Stasiun Lebak bulus menandai peristiwa bersejarah, tempat Prabowo bertemu dengan Jokowi. Pertanyaannya ada apa pertemuan begitu penting harus di Stasiun MRT Lebak Bulus? Jokowi ingin meninjau perkembangan MRT dan Prabowo ingin mencoba naik MRT karena belum pernah naik. Apakah itu sebuah kebetulan ?
Pertanyaan di atas itu wajar muncul, karena pertemuan begitu penting paska pilpres yang begitu keras dan sarat dengan politik identitas. Sampai ada lebih 700 orang petugas KPPS meninggal dan lebih 5.000 orang sakit. Ditambah dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang menyebabkan 9 menjadi korban dan 32 hilang sesuai data Komnas HAM. Kejadian itu membuat kubu Prabowo mendorong pemerintah membuat tim pencari fakta independen. Tetapi usulan tersebut tidak diakomodir dan tidak direspon oleh pemerintah. Pemerintah membentuk sendiri tim yang melakukan investigasi kasus tersebut. Sehingga suasana menjadi panas dan jauh dari rekonsiliasi (baca pertemuan) keduanya. Hal inilah yang membuat semua menjadi kaget dengan pertemuan Prabowo dan Jokowi diatas MRT.
Ternyata pertemuan di atas sudah tersebar disosial media, ketika Pramono Anung menyampaikan lewat twitternya. Sementara para pendukung militan Prabowo masih banyak yang tidak setuju pertemuan tersebut, bahkan di Sulawesi ada yang membakar spanduk Prabowo-Sandi sebagai ungkapan kemarahannya.
Sementara GNPF menarik dukungannya dan persaudaraan 212 merasa ditinggal Prabowo. Sedangkan dalam pertemuan tersebut pendukung Jokowi sudah memadati stasiun MRT di Lebak Bulus dan Prabowo hanya ditemani Sekjen Partai Gerindra dan beberapa petinggi partai lalu ajudannya. Pertemuan tersebut adalah sangat penting, sebab pasca pilpres kubu Jokowi menginginkan adanya rekonsiliasi, sedangkan pendukung Prabowo dengan tegas menolak karena Jokowi dianggap menang dengan kecurangan. Itulah sebabnya satu hari sebelumnya para pendukung Prabowo aksi di Kertanegara dan menyatakan menolak pertemuan dengan Jokowi.
Semangat Persatuan
Melihat hal diatas, kita bisa menebak itulah realitas politik Indonesia yang memang tidak ada istilah oposisi, seperti negara lain yang menganut sistem liberal. Walaupun pemilu kita menggunakan pemilu secara liberal, tapi penyelesaiannya pasti dengan cara Pancasila, yaitu demi persatuan. Semangat persatuan adalah semangat yang menjadi kunci kebersamaan.
Jadi seperti itulah Oposisi Pancasila. Sangatlah wajar jika pendukung Prabowo yang menolak rekonsiliasi dengan Jokowi menjadi kecewa dan menjadikan Prabowo maupun Partai Gerindra dihujat, dicaci maki dan lain-lain di dunia medsos. Rasa kekecewaan adalah langkah mereka sudah “tidak percaya” dengan Prabowo. Karena pesan yang tersampaikan adalah Prabowo telah meninggalkan rakyatnya dan rakyat berjuang sendiri menuntut keadilan. Bahkan Amin Rais mengatakan tidak tahu menahu dan Prabowo dianggap nyelonong sendiri.
Sebagai seorang kesatria dan negarawan Prabowo kembali menunjukkan kepada publik bahwa “demi rakyat” Prabowo bertemu dengan Jokowi dan tidak membangun komitmen,– karena pertemuannya di areal terbuka. Tapi apapun alasannya, pendukung fanatik Prabowo menjadi kecewa dan marah. Sebab pertemuan Prabowo dengan Jokowi dianggap telah menafikan korban baik yang meninggal, luka maupun yang ditahan karena melanggar Undang-Undang ITE.
Lantas apa isi surat wasiat Prabowo yang ditulis kepada rakyat Indonesia, yang telah dijanjikannya dahulu? Sedangkan yang menarik dari pertemuan tersebut adalah stigma Prabowo sebagai pendukung “Islam garis keras” secara tidak langsung hilang begitu saja.
Sepertinya semua menjadi tanda tanya besar, karena sampai sekarang tidak nampak tanda-tanda wasiat yang ditulisnya. Jangan-jangan Prabowo melakukan pertemuan dengan Jokowi ada deal politik bagi-bagi kekuasaan atau melakukan politik dagang sapi seperti yang disampaikan Rizal Ramli dalam acara ILC. Sebab pertemuan dengan Jokowi sudah dilakukan oleh Juniornya, Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan, paska pemilihan pilpres 2019 lalu.
AHY dibully berminggu-minggu oleh pendukung militan Prabowo dan Gerindra. Padahal AHY melakukan silaturahmi karena diundang Jokowi. Berbeda dengan Prabowo yang terkesan ‘pengen’ ketemu Jokowi,– walaupun disini peran Kepala BIN, Budi Gunawanlah yang menjadi fasilitator.
Tapi semua itu karena politik, tidak ada kepentingan yang abadi. Kalau bertemu sebelum kerusuhan mungkin bisa dimaklumi. Tapi pertemuan di atas sepertinya perlu dan baik buat menurunkan tensi politik yang mamanas, walaupun tidak sedikit yang menyayangkan. Karena terjadi setelah banyak korban dan narasi yang dibangun selama ini oleh Partai Gerindra, bahwa Prabowo adalah menjadi sosok pembela rakyat dan perubahan. Sepertinya perlu dipertanyakan kembali. Ternyata hanya fatamorgana yang selalu gampang hilang begitu saja.
Politik Indonesia memang paling unik,– sama ketika tahun 1967 Emil Salim menawarkan konsep ekonomi Pancasila dan diadopsi oleh Soeharto sebagai tonggak perjuangan kemakmuran dari dua sisi. Sekarang sepertinya muncul istilah baru yaitu Oposisi Pancasila yang selesai dengan semangat persatuan walau itu menjadi titik balik image Prabowo.
Semoga semua jadi pembelajaran bersama bahwa setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo diharapkan sudah tidak ada cebong, kampret lagi, meminjam istilah Rocky Gerung yang akhirnya berbagi di satu kolam yang sama.
