PALU- Banjir bandang telah merusak ratusan hektar sawah, kebun, harta benda bahkan korban jiwa warga masyarakat di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pemerintah yang memberikan ijin perkebunan dan pengusaha perkebunan kelapa sawit adalah yang paling bertanggung jawab terhadap penderitaan rakyat di wilayah bencana tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Eva Susanti Bande, aktivis tani kepada Bergelora.com di Palu, Minggu (21/7).
“Ini problem bukan hanya di Sulawesi Tengah. Presiden Jokowi harus tegas terhadap menteri-menterinya yang telah memberi ijin perkebunan dan membawa bencana alam,” tegasnya
Eva Bande menjelaskan, pihak yang paling bertanggungjawab atas dampak dari murkanya alam ini ada dua pihak. Pertama pemerintah yang telah memberi izin Perkebunan Kelapa Sawit kepada korporasi. Pihak kedua adalah PT KLS yang diberi izin kuasa eksploitasi dengan SK HGU No 15/HGU/1991 Badan Pertanahan Nasional 2 Oktober 1991.
“Perusahaan brutal. Pohon sawit bahkan di tanam di bantaran sungai. Hutan Suaka Marga Satwa Bangkiriang dibantai pula oleh perusahaan ini,” tegasnya.
Ia melanjutkan, tak puas dengan kebrutalan itu, anak perusahaan ini, PT Berkat Hutan Pusaka (BHP), mengantongi proyek HP HTI dari Menteri Kehutanan RI No 146/kpts-II/1996 seluas 13.400 Ha. Sebagian besar areal ini telah dialihfungsi oleh PT BHP secara ilegal menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Atas peristiwa ini, maka wajib bagi pejuang lingkungan dan rakyat menuntut pertanggungjawaban pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten dan perusahaan atas kerusakan alam dan kerugian rakyat,” tegasnya.
Sementar itu, Adi Prianto, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulteng menegaskan agar Presiden Jokowi mengevaluasi dan mencabut semua ijin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah membawa bencana alam pada rakyat.
“Tak Bisa ditunda lagi, Cabut semua ijin perusahaan yang bermasalah ini. Sebelum kami semua tenggelam karena bencana alam akibat kerakusan pejabat dan pengusaha sawit,” ujarnya. (Lia Somba)
