JAKARTA- Presiden Jokowi membutuhkan kabinet yang benar-benar bisa bekerja mengimplimentasikan semua kebijakan Presiden untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu partai-partai politik jangan membelenggu Presiden Jokowi dalam menentukan kabinet. Hal ini disampaikan oleh pengamat militer dan intelejen, Dr. Connie Rahakundini Bakrie kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (27/7).
Connie mengingatkan, beberapa kementerian yang harus bebas dari kepentingan partai politik dan berada dalam kendali penuh Presiden RI, Joko Widodo. Agar semua kebijakan Presiden terimplementasi secara penuh demi NKRI dan rakyat Indonesia.
“Yang harus bebas dari kepentingan partai adalah Menkopolhukam, Menhan, Menlu
Mendagri, Menko Makro & Mikro Ekonomi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pada food security, Mentri ESDM terkait pada energy security, dan Menkominfo terkait strategy perang dan information teknologi kedepan,” ujarnya.
Dengan Artificial Intelejen dan Big Data, menurut Connie, presiden Jokowi bisa mencari orang-orang yang bisa bekerja sesuai kebutuhan Presiden.
“Presiden harusnya tidak boleh dibelenggu oleh transaksi partai-partai yang malah sibuk nego soal menteri,” tegasnya.
Sistim Keamanan Nasional
Sebelumnya dalam diskusi dengan tajuk “Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat Pasca Oktober 2019” yang diadakan Perhimpunan Alumni Universitas Oxford di Indonesia, Connie Rahakundini menyoroti struktur dari sistem Generik Keamanan Nasional (National Security).
“Saat ini adalah memisahkan antara keamanan dengan pertahanan menjadi dua hal yang secara dangkal diejawantahkan dengan Keamanan Dalam Negeri dan Keamanan Luar Negeri,” katanya dalam acara di Dayalima Dimensi Indonesia, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/7) itu.
Ini menurut Connie tidak mudah dilaksanakan karena pengertiannya begitu linier dan mengandung absurditas yang membingungkan komunitas dalam Keamanan Nasional.
“Semisal, istilah keamanan dalam negeri harus dilakukan oleh Polri, sementara ancaman militer bisa juga berasal dari domestik, seperti juga dari luar negeri,” ujarnya.
Connie Rahakundini melanjutkan, istilah keamanan nasional saat ini mejadi tanggung jawab Polri dan pertahanan nasional tanggung jawab TNI. Ini juga menjadi perdebatan karena pada hakikatnya, keamanan nasional adalah sebuah misi yang terlalu berat untuk dipikul oleh sebuah institusi negara.
“Karena sesungguhnya merupakan tanggung jawab kolektif antara beberapa institusi dan badan negara bahkan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Secara fundamental menurut Connie Rahakundini Pertahanan Keamanan negara sesungguhnya adalah sebuah derifatif (produk turunan) dari sebuah cetak biru keamanan negara. Keamanan negara yang paling hakiki adalah pada struktur pembentuk negara itu sendiri.
Perhimpunan Alumni Universitas Oxford di Indonesia yang terdiri dari warga negara Indonesia dan non Indonesia dari berbagai disiplin ilmu dan profesi menggelar acara diskusi dengan tajuk “Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat Pasca Oktober 2019”.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, hadir pada forum diskusi ini antara lain Cendekiawan Muslim Prof. Dr. Komaruddin Hidayat yang juga merupakan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, pengamat Militer Dr. Connie Rahakundini Bakrie, Rikard Bangun Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas dan Sejarawan Dr. Yosef Djakababa dan juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR RI Sayta Widya Yudha, dan Politisi PDIP Perjuangan Budiman Sudjatmiko. (Web Warouw)
