JAKARTA- Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) yang dimotori oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menghentikan tindak kekerasan dan ikut andil meredam kerusuhan yang terjadi di Papua.
Pada kesempatan tersebut, hadir tokoh-tokoh, seperti Romo Magnis Suseno, Prof Quraish Shihab, Prof Alwi Shihab, Prof Komarudin Hidayat, Romo Benny Susetyo, Simon Patrice Morin, Sinta Nuriyah Wahid, dan Alissa Wahid.
Mahfud menyampaikan, penyelesaian kerusuhan yang terjadi di Papua harus menggunakan pendekatan yang persuasif, salah satunya dengan berdialog.
“Kita menyerukan kepada semua pihak, kepada pemerintah, aparat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh gerakan untuk melakukan pendekatan dialog yang konstruktif dan persuasif,” ujar Mahfud saat membuka konferesi pers tentang Papua di Hotel Sahid Jaya, Jumat (23/8).
Pada kesempatan tersebut, mereka juga menyampaikan lima poin seruan dalam menyikapi perkembangan situasi di Papua, yang dibacakan oleh Alissa Wahid.
Kelima poin itu, pertama, semua pihak untuk menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua.
Kedua, pemerintah termasuk TNI-Polri perlu mengedepankan dialog konstruktif bersama tokoh-tokoh Papua untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat Papua dan NKRI.
Ketiga, semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan damai yang cepat, terencana, dan tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak jatuh korban lagi.
Keempat, pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum pelaku rasisme yang memicu kerusuhan dan mencegah terjadinya lagi kejadian serupa.
Kelima, semua komponen bangsa selalu menjunjung tinggi persamaan derajat sebagai sesama bangsa Indonesia, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, menghargai local values.
“Kita semua sebagai bangsa harus menyadari tentang adanya kesenjangan ini dan karena itu harus bersama-sama mencegahnya. Semua orang harus dipandang memiliki martabat yang sama dan kedudukan setara sebagai bangsa Indonesia,” tutupnya.
Pembakaran Rumah Adat
Sementara itu Kepada Bergelora.com dilaporkan, Sir Zet Gwasgwas, Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak mengutuk keras pembakaran Rumah Adat Mbaham Matta di Fakfak yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri yang berpakaian sipil.
“Kami meminta para pelaku segera di usut dan ditangkap sesuai prinsip hukum yang berlaku bagi keadilan,” tegasnya.
Penanggung Jawab Aksi Damai Masyarakat Fakfak, Rabu (21/8) lalu ini menjelaskan
sesuai Undang–undang Nomor 40 Tahun 2008 rakyat Fakfak melakukan aksi damai akibat ujaran diskriminasi rasial kepada Orang Papua di Surabaya.
“Sehingga kami meminta semua keluarga nusantara di Fakfak untuk menahan diri tidak terpancing oleh propaganda pihak tertentu yang menghasut dan mengadu domba kerukunan dan kebersamaan hidup masyarakat Fakfak yang tinggi toleransi adat dan beragama,” tegasnya.
Dirinya menegaskan bahwa Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak bersama Forum Anti Kekerasan dan Rasis Kabupaten Fakfak tidak melakukan pembakaran pasar Thumburuni, sesuai prinsip aksi damai yang dilakukan.
“Massa aksi hanya melakukan aksi di tempat yakni Depan Kantor Dewan Adat Fakfak yang diblokade oleh aparat TNI/Polri. Pembakaran pasar ini terjadi saat masa aksi di blokade oleh Aparat TNI/Polri. Kami sadar penuh bahwa Pasar Thumburuni Fakfak adalah roda ekonomi kami bersama,” ujarnya.
Masyarakat Fakfak menurutnya meminta Presiden Joko Widodo mengintruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengganti Dandim dan Kapolres Fakfak atas keterlibatan skenario konflik yang dibangun oleh mereka sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat Fakfak.
“Karena adanya keterlibatan oknum anggota TNI/Polri yang berpakaian sipil dalam kericuhan yang dipicu oleh Aparat ini yang mengorbankan masyarakat Fakfak serta penggunaan peluru tajam dalam Aksi Damai ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sesuai surat pemberitahuan aksi dan dibalas dengan surat dari kepolisian untuk berkordinasi di Hotel Grand Fakfak dalam rangka Aksi Damai telah kami lakukan sesuai prosedur.
“Oleh karena itu kami menyesali sikap aparat TNI/Polri yang tidak netral dan tindakan berlebihan Aparat TNI/Polri dalam penanganan masa aksi serta adanya mobilisasi dan provokasi langsung Oknum Anggota TNI/POLRI kepada beberapa Pemuda yang telah diberi minuman keras dan dipersenjatai alat tajam untuk melakukan penyerangan terhadap massa aksi damai ini,” ujarnya. (Web Warouw/Irene Gayatri)
