JAKARTA- Pembangunan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur dianggap tidak tepat karena in-efisien dan merugikan negara. Pesan ini disampaikan oleh pakar energi, Dr. Kurtubi kepada Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama yang barusan ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina lewat Bergelora.com di Jakarta, Senin (25/11). Mantan anggota DPR-RI ini menilai sudah tepat Presiden Jokowi dan Menteri BUMN menugaskan Ahok menjadi Komisaris Utama di Pertamina, agar menjadi pendobrak di perusahaan migas milik negara ini.
“Saya menyarankan ke pak Ahok yang diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina untuk berani mendobrak penugasan pemerintah kepada Pertamina agar membangun kilang GRR (grass root refinery) kapasitas besar di Bontang. Sebab kalau rencana lokasi ini diteruskan, yang akan rugi Pertamina dan Negara karena tidak efisien,” katanya.
Ia menjelaskan inefisiensi dan kerugian negara jika kilang minyak ditempatkan di Bontang, Kalimantan Timur itu.
“Ini menyalahi teori dasar ekonomi kilang. Mestinya lokasi kilang yang efisien bisa pilih salah satu: dekat dengan sumber bahan baku minyak mentah atau dekat dengan daerah yang menjadi sasaran penjualan BBM hasil produksi kilang yang akan dibangun,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pantai di Bontang terlalu dangkal sehingga membutuhkan biaya yang terlalu besar padahal hanya untuk mengolah minyak mentah impor.
“Persoalannya, lokasi kilang di Bontang tidak tepat karena minyak mentah yang akan diolah pada kilang Bontang ini bukan minyak mentah dari Kalimantan Timur, tetapi 100% minyak mentah impor yang membutuhkan dibangunnya dermaga yang menjorok ke tengah laut yang sangat mahal. Karena pantai Bontang yang dawot (bahasa Sasak),– artinya dangkal,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sasaran distribusi untuk Indonesia Timur dari Bontang sangat jauh.
“Sementara BBM yang dihasilkan akan diperuntukkan untuk Indonesia Timur yaitu Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua yang jaraknya sangat jauh dari Bontang. Sehingga biaya distribusi BBM menjadi sangat mahal,” jelasnya.
Dibandingkan dengan nilai investasi yang akan ditanam di Bontang menurutnya tidak efisien dan akan terus menambah pengeluaran negara untuk distribusi ke Indonesia Timur.
“Penentuan lokasi pembangunan kilang dengan nilai investasi sekitar US$1 milyar (sekitar Rp 14 triliun) secara teori salah. Kalau dipaksakan menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Kurtubi mengatakan bahwa, hal ini dusah pernah disampaikan dalam sidang-sidang Komis VII DPR-RI, tetapi perwakilan pemerintah tidak pernah menyampaikan kepada Presiden Jokowi sehingga proyek di Bontang terus berjalan.
“Sewaktu saya di Komisi VII DPR-RI saya sudah minta Pemerintah untuk menyampaikan studi/analisa ekonomi dari Rencana Pembangunan Kilang GRR di Bontang. Namun hingga masa bakti selesai, Pemerintah tidak pernah menyampaikannya,” ujarnya.
Kurtubi berharap aga Ahok, meninjau ulang dan melaporkan hal ini kepada Presiden agar tidak ada lagi biaya besa yang merugikan negara dimasa depan.
“Saya berharap agar Komisaris Utama Pertamina yang baru berani mengatakan ‘tidak’ untuk suatu perintah yang akan merugikan Pertamina dan Negara,” tegasnya.
Kurtubi menyarankan agaraya untuk memenuhi kebutuhan BBM di Papua dan Papua Barat sebaiknya dengan cara meningkatkan kapasitas Kilang Sorong dari saat ini kapasitas 10.000 bbls/hari menjadi 50.000 bbls/hari.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Bali NTB NTT dan Maluku mestinya dibangun di daerah dengan kedalaman pantai yang memadai untuk bisa disinggahi oleh tanker besar (VLCC) yang akan membawa minyak mentah dari luar negeri.
“Menurut studi yang sudah dilakukan oleh Pertamina, daerah yang memenuhi syarat tersebut adalah di Lombok, yang sudah disiapkan lahan oleh Pemda setempat,” ujarnya. (Web Warouw)
