JAKARTA – Pemerintah akan fokus membangun Papua dan Papua Barat secara holistik dalam lima tahun mendatang dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga serta instansi lain untuk mempercepat pembangunan yang dilakukan secara terpadu.
“Kalau setiap lembaga punya program berbeda-beda, tidak akan ada gunanya, sekarang diharapkan menyatu meski anggaran masing-masing,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam Konferensi Pembangunan Papua di Jakarta, Selasa (17/12).
Menurut dia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memiliki desk khusus Papua, begitu juga di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.
Dia berharap dua desk tersebut berada dalam satu payung sehingga program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terkoordinasi lebih optimal oleh desk Papua itu.
Dalam lima tahun mendatang, lanjut dia, pemerintah menyiapkan lima agenda agar pembangunan di Bumi Cenderawasih itu tidak hanya hadir dalam infrastruktur fisik tetapi tujuannya juga tercapai untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Lima agenda itu, lanjut dia, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan potensi wilayah yang berbasis kearifan lokal dan tantangan global.
Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan birokrasi.
Selain itu, transformasi ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dan dukungan SDM Papua yang berkualitas serta percepatan pembangunan yang terpadu.
“Pembangunan Papua tidak semata Infrastruktur tapi juga harus di bidang peningkatan kualitas SDM, SDM orang asli Papua melalui pendidikan,” kata Menko Mahfud.
Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, Mahfud meminta Bappenas, selain fokus transformasi secara holistik, juga merumuskan model/cara baru dan cara kerja baru dalam mengelola Papua.
Bappenas, lanjut dia, juga diminta untuk memastikan seluruh program untuk kemajuan Papua dan Papua Barat terlaksana.
Penyatuan Desk Papua
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Mahfud MD juga menyebut jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berwacana ingin Desk Papua menyatu dalam satu Kementerian/ Lembaga misalnya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Ada gagasan yang kami dapatkan dari Presiden kemarin, bahwa di Bappenas punya Desk Papua. Di Kemenko Polhukam juga ada. Nantinya akan kami bicarakan kemungkinan menyatu dalam satu payung. Di Bappenas, boleh,” ungkap Mahfud
Konsep Desk Papua diklaim dapat membuat pembangunan di Papua lebih terorganisir. Mahfud mencontohkan misalnya Kementerian Perhubungan ingin membangun Pelabuhan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun jalannya.
Lalu, dikoordinasikan kepada BUMN Pertamina untuk membangun SPBU, kemudian Kemenko Polhukam memastikan keamanannya. Demikian pembangunan akan berjalan strategis dan terorganisir.
Mahfud mengatakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, pemerintah telah berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat di pulau Cenderawasih itu.
Menyikapi itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada 27 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017.
Namun, Mahfud menganggap selama ini Inpres itu masih berjalan kurang maksimal karena setiap Kementerian mempunyai program sendiri-sendiri yang berbeda-beda.
“Karena kalau sendiri-sendiri, (pembangunan) itu kadangkala hilang. Sekarang itu diharapkan menyatu meskipun anggarannya masih masing-masing tapi penempatan (pembangunan)-nya itu terkoordinir di dalam Desk Papua,” kata Mahfud. (Web Warouw)
