Banjir di DKI Jakarta, 2020 semakin menunjukkan berbagai kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang menimbulkan pertanyaan masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan Anies memangkas anggaran banjir. Erizeli Jely Bandaro, netizen dan pelaku ekonomi membeongkarnya dalam akun Facebooknya dan dimuat ulang di Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Erizeli Jely Bandaro
DULU sekali saya pernah baca buku, judulnya saya lupa. Tapi saya ingat esensi dari buku tersebut, yang mengutip kata kata dari anggota Parlemen inggris pada abad ke 18. Kira kira kata katanya, “ If you can see through my eyes, you may see the real beauty I see in poor people, in dirty house, unprivileged children, the worst environment, broken dreams ,unfulfilled expectations. You can see there they don’t need reality but rhetoric.”. Kemudian kata kata ini dipakai juga oleh Hitler walau tidak percis sama. “ The broad masses of a population are more amenable to the appeal of rhetoric than to any other force.”
Dalam salah satu diskusi dengan kader Partai, saya pernah dengar langsung mereka berkata dengan nada seperti itu. Kita perlu kantong kantong kemiskinan. Wilayah kumuh yang mudah terserang penyakit. Renta dengan bencana banjir. Kita butuh itu. Karena dari sanalah politik jadi hidup. Orang butuh tempat sandaran dan hope lewat politik. Populisme adalah cara berpolitik untuk mengikat semua orang miskin, yang patuh dan malas berpikir. Jadi kita harus pelihara kemiskinan, agar politik menjadi panglima dan pemegang kunci kebenaran.
Mengapa Komunisme itu jahat dan akhirnya bangkrut? karena ia punya jargon partai kaum proletar ( rakyat jelata ) namun ia memelihara kemiskinan. Sementara populisme lebih jahat lagi. Secara sistem rakyat dipaksa bodoh dalam kemiskinan. Akibatnya rakya tidak tahu hak politiknya dan selalu tergantung kepada pemimpinnya. Hilang daya kritisnya. Paham radikalisme dalam konteks politisasi agama juga punya platform seperti itu. Menjadikan pembelaan orang miskin sebagai narasi politik untuk berkuasa. Tetapi faktanya tidak pernah politisasi agama itu melahirkan kemakmuran kecuali perbudakan cara baru lewat otoriterian atas nama firman Tuhan.
Itu sebabnya ketika saya baca di media massa, ABAS memangkas anggaran penanggulangan banjir tahun 2018 sebesar Rp 242 miliar. Tahun 2019, Tim Anggaran Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta memangkas lagi anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendalian banjir tahun 2019 sebesar Rp500 miliar. Tentu walau alasanya teknis anggaran, namun sebetulnya ABAS sedang melakukan politik anggaran. Untuk apa? agar daerah bantaran kali yang kumuh tetap dibiarkan kumuh. Kemiskinan diperlukan agar program populisnya menjadi icon nasional. Bahwa dia pemimpin yang peduli orang miskin. Bukan pemimpin tukang gusur. Kelak dalam pemilu, narasi ini akan dipakainya.
Jadi mengapa ABAS pangkas anggaran penanggulangan banjir? karena dia punya ambisi politik untuk tahun 2024, dan dia butuh narasi populisme itu. “ Anda tahu, saya dipaksa untuk menggusur rakyat demi program normalisasi sungai. Tetapi tidak saya lakukan. Walau resiko saya harus berhadapan dengan istana. Tahu mengapa? karena saya berpolitik keberpihakan. Orang miskin yang saya bela, bukan orang kaya, apalagi elite partai.” Demikian kelak narasi ABAS dalam Pemilu.ABAS sangat paham bahwa rasio GINI indonesia 38%. Artinya 52% hidup tidak menikmati pemerataan pedapatan. Atau tidak mendapatkan keadilan sosial. Itulah target yang dia harapkan untuk mendulang suara tahun 2024 menuju istana. Walau karena itu rakyat Jakarta harus jadi korban banjir…
