SEMARANG- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) sangat mendukung usulan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar sistim rujukan BPJS dihapus dan Rumah Sakit dilarang menolak pasien. Karena saat ini sistim rujukan tersebut merepotkan dan merugikan keluarga pasien. Hal ini ditegaskan oleh Nurhadi, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Tengah kepada Bergelora.com di Semarang, Kamis (23/1).
“Usul Gubernur Ganjar harus kita dukung. Karena sangat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat Jawa Tengah dan seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini keluarga pasien sangat dirugikan dengan sistim rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, sistim rujukan ini yang membuat keluarga pasien kerepotan selain memakan biaya perjalanan. Padahal sistin rujukan itu hanya untuk memenuhi syarat administratif saja, bukan untuk penanganan medis.
“Selama ini pasien musti mendapatkan rujukan dulu dari puskesmas ditingkat desa atau kecamatan agar bisa ke rumah sakit kabupaten. Kalau gak bisa ditangani rumah sakit kabupaten, dirujuk lagi ke Provinsi sampai akhirnya ke rumah sakit pusat. Semua hanya untuk mendapatkan selembar surat,” jelasnya.
Karena ada batas waktu rawat inap, padahal pasien belumm sembuh,– ia menjelaskan,– maka pasien kembali harus mengurus rujukan berjenjang seperti semula, agar bisa kembali rawat inap.
“Kebayang bagaimana kaum tani di desa terpencil mengurus semua itu,” ujarnya.
Soal penolakan pasien Nurhadi menjelaskan, sebenarnya rumah sakit atau petugas tidak ada niat untuk menolak pasien. Masalahnya menurutnya adalah apakah penyakit pasien tersebut dicover oleh BPJS Kesehatan atau tidak.
“Kalau BPJS Kesehatan tidak mengcover, maka selama ini rumah sakit yang berusaha mengcover pembiayaan. Tapi karena terus menerus rumah sakitnya terancam bangkrut. Jadi masalahnya di BPJS, bukan di rumah sakit atau tenaga medis,” jelasnya.
Saat ini ada banyak sekali pelayanan kesehatan yang sudah tidak dicover oleh BPJS Kesehatan, sehingga rumah sakit serba salah ingin menolong, tidak ada dana. Tapi kalau tidak menolong, pasien semakin parah.
“Sudah saatnya menghentikan kerjasama dengan BPJS dan pemerintah Jawa Tengah kembali menanggung semua pelayanan kesehatatan rakyatnya. Karena toh alokasi dana Pemprov ke BPJS tidak bisa menjawab pelayanan kesehatan semakin baik bagi rakyat Jawa Tengah,” tegasnya.
Kebijakan Gubernur
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini tengah menyiapkan inovasi pelayanan kesehatan berbasis kemudahan dan kecepatan. Ganjar mengusulkan agar sistem rujukan dalam BPJS dihapuskan dan melarang seluruh rumah sakit di Jawa Tengah menolak pasien miskin.
Ganjar menegaskan pelayanan kesehatan harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Bahkan, Ganjar mengatakan, selain tidak boleh menanyakan agama, alat kelamin dan suku, pihak rumah sakit dilarang menanyakan “dompet” pasien.
“Itu berlaku untuk seluruh rumah sakit. Jangan pernah menolak pasien miskin. Karena kalau mereka ditolak itu sakit (hati). Kita titipkan jaga integritas,” kata Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RS Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa (21/1).
Jikalau sampai ada warga yang tidak memiliki kartu BPJS, Ganjar memerintahkan direksi baru di RS Margono untuk membuat satu managemen yang bisa mengakomodasi mereka, agar masyarakat merasa dipermudah dan dibantu.
“Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong,” katanya.
Sistem Rujukan Diubah
Ganjar mengatakan dalam pelayanan kesehatan, yang mesti dipegang adalah dua hal, cepat dan mudah. Untuk itu Ganjar berharap . Selain memotong rantai birokrasi, dengan pemotongan sistem itu pelayanan kesehatan dianggap bisa lebih cepat.
“Rujukan itu membosankan. Sistem rujukannya mesti diubah. Yang begini-begini ini akan memotong rantai-rantai birokrasi dan penanganan kesehatan bisa cepat,” kata Ganjar.
Untuk itu Ganjar mendorong inovasi di seluruh rumah sakit terutama yang dimiliki Pemprov Jateng. Ganjar mengatakan telah berkonsultasi dengan BPJS untuk merealisasikan hal tersebut. Bahkan beberapa rumah sakit telah menawarkan konsep pelaksanaan inovasi rujukan itu.
“Sudah kita obrolkan (dengan BPJS) dan sekarang rumah sakit lagi mencoba suatu sistem yang terintegrasi, apakah membuat kantor bersama atau meja bersama untuk disampaikan. Kemarin beberapa rumah sakit punya gambaran karena memang punya pengalaman,” katanya. (Andreas Nur)
