JAKARTA- Pada dasarnya, tidak ada perempuan yang mau bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan itu terpaksa diambil karena keadaan ekonomi yang sedang sulit dan melilit. Demikian Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (7/2) menanggapi penggerebekan praktik prostitusi online di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu yang dilakukan atas dasar laporan anggota DPR Andre Rosiade.
Menurut ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu, akar masalah dari ekonomi yang sulit yang membuat orang harus bekerja jadi PSK juga tidak terlepas dari perilaku pejabat negara, khususnya anggota DPR.
“Perempuan terpaksa rela jadi PSK karena keadaan ekonomi dan ekonomi sulit akibat korupsi anggota DPR,” terangnya.
Arief Poyuono mengatakan perempuan memang lazim jadi korban dari masalah pengelolaan negara dan kerakusan para penguasa. Hal ini menurutnya sama seperti saat kisah istri para Pandawa, Drupadi yang jadi korban akibat Yudhistira dan adik-adiknya kalah main judi dengan Kurawa. Drupadi sebagai bahan taruhan harus menerima akibat pahit dari hal yang tidak pernah dilakukannya, yaitu ditelanjangi di singgasana Kerajaan Astina.
Beruntung, sambung Arief Poyuono, ada Sri Krisna yang membuat tabir hingga tubuh putri dari Drupada itu tidak terlihat.
“Jadi ini seperti kisah Mahabarata, ketika Drupadi ditelanjangi akibat kerakusan kekuasaan dalam sebuah negara. Untung Sri Krisna menolong,” tutupnya.
Justru menurut tugas dari anggota DPR seharusnya membela kaum perempuan yang menjadi korban kemiskinan dan menjadi PSK. Karena sampai saat ini tidak ada undang-undang yang melindungi perempuan yang terpaksa menjadi PSK.
“Padahal mereka jadi PSK karena menjadi korban dari sistim yang korup. Salah satu yang paling korup adalah anggota DPR,” ujarnya.
Adalah tidak pantas, anggota DPR sebagai wakil rakyat justru dengan sengaja mengorbankan perempuan yang terpaksa menjadi PSK. Karena salah satu konstituen yang memilih anggota DPR adalah kaum perempuan.
“Saat ini kaum perempuan adalah kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban kemiskinan. Apalagi kalau mereka menjadi tulang punggun keluarga. Terpaksa mereka menjual diri untuk bisa menghidupi keluarga,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kebanyakan perempuan yang menjadi PSK karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di pabrik. Perempuan desa dari keluarga kaum tani miskin juga terpaksa ke kota mencari pekerjaan, karena sudah tidak memiliki lahan di desa dan tidak ada pekerjaan lagi.
“Perempuan desa masuk kota cari pekerjaan. Tapi gak dapat pekerjaan. Apalagi yang bisa mereka lakukan. Anggota DPR musti mikir. Bukan malah mengkriminalkan perempuan yang terpaksa jadi PSK,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat khususnya kaum perempuan harus bersatu memlea nasib PSK yang menjadi korban kemiskinan akibat kebijakan dan korupsi.
“Jangan pilih lagi anggota dewan yang mengorbankan kaum perempuan. Jangan pilih lagi anggota dewan yang korup,” tegasnya. (Web Warouw)
