JAKARTA- Akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepenuhnya dapat mengatasi kontroversi vaksin Nusantara dengan menertibkan BPOM dan Kementerian Kesehatan agar bisa menerima uji klinis vaksin Nusantara.
Dengan menjalin kesepahaman dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara, TNI, Kementerian Kesehatan dan BPOM terkait penelitian Vaksin Nusantara, akhirnya upaya dr. Terawan untuk melanjutkan uji klinis dapat diterima semua pihak.
Dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa Vaksin gagasan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu adalah untuk kepentingan penelitian dan pelayanan kesehatan, tidak membutuhkan izin BPOM.
“Penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar,” tulis Dinas Penerangan TNI AD, Senin (19/4).
Kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala BPOM Penny K. Lukito di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (19/4) pagi.
“Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory syndrome coronaVirus-2 (SARS-CoV-2) pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2,” jelasnya.
Ia menegaskan uji klinis fase 2 ini tidak perlu merespon masukan BPOM yang tidak relevan dalam prosedur uji klinis pengembangan sel denditrik yang dilakukan tim dr. Terawan.
“Karena uji klinis fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical and Major,” tegasnya.
Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy. Penelitian ini berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
Tim Peneliti Utama Vaksin Nusantara Kolonel Jonny menyebut sejauh ini sudah ada 120 orang relawan dari 180 orang target sasaran, sudah memberikan sampel darahnya kepada tim peneliti Vaksin Nusantara untuk diolah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, netizen Zeng Wei Jian dalam akun facebooknya memuji langkah KSAD TNI,Jenderal Andika Perkasa yang menertibkan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Lukito via “kesepakatan tripartid”. Stop Uji-klinis Vaksin Nusantara.
“Riset Dendritic Cell dilanjutkan. Penelitian non-profit. Bukan untuk vaksinasi massal. Izin edar ngga dibutuhkan. Mission accomplished,” tegasnya.
Ia mengutip penjelasan dari Prof Nidom tentang vaksin Nusantara secara tepat
“Vaksin Nusantara bukan “conventional vaccine”. Lebih tepat disebut “Immunotherapy”.
Dr. Tifa usul nama “I-Nu” sebagai pengganti istilah “Vaksin Nusantara” yang dipermasalahkan.
“Vaksin” artinya memasukan virus yang di-inaktivasi atau dilemahkan. Menyebar-liar di tubuh. Sampai bertemu dengan Sel Dendritic. Dari situ sistem imunitas diproduksi.
Vaksin Nusantara Dendritic cell-based ngga begitu. Darah dikeluarkan. Dipecah. Dendritic cell-nya diambil. Antigen virus dimasukan. Sel Dendritic & virus berinteraksi. Setelah “matang”, serum disuntikan ke dalam tubuh.
Zeng Wei Jian mengingatkan, bahwa WHO nggak punya protocol Dendritic immunotherapy. Fase preklinis hewan sudah dilakukan di awal riset cancer. Darah monyet bukan human-blood.
“Jadi ngga paz menggunakan protocol vaksin konvensional pada Dendritic immunotherapy,” katanya.
“Ujiklinis fase #1 ngga ada masalah. Hanya 1 dari 27 orang mengalami kenaikan kolesterol. Akibat ngga puasa sebelum darahnya diambil.”
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena sudah menyatakan keterangan 71% KTD Kepala BPOM Penny Lukito tidak sesuai fakta.
Zeng Wei Jian yang dikenal dengan panggilan Kenken mengupas hal terpenting.
“Ada nuansa tersamar di Kesepakatan Tripartid; interest, “commerce” & capital. Ada pihak yang cemas. Pasar vaksin-nya terancam. It’s all about the money,” ujarnya.
Sebagai closing, menurut Prof Nidom, Virus Covid-19 telah mutasi 200x dalam 1 tahun. Proses Vaksin Konvensional baru dilakukan.
Proses Immunotherapy Dendritic cell hanya butuh 7-8 hari. Aman bagi orang tua & comorbid. Sedangkan produksi Vaksin Konvensional butuh waktu berbulan-bulan sampai tahunan.
“Kesepakatan Tripartid bisa mempercepat proses efikasi & aspek safety Vaksin Nusantara. Kabar baik buat humanity. Dunia melihat secercah harapan baru. Good-luck…!!” ujar Kenken. (Web Warouw)
