JAKARTA- Hari ini Selasa (29/9) masyarakat miskin ibukota melakukan aksi mendesak Kementerian Sosial RI untuk segera mendistribusikan Program KKS, KIS dan KIP untuk 2.321 Rumah Tangga Miskin di DKI Jakarta yang telah memenuhi persyaratan. Menteri Sosial RI diminta untuk segera menerbitkan surat penetapan data tambahan penerima program KKS, KIS dan KIP sebagaimana data telah rekomensasikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta tertanggal, 18 September 2015, No Surat 6584/-1848. Hal ini disampaikan oloeh Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Marlo Sitompul kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (29/9).
SPRI juga mendesak Kementerian Sosial RI untuk segera memberhentikan pejabat terkait yang telah membiarkan Ribuan Rumah Tangga Miskin tidak terdata sebagai penerima program KKS, KIS dan KIP.
“Membiarkan Ribuan Rumah Tangga Miskin tak terdata sebagai penerima program KKS, KIS dan KIP merupakan kejahatan melawan Undang-undang Dasar 1945. Pejabat pemerintah yang terbukti membiarkan Ribuan Rumah Tangga Miskin tak terdata sebagai penerima KKS, KIS dan KIP harus segera mendapat hukuman sekeras-kerasnya,” tegas Marlo Sitompul.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal, 1 Juli 2015 SPRI telah melakukan aksi massa dan menyampaikan somasi kepada Kementerian Sosial RI, somasi yang dilayangkan mendesak Kemensos RI agar segera mendistribusikan Program Kartu Keluarga Sejahtera kepada ribuan rumah tangga miskin di Jakarta, sebagaimana telah diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta.
Menindak lanjuti aksi dan somasi yang dilakukan selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015, Kepala Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI menyurati Dinas Sosial DKI Jakarta untuk segera melengkapi kekurangan variabel data calon penerima KKS sebagaimana tersebut diatas.
Pada tanggal, 18 September 2015, Dinas Sosial DKI Jakarta telah mengirimkan Surat Rekomendasi terkait pelengkapan variabel data penerima KIP, KIS dan KKS, kepada Kementerian Sosial RI. Ada 2.321 KK yang telah melengkapi persyaratan variabel dan format pengisian data yang diminta oleh Kementerian Sosial RI, berdasarkan surat Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, tertanggal 23 Juni 2015.
Untuk mengantisipasi agar surat tersebut diatas dapat segera ditindak lanjuti dan diproses oleh Kementerian Sosial RI, pada hari Rabu, 23 September 2015, Ketua Umum SPRI, Marlo Sitompul telah mendatangi kantor Kemensos RI untuk menyerahkan salinan surat tersebut berserta lampiran data 2.321 KK.
“Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa damai, jika rekomendasi data sebagaimana disebutkan diatas tidak segera direalisasikan oleh Kementerian Sosial RI. Kami juga akan mengadukan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo, jika Kemensos RI tidak merespon rekomendasi sebagaimana tersebut diatas,” tegasnya.
SPRI menangih komitmen, keseriusan kinerja jajaran Kementerian Sosial RI dalam hal melayani rakyat miskin, kami ingin memastikan apakah komitmen untuk memperbaiki data Rumah Tangga Miskin penerima program kartu keluarga sejahtera betul-betul dilaksanakan. (Enrico N. Abdielli)
