JAKARTA- Saat ini adalah kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah tegas menasionalisasi pertambangan emas yang dieksploitasi oleh perusahan tambang emas Amerika Serikat, Freeport Mc Moran di Papua yang sudah berjalan sejak 1967. Selama ini keuntungan dari pertambangan emas tersebut hanya dinikmati segelintir elit politik seperti yang belakangan terungkap dalam transkrip laporan Menteri ESDM tentang keterlibatan Ketua DPR-RI dalam penentuan saham PT Freeport Indonesia. Hal ini disampaikan anggota Komisi III, DPR-RI, Wenny Warouw kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (19/11).
“Untuk menghadapi persoalan di atas, selain upaya hukum untuk mengungkap kebenaran dalam transkrip Setya Novanto tersebut, yang terpenting Presiden perlu segera mempersiapkan nasionalisasi tambang emas Freeport itu,” tegasnya.
Selama ini, menurut anggota legislatif dari Partai Gerindra ini, Freeport telah memanfaatkan kelemahan-kelemahan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan eksploitasi tambang emasnya di Papua. Konflik bersenjata di Papua juga tidak terlepas dari pengaruh Freeport dan mengarah disintegrasi. Belakangan ini upaya perpanjangan kontrak karya telah menimbulkan friksi di dalam pemerintah RI.
“Akhirnya pejabat negara diadudomba dengan pembocoran transkrip rekaman percakapan informal yang melibatkan Ketua DPR dan Freeport dengan menyeret-nyeret nama Presiden, Wakil Presiden dan Menkopolhukam. Untuk menghadapi ini terobosannya hanya satu yaitu nasionalisasi Freeport,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan nasionalisasi pertambangan emas di Papua tersebut adalah bagian dari program Nawa Cita dan pelaksanaan dari Tri Sakti, sehingga harus didukung penuh oleh semua komponen bangsa Indonesia, sipil maupun militer.
“Nasionalisasi perlu dilakukan secara cepat, transparan agar dapat segera bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini hanya tinggal menuggu political will dari Presiden Joko Widodo saja agar Tri Sakti tidak sekedar menjadi lipstick politic semata,” ujarnya.
Ia mengingatkan doktrin Tri Sakti ajaran Proklamator Indonesia itu adalah jalan keluar terhadap semua persoalan di Indonesia saat ini yaitu, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian Indonesia.
“Skandal Freeport ini hanya bisa diselesaikan dengan Tri Sakti. Penyelesaian dengan cara lain hanya akan memperpanjang eksploitasi sumberdaya alam tanpa memberikan keuntungan bagi rakyat Papua dan Indonesia umumnya. Dan kita selalu menjadi objek dari kekuatan asing,” ujarnya.
Menjawab persoalan arbitrase internasional yang menjadi ancaman PT Freeport, Wenny Warouw menjelaskan bahwa sudah saatnya Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa Indonesia negara berdaulat, karena justru bisnis PT Freeport melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia bahkan Amerika Serikat sendiri.
“Dari transkrip tercium sudah lama berlangsung praktek gratifikasi pada elit-elit politik Indonesia. Bocornya baru sekarang. Hukum di semua negara sudah sepakat menolak penyogokan, apa yang mereka harap dari arbitrase internasional,” ujarnya. (Web Warouw)
