Sebab, dia menilai demokrasi di tangan rakyat makin kuat dengan adanya media sosial yang mengawasi jika ada pejabat yang menggunakan gaya-gaya feodal.
“Para camat itu harus betul-betul budayanya melayani. Kalau enggak, mereka akan terlibas. Divideoin sebentar yang aneh-aneh, habis dia,” kata Tito, Jumat (1/4).
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Mantan Kapolri itu juga meminta para camat untuk tidak mempersulit proses perizinan usaha.
Sebab, pemulihan ekonomi nasional dinilai tidak hanya berasal dari uang negara, tetapi juga dari pihak swasta.
Mendagri Tito juga menegaskan tidak boleh ada pungutan yang tidak mendasar untuk mempersulit proses perizinan usaha.
“Jangan dipersulit kalau mereka (masyarakat, red) mau usaha UMKM, apalagi dimintain uang. Kemudian harus bayar ini, bayar itu yang enggak jelas,” ujar pria kelahiran Palembang itu.
Mendagri menjelaskan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah membantu membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu perekonomian nasional. (Enrico N. Abdielli)
