“Kalau dulu tantangan masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan harga barang-barang tersebut,” ucap Sri.
Dari segi APBN, pihaknya akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan untuk melihat secara detail harga-harga pangan, dan harga-harga energi, serta pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil.
“Ini untuk bisa, di satu sisi, menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN, ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan. Presiden juga meminta supaya para menteri yang melakukan program-program pemulihan ekonomi, kita masih ada Rp455 triliun untuk program pemulihan ekonomi dalam rangka PCPEN,” terangnya.
Anggaran ini akan difokuskan ke program-program labor intensive atau program-program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama untuk Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian lain.
“Tadi juga disampaikan untuk mulai terus ditingkatkan langkah-langkah koordinasi untuk bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit untuk barang-barang yang bisa tumbuh di Indonesia. Semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, oleh karena itu ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan,” jelas Sri.
Dia mengatakan, Jokowi juga menginstruksikan untuk pangan, terkait siklus padi, jagung, kedelai tidak lebih dari 3 bulan, sehingga seharusnya bisa direspon secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Dari sisi APBN, kita akan dukung dari langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, terutama tadi yang merasakan ancaman akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. Di sisi lain, adalah menggunakan APBN secara tepat sehingga betul-betul bisa menjaga keselamatan rakyat, ekonomi, dan kesehatan APBN,” pungkas Sri. (Calvin G. Eben-Haezer)
