MATARAM- Narasi yang dikembangkan pers semestinya adalah yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Penting membangun trust ketika Indonesia sedang memasuki era persaingan global Kalau di masa lalu, pers mengalami tekanan dari pemerintah. Sekarang ini pers justru bisa menekan pemerintah.
“Namun saat ini yang akan menekan pers adalah persaingan dalam industri pers sendiri.” Hal ini dikemukakan oleh Presiden Jokowi ketika menghadiri peringatan puncak Hari Pers Nasional di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (9./2).
Refleksi tentang kebebasan pers ini disampaikan Presiden di depan ratusan insan pers, pemilik media dan tamu undangan yang hadir dalam kegiatan dengan tema “Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara” tersebut.
“Kita beruntung hidup di era kebebasan pers, setiap hari kita dibanjiri informasi yang beragam. Status di media sosial pun bisa menjadi berita,” ungkap Presiden di awal sambutannya
Namun situasi ini tak selalu berarti kebaikan. “Informasi yang disajikan kadang bisa menjadi vitamin, kadang bisa mengganggu kesehatan kita.” Artinya, kebebasan pers memiliki dua sisi yang perlu untuk disikapi dengan bijaksana.
Oleh karena itu, dalam pandangan Presiden, media perlu untuk membangun optimisme publik. “Membangun produktivitas masyarakat, bukan sebaliknya membuat kita menjadi pesimis,” kata Presiden, menganjurkan.
Narasi yang demikian penting untuk dikembangkan mengingat pers memiliki peran dalam pembentukan karakter dan moralitas. Bagaimanapun dengan penetrasi dan akses yang dimilikinya, pers dapat mempengaruhi wacana seperti apa yang akan tercipta di berbagai ruang publik.
Dari sisi pemerintah, Presiden melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik telah berinisiatif untuk mendorong pengembangan Narasi Tunggal dalam komunikasi publik oleh pemerintah, khususnya ketika menyampaikan program-program pemerintah. Hal ini pun didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan optimisme semua pihak, ketika seluruh elemen bangsa sedang bersama-sama menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri.
Contoh pemberitaan sensasional yang menciptakan pesimisme itu sempat dibacakan oleh Presiden. Misalnya, “Indonesia diprediksi akan hancur – bayangkan ada berita seperti itu.” Contoh lainnya, “Kabut asap tidak teratasi, Riau terancam merdeka.”
“Kalau judul-judul seperti ini diteruskan, etos kerja tidak bisa terbangun dengan baik,” kata Presiden.
Presiden Jokowi berharap kelak di berbagai stasiun televisi akan muncul berbagai program tayangan yang dapat menggugah penonton.
“Di TV misalnya, saya membayangkan ada lagu-lagu nasional seperti Indonesia Raya, Padamu Negeri atau Garuda Pancasila yang ditayangkan,” ujarnya.
Bahwa media harus berkompetisi dan menggunakan rating itu memang sebuah situasi yang harus dihadapi. Namun, harus ada tayangan yang disisihkan untuk membangkitkan optimisme dan etos kerja.
“Tapi, jangan ditayangkan di tengah malam. Harusnya di prime time,” kata Presiden lagi.
Dalam konteks persaingan global, menurut Presiden Jokowi, sangat penting untuk membangun trust di antara segenap komponen bangsa. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, tidak akan ada arus modal atau investasi yang akan masuk. Narasi yang menumbuhkan kepercayaan adalah yang dibutuhkan semua pihak saat ini.
“Kepercayaan itu, yang dapat membangun adalah media,” ungkap Presiden. Dengan mengatakan hal tersebut Presiden tidak bermaksud membatasi peran kritis pers dalam pembangunan. Pers, seperti diungkapkan di awal, tetap dapat “menekan” pemerintah untuk menjadi lebih baik.
Yang penting adalah mematuhi etika dan menghindari pemberitaan yang tidak akurat, tidak berimbang dan pencampuran antara fakta dan opini.
Presiden tetap akan terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan oleh media dan masyarakat umum. Selain bisa menyampaikan secara langsung, masyarakat dapat menggunakan berbagai saluran yang disediakan pemerintah. Salah satunya adalah lapor.go.id yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden. (Ariani Djalal)
