JAYAPURA – APBD Papua untuk tahun 2016 khusus untuk dana tambahan infrastruktur mengalami penurunan drastis. Untuk itu Komisi IV bidang Infrastruktur DPR Papua dalam bulan ini akan memanggil Balai Jalan Nasional X dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua untuk bersama – sama segera melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan lanjut untuk pengerjaan infrastruktur tahun 2016 – 2018.
“Biasanya kami terima Rp. 2,5 triliun/tahun. Tetapi kemarin kami hanya menerima Rp. 1,2 triliun. Ada penurunan drastis, sehingga ada beberapa ruas jalan yang tidak bisa kita kerjakan,” demikian Ketua Komisi II – DPR Papua, Boy Markus Dawir menjelaskan kepada Bergelora.com di ruang kerjanya di Jayapura, Selasa (9/2),
Menurut Boy, hal ini berarti konsistensi dari pemerintah pusat yang kurang jelas untuk apa yang sudah disepakati bersama. Sebab ini merupakan janji dari Presiden Jokowi sendiri.
“Rakyat kami minta tetap bersabar dan kami dalam waktu dekat akan segera lakukan rapat kerja untuk membahas sekaligus mencari solusi terbaik dalam rangka apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden untuk jalan Trans Papua ini selesai sebelum 2019 atau akhir masa jabatan presiden harus selesai. Itu kita akan bahas dalam rapat kerja nanti,” tuturnya.
Boy Markus Dawir menjelaskan, secara keseluruhan sampai hari ini sementara proyek infrastruktur dikerjakan menggunakan dana dari APBD Provinsi maupun dari sisi APBN untuk Trans Papua.
“Sehingga kita akan lihat pada rapat kerja berikut sudah berapa kilometer yang dikerjakan dan apakah tahun 2018 ini akan selesai tepat waktu atau tidak,”katanya.
Kata Boy, hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat dikarenakan saat ini ada semangat bersama untuk mempercepat trans Papua ini. Akan tetapi ada kendala yakni di tahun 2016 ini APBD Papua khusus dari sektor dana tambahan infrastruktur mengalami penurunan drastis.
Namun politisi Partai Demokrat itu menegaskan yang patut diketahui untuk rakyat secara keseluruhan di Tanah Papua bahwa hari ini sementara dikerjakan keseluruhan. Sebab pembangunan ruas jalan koridor trans Papua ini bersifat proyek multi years atau pembangunan berkelanjutan setiap tahun, sehingga walaupun anggaran belum jalan tetapi pekerjaan ini berjalan terus dan tidak berhenti.
“Kita harapkan dalam rapat kerja nanti kita akan mendorong berapa kilometer yang belum ada dananya. Kemudian kekurangan keseluruhan yang kita butuhkan untuk trans Papua, konektifitas untuk seluruh kabupaten yang ada di tanah ini yang meliputi Papua dan Papua Barat itu masih berapa kilometer dan berapa biaya,” jelasnya.
Hal inilah yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah pusat, supaya apa yang sudah dijanjikan presiden sebagai kepala negara untuk rakyat di Tanah Papua dan khusus di Provinsi Papua ini betul – betul konsisten. Sebagai wakil rakyat, dirinya berjanji akan terus mendorong itu secara bersama – sama.
“Jadi misalnya kita masih butuh sekitar Rp 5 – 10 triliun. Pemerintah pusat harus persiapkan itu. Karena ini janji presiden untuk kita di Tanah Papua, sehingga ini tidak main – main. Jadi kita pertaruhan untuk nama dan jabatan presiden RI di provinsi ini kepada rakyat. Kalau kita mau yakinkan rakyat bahwa pemerintah serius maka harus ada bukti, yakni harus ada anggaran untuk menyelesaikan sisa – sisa ini sebelum akhir masa jabatan dari Presiden Jokowi yang berakhir 2019,” katanya panjang lebar.
Inkonsistensi
Boy yang akrab disapa BMD pada kesempatan itu mengungkapkan kemungkinan beberapa proyek ruas jalan yang tidak lanjut dikerjakan masuk dalam proyek multi years.
Hal ini dikarenakan beberapa kontraktor tidak mau melanjutkan pengerjaannya dikarenakan tidak ada dananya. Tetapi DPRP sudah meminta kepada sang kontraktor untuk ruas – ruas jalan tetap diselesaikan.
“Ini kan masuk dalam program multi years, sehingga kita minta untuk tetap jalan. Nanti kita berusaha mencari dari sumber dana lain,” ucapnya.
Tetapi dari penurunan dana infrastruktur untuk Papua, kata Boy lagi, menunjukkan inkonsistenan dari pemerintah pusat terhadap Papua.
“Dia sudah janji berikan dana Rp.2,5 triliun. Tetapi kenapa tahun ini kok dikasih kurang. Ini kan jadi masalah bagi kita di Papua. Kalau dikurangi berarti akan mempengaruhi beberapa ruas jalan kita tidak bisa selesaikan. Padahal dari pusat sudah mengatakan sesuai janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan lingkar Papua sebelum tahun 2019. Maka pusat harus konsisten dengan biaya. Jangan sudah janji tapi belakangan terhenti, tentunya akan menimbulkan pertanyaan di rakyat Papua,” tegasnya.
Namun menurut Boy, DPRP melalui Komisi IV sudah meminta kepada Dinas PU Papua untuk menyampaikan kepada para pengusaha /kontraktor yang sudah terikat kontrak multy years, yang mana tahun 2016 ini merupakan tahun terakhir.
Dari DPR Papua sendiri meminta agar para kontraktor/pengusaha ini mengerjakannya saja. Nantinya jika pekerjaannya selesai, maka akan dicari sumber dana yang lain untuk diselesaikan. Karena akan menjadi utang daerah yang tentunya akan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.
Seperti diketahui pembangunan koridor trans Papua ini sepanjang 4.325 km dengan medan dan geografisnya sangat berat. Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Perumahan Rakyat Wilayah X Papua dan Papua Barat Osman Marbun di Papua, menjelaskan pembangunan ruas jalan ini akan melibatkan TNI yang tentunya sangat membantu Dinas PU.
“Kami optimistis karena TNI ikut membantu,” katanya.
Dengan terbukanya akses Jalan Trans Papua, maka tingginya biaya operasional di Papua akan bisa ditekan, sehingga masyarakat akan bisa meningkatkan kesejahteraannya.
Saat ini, Jalan Trans Papua yang sudah terbuka sudah sepanjang 3.667 km. Dimana masih ada 658 km yang tertutup hutan.
“Target kami dalam dua tahun ini akan bisa dibuka dan dibangun,” kata Marbun.
Adapun ruas Jalan Trans Papua, meliputi Jayapura-Wamena-Mulia, Jayapura-Sarmi, Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini, Merauke-Waropko, Timika-Mapurujaya-Pomako, Nabire-Waghete-Enarotali, dan Serui-Menawi-Subeba.
Untuk Papua Barat, ruas Jalan Trans Papua adalah Manowari-Sorong, Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay, dan Sorong-Mega.
Jalan Trans Papua yang sedang dibangun nantinya akan mengakomodir pusat-pusat kegiatan nasional yang sudah ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah nasional.
Tiga pusat kegiatan nasional yang ada di Papua ini yaitu Sorong, Jayapura, dan Timika. Sedangkan Papua Barat pusat kegiatan strategis ada Manokwari, Raja Ampat, dan Tanah Merah. (Yohana)
