JAKARTA- Gelombang protes terhadap pernyataan Ketua Badan nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Saud Usman Nasution meluas. Pernyataannya yang menyatakan pesantren sarang teroris melukai perasaan umat Islam khususnya para santri. Presiden diminta segera mencopot dirinya dari jabatan sebagai Ketua BNPT. Hal ini ditegaskan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara, Benny Rhamdani kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (25/2)
“Kalau toh ada alumni pesantren yang terlibat dalam terorisme, tapi dia tidak bisa melakukan generalisasi bahwa semua pesantren sarang teroris. Pernyataan seperti itu tidak akan mengakhiri terorisme, tapi malahmemancing kemarahan para santri,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Pemuda Anshor, Benny Rhamdani meminta agar Presiden Joko Widodo tidak boleh mendiamkan ada provokasi dari aparatnya yang justru akan mempersulit kinerja pemerintahan yang sedang bekerja membangun Indonesia baru, tanpa prejudice,” ujarnya.
“Segera ganti aparat yang melakukan provokasi karena mereka menebar bom waktu untuk mensabot pemerintahan Joko Widodo,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan kalaupun ada beberapa pesantren yang bermasalah, hal itu bukanlah dasar untuk mengeneralisir.
“Jangan digeneralisasi, kalau ada satu (atau) dua (pesantren bermasalah) itu boleh jadi,” ujar Din Syamsuddin, kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (24/2)
Karena itu, ia menolak dengan tegas pernyataan dari pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menurut Din Syansuddin telah melakukan penggeneralisasian terhadap pesantren.
Pada pertemuan yang digelar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada tahun lalu, Din Syamsuddin mengaku sudah menyaksikan langsung, penjelasan BNPT soal pesantren radikal. Dalam forum tersebut terbukti tidak semua data BNPB akurat.
“Ternyata dari data yang ditayangkan itu, ada beberapa pesantren, sarang radikal, langsung dikritik, karena kyainya ada di situ, ternyata tidak benar, mohon di revisi, ini kan berbahaya langsung melabel radikal,” katanya.
Sampai BNPT bisa melakukan hal tersbut, Din Syamsuddin yang juga merupakan mantan ketua umum PP. Muhamadiyah, menduga BNPT telah salah menerima informasi.
Menurutnya, selama ratusan tahun lembaga pesantren sudah membuktikan, bahwa lulusannya bisa menjadi tokoh masyarakat, cendikiawan hingga menjadi orang besar.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan BNPT harus mengklarifikasi kriteria pesantren yang diduga memiliki potensi radikal. Pesantren adalah sebuah institusi yang sudah lama melakukan dakwah yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.
“BNPT jangan selalu mengidentikkan setiap lembaga yang mengajarkan fundamentalisme dicap teroris dan jangan sembarangan mengidentifikasi pesantren sebagai sarang teroris,” ujarnya kepada media.
Sebelumnya, Kepala BNPT Saud Usman Nasution mengatakan 19 pondok pesantren di Indonesia terindikasi mendukung kegiatan radikalisme dan terorisme.
“Dari hasil ‘profiling’ tim di lapangan, ada 19 ponpes yang terindikasi mendukung radikalisme dan terorisme,” kata Saud Usman dalam diskusi tentang tindak terorisme di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Selasa (2/2) lalu.
Beberapa di antaranya Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo milik Abu Bakar Baasyir, Pondok Pesantren Darussaadah di Boyolali dan di sejumlah tempat lain termasuk di Ambon. Ke-19 pondok pesantren itu ditengarai memiliki pengajar yang masuk dalam jaringan terorisme. (Web Warouw)
