TANJUNG PiNANG – Setelah mengambil-alih Dewan Kawasan (DK)-Kepulauan Riau, pemerintah pusat kini benar-benar membersihkan pejabat lama di Badan Pengelola (BP)-Batam. Buktinya, Rabu (30/3)kemarin, ketua Dewan Kawasan– Kepulauan Riau (Kepri) Darmin Nasution menetapkan Hatanto Reksodipoetro menjadi ketua Badan Pengelola-Batam, menggantikan Mustofa Wijaya.
Penetapan Hartanto adalah atas hasil pemilihan dalam rapat Dewan Kawasan di kantor Menteri Koordinator Perekonomian-Jakarta, Rabu siang, dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku ketua Dewan Kawasan dihadiri semua anggota dan para menteri terkait.
Selain memilih mantan Dubes RI di Oslo-Norwegia tahun 2002 itu menjadi Ketua, Dewan Kawasan juga memilih Agus Tjahayana sebagai Wakil menggantikan Jon Arizal. Kemudian Deputi I ( belum ditentukan), Deputi II Junino Jahya (mantan Deputi KPK), Deputi III R. Eko Santoso Budianto, Deputi IV Purba Robert Mangapul Sianipar, Deputi V Gusmardi Bustami.
Darmin Nasution mengatakan pemilihan orang-orang tersebut atas permintaan Presiden Joko Widodo, pengurus BP Batam harus professional. Tapi karena itupulalah, orang-orang Batam atau pejabat lama BP Batam disapu bersih. Tidak ada lagi orang Batam jadi pejabat di BP-Batam, saat ini. Semula mantan Wagub Kepri Suryo Respattiono dan Ismeth Abdullah mantan Gubernur Kepri dan ketua Otorita Batam, sempat digadang-gadang. Tapi kini, sirna sudah !
Orang professional yang dipilih Dewan Kawasan, Hatanto Reksodipoetro mantan Duta Besar Indonesia di Oslo-Norwegia tahun 2002. Dia alumni Universitas Indonesia dan Universitas Harvard-Amerika. Hatanto selama ini sering dipercaya pemerintah memimpin delegasi Indonesia menghadiri pertemuan regional, bilateral bahkan ke organissai perdagangan dunia.
Ia juga sempat menjabat Sekjen Departemen Perdagangan di masa Marie Elka Pengestu Menteri Perdagangan (2004-2009), tapi Hatanto kemudian mengundurkan diri pada 2008. Sedangkan Wakil Ketua BP-Batam- Agus Tjahayana juga pernah Sekjen Departemen Perindustrian. Pengalaman Ketua dan Wakil Ketua itu diharapkan Presiden, dapat memimpin BP Batam lebih bagus.
Sedangkan dijajaran Deputi penempatan Junino Yahya semula diperkirakan publik untuk fungsi pengawasan dan identifikasi, karena dugaan penyalahgunaan lahan industri oleh oknum pejabat BP Batam selama ini cukup banyak. Makanya Menko Polhukam Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan sempat ngotot agar kasus itu diusut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tapi sampai sekarang tak juga nongol.
Ternyata mantan Deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, KPK 2004-2007 itu, malah ditempatkan sebagai Deputi II bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pengelola Batam. Junino Yahaya, diketahui, salah satu pengendali tim intel KPK pada waktu menangkap Jaksa Urip sedang menerima suap dari Artalita beberapa tahun lalu. (Parlyn Manungkalit)
