JAKARTA – Indonesia, dikatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, saat ini sudah bersiap menghadapi gugatan WTO terkait larangan ekspor bauksit pada Juni 2023 nanti.
“Ya kalau ada ya gak apa-apa juga kita sudah pengalaman kan seperti nikel itu,” kata Mendag pada Senin (2/1/2023).
Larangan ekspor bauksit mentah kata Mendag, merupakan bentuk ketegasan Indonesia guna meningkatkan nilai komoditas tersebut melalui ekspor barang jadi.
Sehingga, ia berharap, Indonesia nantinya juga jadi negara pengekspor baterai mobil dan mobil listrik. Langkah tersebut akan membuat Indonesia menjadi negara maju di masa depan.
“Bayangkan seluruh industri baterai mengandalkan baterai mobil motor di sini. Jadi kita bisa dan ingin menjadi negara maju itu ada harapan,” tutupnya.
Sebelum larangan ekspor bauksit, Presiden Jokowi sebelumnya sudah menegaskan larangan ekspor nikel mentah sebagai bentuk dukungan pengembangan ekonomi masa depan.
Dari larangan ekspor bauksit mentah atau raw material ini, diharapkan pendapatan negara meningkat dari sebelumnya Rp21 triliun jadi Rp62 triliun.
Ke depannya, Indonesia juga akan terus mengurangi ekspor komoditas mentah dan mendoorong hilirisasi. Pemerintah berkomitmen mendukung pengelolaan sumber daya alam mandiri demi menambah nilai dan mendorong terbukanya lapangan kerja yang semakin luas.
Mulai Juni 2023
Kepada Bergelora.com di Jakarta sebelumnya dilaporkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang.
Pelarangan ekspor dilakukan supaya perusahaan pertambangan bauksit mengembangkan hilirisasi di dalam negeri.
Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.
Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.
“Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).
Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.
Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US$1,1 miliar atau Rp17 triliun.
Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US$20,9 miliar atau Rp326 triliun.
Sikat Pengkhianat
Larangan ekspor mentahan sumberdaya alam dan hilirasi adalah kebijakan nasional yang sangat strategi karena akan menaikkan nilai tambah yang berlipat sebagai pemasukan dalam negeri. Tentu saja ini akan mematikan bisnis ekportir.dalam negeri dan partnernya diluar negeri.
Sudah saatnya Presiden Jokowi memastikan pengawalan kebijakan strategis semacam ini. Agar jangan sampai sama dengam larangan ekspor batu-bara, larangan impor garam, impor migas dan impor beras yang jelas-jelas mensabotase kebijakan nasional menkhinati perintah Presiden. Untuk itu Presiden perlu membentuk tim yang solid dibawah presiden untuk mengawal dan menangkap para pengkhianat kebijakan nasional. (Web Warouw)
