SIGI- Masyarakat diminta untuk turut aktif dalam mengawal dan mengawasi berbagai program pembangunan yang masuk di wilayah masing-masing lewat musyawarah desa sampai kabupaten atau kota. Untuk itu masyarakat harus mengorganisir diri dalam sektor atau pun kepentingannya agar dapat memanfaatkan demokrasi untuk kesejahteraan kemajuan diri, keluarga, lingkungan dan masyarakatnya. Hal ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Sigi-Donggala, Muh. Masykur saat berdiskusi reses dengan masyarakat di Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (4/8).
“Sudah bukan zamannya warga hanya pasif menunggu bola. Saatnya menjemput bola yang sudah disuarakan dan dihasilkan dalam Musrembang ditingkat Desa harus dikawal paling tidak sampai ke tingkat Musrembang Kecamatan dan Kabupaten,” ujarnya.
Sehingga menurutnya Musrembang Desa tidak hanya selesai di prosedur formal semata dan sekedar melaksanakan kewajiban namun menjadi kebutuhan pribadi dan bersama dalam masyarakat desa.
“Kepala Desa bisa memotori atau mempelopori hal ini, terutama mendorong pemberdayaan kelompok perempuan desa. Hal itu bisa menggandeng dinas pemberdayaan perempuan ataupun di dinas perindakop (Perindustrian Perdagangan dan Koperasi-red),” ujarnya.
Masyarakat desa menyambut paparan Muh. Masykur dalam diskusi tersebut. Sebagian mengutarakan pendapatnya menekankan pada agar program pembangunan khususnya infrastruktur seperti jalan kantong produksi dan drainase yang ada diwilayah Kecamatan Marawola kiranya dapat diperhatikan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah baik Pemda Kabupaten Sigi ataupun Pemerintah Provinsi.
Selain itu, umumnya warga juga mengeluhkan beberapa hal terkait dengan program bantuan sosial yang sering kali digelontorkan hanya pada orang-orang tertentu saja. “Seperti bantuan ternak untuk kelompok, tetapi yang terjadi yang mendapatkan bantuan tersebut hanya orang yang sama, ini bisa dibilang sebagai program bantuan pilih Kasih “ keluh Ruslan.
Jika model penyaluran bantuan dari pemerintah daerah tidak berubah maka menurutnya tidak akan bisa terjadi yang namanya pemerataan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keinginan warga yang juga punya hak yang sama untuk bisa merasakan hasil pembangunan.
Terungkap pula melalui reses kali ini keinginan ibu-ibu agar kedepan kiranya ada program yang sasarannya ditujukan kepada kelompok perempuan sehingga ada pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Selama ini kalaupun ada mungkin ada di wilayah kecamatan lain.
Sementara untuk program bantuan yang tidak tepat sasaran dan pilih kasih, hal itu harus diakui terjadi di hampir semua desa. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dengan pihak SKPD terkait.
“Karena keluhan warga semacam ini sudah sering sekali kami dapatkan dan segera akan kami tindak lanjuti dan mempertanyakan langsung kepada pihak terkait. Dan saya sangat bersyukur karena bisa langsung mendengarkan masukan dari bapak dan ibu sekalian dan akan menjadi tugas kami yang ada di DPRD untuk memperjuangkannya tentunya bersama-sama dengan bapak dan ibu sekalian,” ujar Masykur.
Kegiatan reses kali ini dihadiri sekitar 75 orang yang berasal dari Desa Sibedi dan beberapa desa di sekitarnya yang ada di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. (Lia Somba)
