JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganggap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum dikelola optimal. Padahal, keberadaan BPIP penting untuk menjamin Pancasila masih diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.
“Kita punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi, BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas,” ujar Muhaimin yang juga kerap dipanggil Cak Imin saat membuka Harlah ke 26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Ia menyampaikan, saat ini banyak terjadi anomali dalam ideologis kenegaraan. Muhaimin mengatakan, ada yang mengklaim menjalankan ekonomi kerakyatan, tapi praktiknya adalah kapitalisme.
“Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang yang disebut sebagai liberal kapitalisme,” sebutnya.
“Ini fakta-fakta yang setiap hari kita kunyah, kita jalankan, bahkan kita mengambil banyak keputusan,” sambung dia.
Terakhir, ia menyebutkan PKB bakal melihat lagi apakah undang-undang (UU) omnibus law memang tepat digunakan untuk masyarakat.
“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam omnibus law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita dalam menjaga pilar,” imbuh dia.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, BPIP dibentuk pada 2018 atau empat tahun sejak Presiden Joko Widodo berkuasa. Menurut laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Saat ini BPIP diketuai Yudian Wahyudi sementara Ketua Dewan Pengarah adalah Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI-P. (Web Warouw)
