JAKARTA – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) akan memeriksa mantan Menkominfo Johnny G Plate. Johnny akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Kajari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Plate diketahui saat ini tengah mendekam di lapas menjalani hukuman terkait kasus korupsi proyek BTS pada Bakti Kominfo.
“Penyidik sudah merencanakan akan memeriksa yang bersangkutan di Lapas Sukamiskin,” kata Safrianto di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Safrianto menjelaskan alasan pemeriksaan terhadap Plate. Dia menyebutkan Plate saat menjabat sebagai Menkominfo ikut terlibat dalam proses pengadaan PDNS tersebut.
“Eksekusi anggaran itu dari zaman Pak Johnny Plate. Perencanaannya dari zaman menteri sebelumnya, eksekusi pelaksanaannya dari Pak Johnny Plate ada surat edaran yang ditandatangani beliau,” jelas Safrianto.
Safrianto belum memerinci waktu pemeriksaan terhadap Johnny. Kejari Jakpus, menurut dia, masih terus mengusut kasus dugaan korupsi PDNS.
“Penyidikan masih terus berlanjut. Teman-teman penyidik sedang melakukan proses pemberkasan sambil kita menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari auditor BPKP,” tutur Safrianto.
Kasus Proyek PDNS Rp 958 Miliar
Sebelumnya, kasus ini bermula pada 2020 Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dalam prosesnya, ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dan pihak swasta, yakni PT Aplikanusa Lintasarta (AL).
“Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan total pagu anggaran Rp 958 miliar, dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL,” kata Bani dalam keterangan pers tertulis, Jumat (14/3).
Seperti diketahui, saat ini Kominfo sudah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pengondisian ini disebut Bani berlangsung selama 5 tahun.
“Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah ratusan miliar,” jelasnya.
5 Fakta Korupsi PDNS
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) membongkar kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2024. Ada lima tersangka yang dijerat dalam kasus korupsi PDNS.
Perkara korupsi ini bermula ketika pada 2020 Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp 958 miliar. Dalam prosesnya, ada dugaan pengondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta, yakni PT Aplikanusa Lintasarta (AL).
Saat ini, Kominfo sudah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Berikut ini fakta-fakta kasus korupsi PDNS
1. Eks Dirjen Kominfo Tersangka
Kepala Kejari Jakpus Safrianto Zuriat Putra menyebut pihaknya menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PDNS. Kelima tersangka itu kini ditahan. Mereka ialah:
– Semuel Abrizani Pangerapan (SAP), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016-2024.
– Bambang Dwi Anggono (BDA), selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo periode 2019-2023.
– Nova Zanda atau NZ, selaku penjabat membuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang atau jasa dan Pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024.
– lfi Asman (AA) selaku Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta periode 2014-2023.
– Pini Panggar Agusti (PPA) selaku Account Manager PT Dokotel Teknologi (2017-2021).
Dalam kasus ini, Safrianto menegaskan kerugian negara masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun ditaksir perbuatan para tersangka ini membuat negara rugi berkisar ratusan miliar rupiah.
“Bisa saja perhitungan sementara penyidik sesuai dengan perhitungan BPKP, bisa saja bertambah, bahkan bisa saja total loss,” kata Safrianto dalam jumpa pers di Kejari Jakpus, Kamis (22/5).
“Kita tunggu agar pasti dan jelas jadi untuk sementara kita sampaikan sudah ada kerugian keuangan negara dan perhitungan smentara ratusan miliar,” tambahnya.
Akal-akalan Eks Dirjen Kominfo dkk Bikin Proyek PDNS
Safrianto mengungkap kasus ini bermula ketika adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan dibentuknya sebuah Pusat Data Nasional (PDN). Hal itu dilakukan agar pengelolaan data terintegrasi secara mandiri.
“Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomer 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan dibentuknya sebuah Pusat Data Nasional (PDN) sebagai pengelolaan data terintegrasi secara mandiri dan sebagai infrastruktur SPBE Nasional,” ucap Safrianto.
Namun dalam perjalanannya tepatnya di 2019, Kominfo justru membentuk Pusat Data Nasional yang bersifat sementara, di mana hal itu bertentangan dengan Perpres tersebut. Rupanya, kata Safrianto, hal itu hanya akal-akalan para tersangka untuk memperoleh untung.
“Pada tahun 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika justru membentuk Pusat Data Nasional Sementara dengan nomenklatur dalam DIPA Tahun 2020 adalah Penyediaan Jasa Layanan Komputasi Awan 2020 ,yang tidak sesuai dengan tujuan Perpres Nomor 95 Tahun 2018,” ujarnya.
“Di mana dalam pelaksanaan dan pengelolaannya akan selalu tergantung kepada pihak swasta. Perbuatan tersebut dilakukan demi memperoleh keuntungan oleh para tersangka yang dilakukan dengan pemufakatan untuk pengkondisian pelaksanaan kegiatan Pusat Data Nasional Sementara,” sambungnya.
Tak hanya itu, ada kongkalikong pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta. Bahkan, kata Safrianto, barang yang digunakan untuk layanan PDNS tidak memenuhi spesifikasi.
“Dalam pelaksanaannya perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis,” katanya.
Safrianto menyebut para tersangka sengaja menggunakan barang yang tidak sesuai spesifikasi agar bisa mendapat keuntungan. Nantinya keuntungan itu digunakan untuk menyuap pejabat di Kominfo.
“Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan,” ujarnya.
Jaksa Sita Duit Miliaran-Mobil
Kejari Jakarta Pusat menggeledah beberapa lokasi terkait kasus dugaan korupsi proyek PDNS. Dari penggeledahan itu, jaksa menyita uang tunai miliaran rupiah, mobil hingga emas.
Penggeledahan dilakukan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, PT Pinang Alif Teknologi, dan apartemen di Jakarta Pusat. Tak hanya itu, jaksa juga menggeledah kantor PT Docotel di Jakarta Selatan, sebuah rumah di Cilandak, perumahan di Tanah Sarea, Bogor, hingga rumah tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten.
“Penggeledahan juga dilakukan di BDx Data Center Kota Tangerarng Selatan, Kantor Pusat PT Aplikanusa Lintasarta di Menara Thamrin Jakpus, Gedung Lintasarta di Cilandak, Jakarta Selatan,” kata Safrianto dalam jumpa pers di Kejari Jakpus, Kamis (22/5).
Safrianto mengatakan jaksa menyita uang tunai sebesar Rp 1 miliar lebih dari penggeledahan beberapa tempat itu. Tak hanya itu, jaksa juga menyita 3 mobil hingga 176 gram logam mulia.
“Jumlah Uang yang disita total sebesar Rp. 1.781.097.828, dari tersangka SAP, BDA, PPA. Tiga unit mobil, dari tersangka SAP, BDA, 176 gram logam mulia, dari tersangka SAP dan BDA, tujuh Sertifikat Hak Milik atas tanah, dari tersangka SAP, BDA, 55 barang bukti elektronik, dari tersangka SAP, BDA, NZ, PPA, AA dan saksi-saksi lainnya, 346 dokumen,” jelas Safrianto.
2 Eks Pejabat Kominfo Terima Suap Rp 11 Miliar
Kajari Jakpus Safrianto menyebut dua eks pejabat Kominfo menerima suap Rp 11 miliar terkait proyek PDNS. Keduanya adalah Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangarepan dan Direktur Layanan Aptika Kominfo Bambang Dwi Anggono (BDA), yang menjabat terakhir di Kominfo pada 2024.
“Tadi kickback ya, kickback lebih kurang Rp 11 miliar yang diterima oleh dua orang tersangka, SAP dan BDA yang diberikan oleh tersangka AA untuk memuluskan PDNS supaya memenangkan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan ini,” ujar Safrianto kepada wartawan di Kejari Jakpus, Kamis (22/5). (Web Warouw)
