JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, dalam meningkatkan iklim usaha dan investasi di Indonesia perlu adanya penguatan regulasi.Hal ini dinilai penting bagi Mendagri dalam upaya mewujudkan tata kelola perdagangan di Indonesia. Sebanyak 43 ribu perda-perda, belum lagi peraturan gubernur, bupati, walikota dan desa maupun kelurahan, nah hal ini yang harus dipangkas
“Memang penguatan regulasi penting untuk meningkatkan investasi dan iklim usaha,baik di pusat maupun daerah,” ungkap Mendagri di Hotel Borobudur Jakarta dalam acara Raker Kemendag 2017, Selasa (21/2).
Berbicara mengenai perdagangan menjadi hal yang sangat menentukan dalam sebuah konteks tata kelola hubungan dan kebijakan politik pemerintah pusat dan daerah. Menurut Tjahjo hal yang menyangkut menghambat dan tumpang tindih hendaknya dihapuskan dan dipangkas.
“Sebanyak 43 ribu perda-perda, belum lagi peraturan gubernur, bupati, walikota dan desa maupun kelurahan, nah hal ini yang harus dipangkas,” ungkap Mendagri.
Untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi ini, Mendagri meminta untuk adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) serta penggunaan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektornik (SPIPISE). Dalam hal ini, Mendagri juga menyebutkan pentingnya sosialisasi terhadap pemanfaatan lahan untuk investasi.
Kesiapan Daerah
Tjahjo Kumolo memberikan arahan pada acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2017. Mendagri mengingatkan perangkat daerah untuk siap membangun sinergi terkait kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan.
“Dalam tata kelola perdagangan, saya ingatkan kesiapan perangkat daerah bagaimana membangun sinergi baik dengan pemerintah pusat maupun dengan Kementerian Perdagangan,” ungkap Tjahjo.
Mendagri menegaskan kunci utama dalam tata kekola perdagangan di Indonesia yakni adanya konektivitas, sinergi, dan fokus terhadap apa yang menjadi kebijakan. Jika hal ini sudah tertata dengan baik, maka menurut Tjahjo pertumbuhan secara nasional akan lebih baik lagi.
“Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yakni bagaimana Kemendagri membangun hubungan tata kelola pemerintahan di semua sektor dengan efektif dan efisien,” ujar dia.
Mendagri berharap dengan adanya raker ini adanya terobosan-terobosan inovasi dan juga pemerintah daerah dapat memahami hal-hal apa saja yang menjadi kebijakan. Dalam hal ini kepala daerah harus mengetahui kondisi geografis dari daerah.
Suksesnya kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di daerah, Tjahjo mengungkapkan juga bergantung pada ketersediaan bahan pokok,memantau harga, serta hal-hal yang berkaitan dengan bibit, benih, pupuk, dan sebagainya.
Disamping itu pemerintah juga saat ini tengah mempersiapkan Kawasan Ekonomi Terpadu. Kawasan ini tentu nantinya dipersiapkan untuk komoditas unggulan.Serta juga sebagai tempat pengembangan cluster-cluster yang ada. (Web Warouw)
