JAKARTA – Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning mengungkapkan bahwa peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Kudatuli menjadi salah satu tonggak awal reformasi. Bahkan, tanpa peristiwa ini, ia menegaskan, tidak mungkin ada anak seorang tukang kayu bisa menjadi presiden maupun wakil presiden.
“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, (Sejarawan) Bonnie Triyana tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur,” kata Ribka di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, pada Minggu (27/7/2025).
“Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya,” sambungnya.
Ribka menegaskan tanpa adanya peristiwa Kudatuli, reformasi yang memungkinkan rakyat menjadi pemimpin di eksekutif maupun legislatif tidak akan terwujud.
“Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli tonggak reformasi,” ujar Ribka.
Dalam kesempatan itu, Ribka pun mengkritik kader-kader yang dianggap melupakan sejarah perjuangan, bahkan tidak tahu apa itu Kudatuli 1996. Dia pun berharap agar DPP PDI-P ke depan lebih selektif lagi dalam memilih dan menugaskan kader.
“Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P menggelar acara peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). Peringatan itu diisi dengan tabur bunga di halaman kantor partai yang menjadi lokasi bentrokan berdarah pada 27 Juli 1996 silam.
Sejumlah elite partai dan keluarga korban turut hadir dalam acara tersebut.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, sebagai informasi, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan berdarah di Jakarta atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli). Insiden ini menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang.
Kudatuli terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia. Peristiwa 27 Juli 1996 adalah puncak ketakutan Soeharto atas kemarahan massa rakyat yang melawan dengan mengkambing hitamkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalam kerusuhan,– untuk.menutupi penyerbuan markas PDI saat itu.
Mengejar PRD
PRD yang saat itu sudah sejak berdirinya melawan Soeharto berhasil menggalang dukungan pada Megawati Soekarnoputri berhasil mendirikan panggung rakyat berhari-hari di Markas PDI,– pada 27 Juli 1996 dinyatakan sebagai partai terlarang oleh rezim Orde Baru.
Pengejaran dan penangkapan kader PRD dilakukan dari Jakarta dan berbagai kota dari Jakarta, Bandung, Aceh, Medan, Lampung, Palembang, Semarang, Salatiga, Solo, Makassar, Palu, Kendari dan Manado.
Puluhan pimpinan kader PRD ditangkap disiksa dan dipenjara termasuk mayoritas anggota Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD. Mereka adalah Budiman Sudjatmiko (Ketua Umum), Petrus Hardjanto (Sekretaris Jenderal), I Gustik Anom Astika (Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda), Ignatius Pranowo (Ketua Departemen Pengembangan Organisasi), Jakobus Eko Kurniawan (Wakil Ketua Departemen Pengembangan Organisasi), Wilson Wakil Ketua Departemen Pendidikan dan Propaganda), Garda Sembiring (Ketua PRD Jabodetabek), Soeroso (Sekretaris PRD Jabodetabek) dan Victor Da Costa (PRD Jabodetabek).
1998 Perlawanan Rakyat Tak Terbendung
Penangkapan kader dan pimpinan tidak membuat PRD jera. Lewat organisasi bawah tanahnya PRD terus membangkitkan rakyat melawan yang mendorong Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998. Walaupun beberapa pimpinan PRD bawah tanahnya kemudian diculik oleh Tim Mawar Kopassus namun perlawan rakyat sudah tak dapat dibendung.
27 Juli 1996 menjadi peristiwa penting dalam sejarah rakyat, pemuda dan mahasiswa kelawan kediktaktoran Orde Baru. (Web Warouw)
