JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut akan melarang peraturan daerah (Perda) yang masih mengizinkan pembakaran untuk pembukaan lahan. Menurut Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, Kalimantan Barat, menjadi wilayah yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan dengan luas maksimal 2 hektare.
“Tetapi di rapat terbatas, presiden sudah memerintahkan Mensesneg agar berkoordinasi dengan gubernur agar Perda semacam itu dicabut,” kata Raja Juli dalam konferensi pers di kantor BMKG, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Di Indonesia, kebijakan terkait pembakaran lahan atas dasar kearifan lokal diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, Raja Juli menegaskan bahwa tak ada pihak yang mengontrol secara intensif apakah pemilik lahan ataupun masyarakat tidak membakar lahan ataupun kawasan hutan di sekitarnya.
“Karena itu, seperti best practice yang ada di Jambi dan Pak Presiden sudah memerintahkan, justru masyarakat yang akan membuka lahan diberi bantuan untuk alat berat, perangkat-perangkat berat yang bisa membantu tanpa membakar lahan,” jelas dia.
Kementerian Sekretariat Negara, lanjut Raja Juli, nantinya berkoordinasi dengan Pemda Kalbar guna menghentikan perizinan dan mancabut perda. Tujuannya, mengendalikan karhutla yang saat ini berujung pada krisis iklim.
“Pemerintah kemudian hadir dengan mempersiapkan alat berat untuk masyarakat tetap bisa berkebun dengan cara yang lebih baik,” tutur dia.
Pengendalian Karhutla
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, memerinci luas karhutla di enam provinsi prioritas cenderung lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga Agustus 2025, total ada 3.000 hektare hutan dan lahan terbakar di lokasi tersebut.
Pihaknya berupaya memadamkan api dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, patroli udara, hingga mengerahkan petugas gabungan di darat.
“BNPB sampai sekarang mengarahkan lima pesawat untuk operasi modifikasi cuaca di enam provinsi prioritas tadi. Ini digeser-geser, kalau yang satu titik besar, bisa diabpesawat masuk tetapi di tempat lain juga tetap disiagakan satu pesawat,” ungkap Suharyanto.
Provinsi prioritas penanganan karhutla antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan Riau menjadi lokasi paling prioritas lantaran total kebakaran yang luas.
BNPB pun menyiapkan 10 heli water bombing, dan patroli rutin guna memetakan titik api di setiap wilayah rentan.
10.997 Hektare Lahan Kebakaran, 27 Perusahaan DiperiksaÂ
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 10.997 hektare pada Januari-Agustus 2025.
Selama periode tersebut, petugas telah melakukan 1.667 operasi pengendalian karhutla. Setidaknya, saat ini pihaknya tengah memeriksa 27 perusahaan terkait insiden tersebut.
“Proses pendalaman terhadap 27 perusahaan masih berlangsung. Kami masih membutuhkan uji laboratorium dan pengumpulan keterangan tambahan,” kata Hanif dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).
Dia menyebut, pemeriksaan akan rampung dalam satu hingga dua bulan. Dari 27 perusahaan, 11 di antaranya sudah disegel.
“Proses penegakan hukum berupa sanksi administratif tetap berjalan, dan pemerintah memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas Hanif.
Dia menyatakan, penegakan hukum kasus karhutla menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020. Karenanya, KLH dan Polri bekerja sama menindak tegas pemegang izin atau konsesi yang membiarkan terjadinya karhutla. Penindakan dilakukan berdasarkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, yakni tidak diperlukan pembuktian adanya unsur kesengajaan.
Berdasarkan catatan, KLH telah menyegel empat perusahaan sawit atas kasus karhutla di Riau. Perusahaan itu antara lain PT Adei Crumb Rubber, PT Multi Gambut Industri, PT Tunggal Mitra Plantation, serta PT Sumatera Riang Lestari.
Sementara, Kementerian Kehutanan menyegel dua perusahaan yakni PT FWL di Sambas, dan PT CMI di Sanggau, Kalimantan Barat. Lainnya, PT DRT, Rokan Hilir, PT RUJ, Dumai, dan PT SAU di Pelalawan, Riau. Karhutla di Kalsel Terbaru, Hanif meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Selatan. Kawasan ini memiliki luas 3,8 juta ha dan 326.000 ha lahan gambut yang menjadi barometer nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Hingga 4 Agustus 2025, tercatat 73 kejadian karhutla dengan luas mencapai 155 ha. Data menunjukkan, Kalsel memiliki 16 hotspot atau titik panas tingkat sedang dari satelit NOAA20, serta 24 hotspot tingkat sedang dari satelit SNPP.
“Meski tak ditemukan hotspot tingkat tinggi, kewaspadaan ditingkatkan karena Kalimantan Selatan diprediksi memasuki status merah dalam fire danger rating system dalam satu-dua hari ke depan,” ungkap Hanif.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kemarau di sebagian Kalsel akan berlanjut hingga pertengahan September 2025, terutama di bagian timur seperti Kotabaru dan Kota Kudu.
Kondisi cuaca hingga 12 Agustus diprediksi tidak mendukung terbentuknya awan hujan, sehingga potensi kebakaran sangat tinggi. Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), menyediakan dua helikopter water bombing, hingga armada tambahan untuk penanganan darurat karhutla. (Web Warouw)
