JAKARTA — Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap penyebab lambatnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang di belakangan menuai sorotan.
Ia menyebut distribusi dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan jalur utama ke pengecer pasar melalui aplikasi SPHP.
“Kita kan dalam penyaluran beras SPHP itu yang pertama ke pengecer-pengecer pasar. Itu mereka menggunakan aplikasi SPHP. Jadi pengecer-pengecer tersebut harus mengikuti aturan SPHP,” ujar Rizal di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Kamis (13/8).
“Terdaftar, kemudian bisa pesan di situ juga. Kemudian kalau sudah terdaftar bisa pesan per pengecer itu maksimal dia bisa pesan 2 ton. Kalau kurang juga boleh, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pengecer,” jelasnya.
Bulog juga menyalurkan SPHP melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, koperasi kementerian/lembaga, koperasi TNI-Polri, BUMN seperti PT Pos, ID FOOD, dan PTPN, serta tengah menjajaki kerja sama dengan outlet-outlet Pegadaian.
Rizal mengatakan jaringan ketidakmampuan untuk menyeimbangkan kemasan menjadi 5 kilogram dengan pembelian maksimal dua bungkus per orang.
Namun, Rizal mengakui ada kendala, terutama karena sistem aplikasi belum dikuasai sebagian pengecer.
“Teman-teman pengecer di pasar-pasar itu kan rata-rata ya sudah sepuh-sepuh, mbok-mbok atau bagaimana kan. Handphone-nya juga handphone jadul, sehingga enggak ada handphone Android dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menyebut pun turun langsung lewat cabang dan gudang di daerah untuk membantu pengecer, termasuk menggelar operasi pasar dengan truk ke titik harga beras naik.
Data Bulog menunjukkan program SPHP kembali digelar mulai Juli hingga Desember 2025 dengan pagu penyaluran 1,5 juta ton sepanjang tahun.
Hingga Desember, realisasi penyaluran tercatat 13.747 ton, dengan realisasi tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 1,8 juta kilogram, disusul Jawa Timur 1,33 juta kilogram, dan Aceh 999 ribu kilogram.
Berdasarkan saluran distribusi, penyaluran terbesar dilakukan melalui pengecer pasar rakyat yang menyerap 9,63 juta kilogram, diikuti pemerintah daerah/Gerakan Pangan Murah (GPM) 2,69 juta kilogram, outlet pangan binaan pemerintah daerah 1,54 juta kilogram, dan outlet BUMN 528 ribu kilogram.
Total penyaluran SPHP dari berbagai jalur mencapai 16,74 juta kilogram dengan melibatkan 5.190 mitra.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan sebelumnya meminta Bulog mempercepat penyaluran SPHP langsung ke pasar.
“Dan memang saya keliling juga ke beberapa pasar, SPHP-nya belum sampai. Karena perlu waktu untuk menyiapkan. Tolong Pak (Dirut) Bulog cepat, kalau bisa berapa? 7.000 (ton) ya? Kalau bisa 10 ribu (ton) satu hari, sehingga satu bulan bisa 300 ribu (ton). 10 ribu (ton) aja masih kurang. Ya, itu dipercepat,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Ia mengingatkan penyaluran lewat bazar cenderung lambat, sementara pasar sudah memiliki tata niaga beras yang mapan. Target penyaluran SPHP mencapai 1,3 juta ton tahun ini.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya mengisyaratkan pasokan beras di pasar akan berkurang akibat penurunan pasokan gabah dan penutupan sejumlah penggilingan padi, meskipun sebagian bersifat sementara.
Kondisi ini menjual distribusi, terutama di masa produksi rendah.
Menurut Sutarto, penyaluran stok beras pemerintah yang baru dilakukan akhir Juli sudah terlambat, karena harga telanjur naik sejak Juni.
Ia menilai penyaluran harus memenuhi prinsip tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat harga, terutama pada saat produksi rendah agar inflasi pangan dapat dikendalikan. (Enrico N. Abdielli)
