JAKARTA- Pemerintah akan melaksanakan sejumlah program prioritas pada tahun depan. Setidaknya terdapat 15 program yang langsung menyentuh masyarakat.
Sebanyak 15 program prioritas ini terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, energi, perlindungan sosial, hingga perumahan.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, berikut rincian 15 program prioritas Kabinet Merah Putih pada 2026, dirangkum dari Buku II Nota Keuangan:
1. Makan Bergizi Gratis
Pemerintah akan kembali melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan dengan anggaran mencapai Rp 335 triliun dan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta peserta dari pelajar, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp 268 triliun dianggarkan melalui kementerian dan lembaga (K/L) dan sebanyak Rp 67 triliun dianggarkan sebagai cadangan.
Alokasi anggaran ini meningkat dari alokasi anggaran MBG tahun ini yang sebesar Rp 71 triliun dan anggaran tambahan Rp 100 triliun sehingga totalnya mencapai Rp 171 triliun.
2. Sekolah Rakyat Program
Sekolah Rakyat juga akan kembali dilakukan pada 2026 untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebesar Rp 24,9 triliun. Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
Besaran alokasi anggaran tersebut meningkat 225,7 persen atau 2,5 kali lipat dari alokasi tahun ini yang sebesar Rp 7 triliun.
Tahun ini pelaksanaan Sekolah Rakyat dibagi menjadi dua tahap dengan total 200 lokasi.
3. Sekolah Unggul Garuda
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Unggulan pada 2026 sebesar Rp 3 triliun.
Anggaran tersebut meningkat 50 persen dibandingkan alokasi tahun ini yang sebesar Rp 2 triliun.
Pasalnya, jika pada tahun ini Sekolah Unggulan hanya dibangun di empat lokasi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Ibu Kota Nusantara (IKN), tahun depan sekolah ini akan dibangun di 9 lokasi.
4. Revitalisasi Sekolah
Selain membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi sekolah dan madrasah.
Anggarannya sebesar Rp 22,5 triliun. Pada 2025, alokasi anggaran program ini sebesar Rp 16,97 triliun untuk revitalisasi sekolah dan Rp 2,52 triliun untuk revitalisasi madrasah.
Ditargetkan sekolah yang akan direvitalisasi sebanyak 10.440 satuan pendidikan dan 2.120 madrasah.
Selain merevitalisasi gedung sekolah dan fasilitas fisik, program ini juga mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan sarana prasarana digital di setiap kelas.
5. BOS, PIP, KIP Kuliah
Selain keempat program itu, pemerintah juga tetap melanjutkan beberapa program prioritas lainnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Pada 2026, jumlah siswa yang menerima program BOS melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 11,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 55,0 juta siswa.
Sementara untuk target PIP direncanakan akan diberikan kepada 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah sebanyak 1,2 juta mahasiswa.
Adapun anggarannya pada RAPBN 2026, yaitu BOS sebesar Rp 64,3 triliun, KIP Kuliah sebesar Rp 17,2 triliun, dan PIP sebesar Rp 15,6 triliun.
6. Ketahanan Pangan
Sementara dari sektor pangan, program prioritas pemerintah pada tahun depan ialah ketahanan pangan. Anggarannya dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp 164,41 triliun, meningkat 5,9 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 155,2 triliun.
Sebagian besar anggaran ketahanan pangan dialokasikan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yakni belanja K/L dan non-K/L.
Alokasi anggaran ketahanan pangan melalui belanja K/L sebesar Rp 67,05 triliun terdiri atas belanja pada K/L Kementan, KKP, Bapanas, KemenPU, Kemenko Bidang Pangan, dan Barantin.
Sementara anggaran yang melalui belanja non-K/L sebesar Rp 55,71 triliun, terdiri atas subsidi pupuk, kredit skema resi gudang (S-SRG), subsidi bunga pinjaman penyelenggaraan CPP, subsidi bunga atau subsidi margin kredit usaha alsintan, serta antisipasi risiko terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
7. Cek Kesehatan Gratis
Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah memasukkan cek kesehatan gratis dalam program prioritas 2026. Program ini berlaku untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi hingga lansia yang berhak mendapatkan pemeriksaan dasar minimal sekali setahun secara gratis.
Pelaksanaan cek kesehatan gratis ini ditargetkan menyasar 130,3 juta peserta di seluruh wilayah dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2,59 triliun.
8. Penuntasan Penanganan Tuberkulosis
Program untuk menangani salah satu beban penyakit terbesar di Indonesia ini rencana anggarannya sebesar Rp 2,01 triliun di 2026. Dengan anggaran itu, ditargetkan output yang didapat antara lain pelaksanaan skrining Tuberkulosis sebanyak 6,2 juta orang dan pengobatan kasus Tuberkulosis.
9. Revitalisasi Rumah Sakit di Daerah
Untuk 2026, pemerintah merencanakan anggaran revitalisasi rumah sakit sebesar Rp 2,74 triliun. Program ini untuk memperkuat sistem pelayanan rujukan dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
Dengan target output yang akan dicapai yaitu penyelesaian revitalisasi 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan secara multi-years yakni 2025 dan 2026 serta penyelesaian 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026.
Dengan demikian, total pelaksanaan revitalisasi rumah sakit pada 2025 dan 2026 mencapai 30 rumah sakit.
10. Ketahanan Energi
Pemerintah menjadikan ketahanan energi sebagai program prioritas nasional untuk menghadapi tantangan ketahanan energi seperti lifting minyak bumi yang cenderung turun, sumber energi didominasi energi fosil, hingga subsidi energi yang belum tepat sasaran.
Pemanfaatan dukungan fiskal untuk ketahanan energi terutama diarahkan untuk peningkatan lifting migas, stabilisasi harga, dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Untuk anggaran ketahanan energi tahun depan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 402,4 triliun.
11. Swasembada Air
Anggaran untuk program prioritas swasembada air diarahkan untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir untuk meningkatkan akses air minum rumah tangga.
Tidak disebutkan berapa anggaran yang dialokasikan untuk program ini, namun dipastikan transfer ke daerah (TKD) juga turut mendukung swasembada air melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang air minum yang dimanfaatkan antara lain untuk perluasan, peningkatan, dan pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan. Lihat Foto
12. Perlindungan Sosial
Guna mendorong konsumsi rumah tangga di tahun depan, pemerintah akan melaksanakan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) seperti PKH, Kartu Sembako, hingga PBI JKN.
Program ini menyasar masyarakat kelompok miskin dan rentan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).
Anggaran perlinsos yang dialokasikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 508,2 triliun, meningkat 8,6 persen dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp 468,1 triliun. Anggaran tersebut sudah termasuk PIP, KIP Kuliah, dan Sekolah Rakyat.
13. Pertahanan Semesta
Program ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan bangsa, keamanan, dan penguatan bidang hukum. Sebab, pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Anggarannya direncanakan sebesar Rp 185 triliun untuk bidang pertahanan, Rp 179,4 triliun untuk bidang ketertiban dan keamanan, serta Rp 60,4 triliun untuk bidang hukum.
14. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM Pada tahun depan, pemerintah juga akan menghidupkan perekonomian rakyat melalui Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih. Anggaran program ini direncanakan sebesar Rp 83 triliun.
Program ini dibangun melalui musyawarah warga, legalisasi badan hukum, integrasi digital nasional, dan pengawasan ketat oleh negara dengan dukungan penuh dari BUMN dan Himbara.
Berdasarkan estimasi, koperasi ini diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam ekonomi kelurahan atau desa.
Pada 2025, ditargetkan sebanyak 80.000 koperasi telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.
15. Program 3 Juta Rumah
Pemerintah merencanakan anggaran program 3 juta rumah di 2026 sebesar Rp 57,7 triliun. Anggaran ini untuk pembiayaan 770.000 rumah.
Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, dan kota, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. (Calvin G. Eben-Haezer)
