JAKARTA – Presiden Venezuela Nicolas Maduro marah atas pengerahan tiga kapal perang Amerika Serikat di perairan lepas pantai Venezuela, sebagai bagian dari upaya untuk memberantas perdagangan narkoba. Maduro menyebut operasi tersebut sebagai upaya “ilegal” untuk mengubah rezim.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (23/8/2025), pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Maduro, menggandakan hadiah uang menjadi US$50 juta untuk penangkapan pemimpin Venezuela tersebut atas tuduhan narkoba.
Awal pekan ini, sebuah sumber AS mengonfirmasi kepada AFP, bahwa tiga kapal perusak berpeluru kendali kelas Aegis sedang menuju perairan internasional di lepas pantai negara Amerika Selatan tersebut. Media AS melaporkan bahwa 4.000 Marinir juga dapat dikerahkan.
“Apa yang mereka ancamkan terhadap Venezuela — perubahan rezim, serangan teroris militer itu — tidak bermoral, kriminal, dan ilegal,” ujar Maduro kepada para anggota parlemen.
“Ini masalah perdamaian, masalah hukum internasional, bagi Amerika Latin dan Karibia. Siapa pun yang melakukan tindakan agresi terhadap suatu negara di Amerika Latin berarti menyerang semua negara,” ujarnya.
Sebelumnya pada tahun 2020, selama masa jabatan pertama Trump, Maduro dan pejabat-pejabat tinggi Venezuela lainnya didakwa di pengadilan federal AS atas beberapa tuduhan, termasuk berpartisipasi dalam konspirasi “narko-terorisme”.
Departemen Kehakiman AS menuduh Maduro memimpin geng penyelundup kokain bernama “Kartel Matahari” yang mengirimkan ratusan ton narkotika ke Amerika Serikat selama dua dekade, menghasilkan ratusan juta dolar AS.
Washington tidak pernah mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu terakhir.
Maduro mengatakan minggu ini bahwa ia akan mengerahkan 4,5 juta anggota milisi di seluruh Venezuela sebagai tanggapan atas “ancaman” AS. Dia pun menyerukan aksi demonstrasi akhir pekan ini untuk mengecam Washington.
Venezuela Siaga Tinggi
Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah mengumumkan mobilisasi milisi negara di tengah pengerahan kapal perusak rudal Amerika Serikat (AS) ke wilayah tersebut.
Milisi adalah salah satu elemen sistem keamanan nasional Venezuela.
Sebelumnya, Amerika Serikat mengirim tiga kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke ke pantai negara itu untuk memerangi kartel narkoba.
Pada awal Agustus, Amerika Serikat juga menaikkan hadiah untuk penangkapan Nicolas Maduro menjadi $50 juta atau senilai Rp800 miliar.
Setelah berita Presiden AS, Donald Trump telah mengirim kapal perang Amerika ke pantai Venezuela, Maduro pada hari Senin memerintahkan mobilisasi 4,5 juta anggota milisi di seluruh negeri.
“Minggu ini saya mengaktifkan rencana khusus yang melibatkan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang terlatih, diaktifkan, dan dipersenjatai,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah, seperti diberitakan Militarnyi.
Di saat yang sama, Trump telah menunjukkan tekadnya untuk memerangi kartel narkoba.
Hal ini memicu perselisihan dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, yang menyerukan kerja sama keamanan yang lebih erat dan tindakan yang lebih tegas terhadap kartel Meksiko.
Militarnyi sebelumnya melaporkan bahwa AS sedang mempertimbangkan serangan pesawat tak berawak terhadap kartel di Meksiko sebagai bagian dari upaya untuk mengekang perdagangan narkoba di perbatasan selatan.
China Menentang
China pada hari Kamis (21/8/2025) menyuarakan penentangannya terhadap penggunaan kekuatan oleh AS terhadap Venezuela terkait penyelundupan narkoba.
“Kami menentang penggunaan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional dan campur tangan kekuatan eksternal dalam urusan internal Venezuela dengan dalih apa pun,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning dalam jumpa pers rutin di Beijing, menurut transkrip yang dirilis oleh kementerian.
Pernyataannya menyusul laporan Wall Street Journal pada hari Rabu bahwa Presiden Donald Trump telah memerintahkan pengerahan tiga kapal perang Angkatan Laut untuk mencegat kartel narkoba di lepas pantai Amerika Selatan, termasuk di dekat Venezuela.
“Tiongkok menentang setiap tindakan yang melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB serta kedaulatan dan keamanan suatu negara,” kata Mao.
Ia menambahkan: “Kami berharap Amerika Serikat akan melakukan lebih banyak hal yang kondusif bagi perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia.”
Awal bulan ini, Trump menginstruksikan Pentagon untuk menyusun opsi penggunaan kekuatan militer terhadap kartel narkoba di Amerika Latin.
Masalah AS dan Venezuela
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Kamis (7/8/2025) menaikkan hadiahnya menjadi $50 juta atau setara Rp800 miliar untuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Nicolas Maduro sebelumnya didakwa di AS atas tuduhan perdagangan narkoba pada tahun 2020.
AS, yang tidak mengakui dua kemenangan pemilu Maduro sebelumnya, mengatakan bahwa Maduro adalah salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia.
Hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Nicolas Maduro ini dilipatgandakan, sebelumnya AS menetapkan hadiah sebesar $25 juta atau Rp400 miliar pada Januari 2025.
“Hari ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah bersejarah sebesar $50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro,” kata Jaksa Agung Pam Bondi dalam sebuah video di media sosial, dikutip dari France24.
“Dia adalah salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita.”
Profil Nicolas Maduro
Ia lahir pada 23 November 1962 di Caracas, Venezuela. Tinggi badannya hampir 2 meter, tepatnya 198 cm.
Nicolas Maduro menjadi presiden setelah wafatnya Hugo Chavez pada 2013.
Maduro memenangkan pemilihan khusus yang diadakan pada April 2013.
Sebelumnya ia merupakan Wakil Presiden Venezuela (Oktober 2012-Maret 2013).
Maduro Adalah Pemimpin Buruh.
Maduro adalah kandidat yang berhasil dari Partai Sosialis Bersatu Venezuela (Partido Socialista Unido de Venezuela; PSUV) dalam pemilihan khusus untuk menggantikan Chávez, dan ia terpilih kembali pada tahun 2018.
Pemerintahan Maduro yang semakin otoriter menyebabkan oposisi berulang kali berupaya untuk menggulingkannya dari jabatan.
Kehidupan
Maduro tumbuh dalam keluarga berkecukupan di Caracas, tempat ayahnya terlibat dalam politik sayap kiri dan gerakan buruh.
Ketertarikannya pada politik sayap kiri sejak dini mendorong Maduro untuk mengikuti pelatihan sebagai organisator di Kuba, alih-alih melanjutkan pendidikan universitas.
Saat bekerja sebagai sopir bus di Caracas, ia menjadi perwakilan di serikat pekerja transportasi dan meniti karier di dalamnya.
Ketika Chavez, yang saat itu seorang perwira militer, dipenjara pada tahun 1992 setelah memimpin upaya kudeta yang gagal, Maduro dan calon istrinya, Cilia Flores, yang saat itu seorang pengacara muda, berkampanye untuk pembebasan Chávez, yang akhirnya tercapai pada tahun 1994.
Pada tahun 1999, Maduro menjadi anggota Majelis Konstituante Nasional yang menulis ulang konstitusi yang menjadi bagian dari keberhasilan Chávez naik ke kursi kepresidenan.
Pada tahun yang sama, Maduro juga bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah legislatif Venezuela), yang dihapuskan ketika badan legislatif tersebut menjadi Majelis Nasional unikameral, di mana Maduro mulai bertugas pada tahun 2000.
Ia terpilih kembali pada tahun 2005 dan menjabat sebagai presiden badan tersebut hingga tahun 2006, ketika ia menjadi menteri luar negeri.
Dalam kapasitas tersebut, ia berupaya memajukan tujuan-tujuan Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika Kita (ALBA), yang berupaya meningkatkan integrasi sosial, politik, dan ekonomi di Amerika Latin dan melemahkan pengaruh AS di kawasan tersebut.
Ia juga membantu membina hubungan persahabatan Venezuela dengan para pemimpin dunia yang kontroversial seperti Muammar al-Qaddafi dari Libya , Robert Mugabe dari Zimbabwe , dan Mahmoud Ahmadinejad dari Iran.
Pertentangan
Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengatakan hadiah “menyedihkan” Bondi adalah “topeng asap paling konyol yang pernah kita lihat”.
“Martabat tanah air kami tidak untuk diperjualbelikan. Kami menolak operasi propaganda politik yang kasar ini,” ujar Gil di Telegram, dikutip dari AFP.
Pada tahun 2020, selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, Maduro dan pejabat tinggi Venezuela lainnya didakwa di pengadilan federal di New York atas beberapa tuduhan termasuk berpartisipasi dalam konspirasi “narko-terorisme”.
Departemen Kehakiman menuduh Maduro memimpin geng penyelundup kokain bernama “Kartel Matahari” yang mengirim ratusan ton narkotika ke Amerika Serikat selama dua dekade, menghasilkan ratusan juta dolar.
Penyelidik mengatakan kartel tersebut bekerja sama dengan pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), yang oleh Amerika Serikat dicap sebagai organisasi teroris.
Bondi mengatakan Maduro juga bekerja dengan geng Venezuela Tren de Aragua dan kartel Sinaloa Meksiko.
Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) “telah menyita 30 ton kokain yang terkait dengan Maduro dan rekan-rekannya, dengan hampir tujuh ton terkait dengan Maduro sendiri”, kata Bondi.
Pemerintah AS juga telah menyita lebih dari $700 juta aset yang terkait dengan Maduro, termasuk dua pesawat pemerintah Venezuela, sejak September tahun lalu, menurut Bondi.
“Namun, rezim teror Maduro masih berlanjut,” ujarnya.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Maduro tidak akan lolos dari keadilan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya yang keji.”
Hubungan AS-Venezuela
Maduro menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika ia diadili dan dinyatakan bersalah.
Pada saat dakwaan tersebut, Maduro mengecam apa yang disebutnya sebagai tuduhan “palsu dan salah”.
Pada bulan Juni, mantan kepala intelijen Venezuela Hugo Armando Carvajal mengaku bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba dan terorisme narkotika AS.
Miami Herald, mengutip sumber yang mengetahui kasus tersebut, mengatakan Carvajal telah menawarkan untuk memberikan dokumen dan kesaksian kepada otoritas AS yang melibatkan Maduro.
Hubungan antara Washington dan Caracas telah memburuk selama bertahun-tahun.
Pemerintah AS belum mengakui Maduro, yang pertama kali menjabat pada tahun 2013, sebagai presiden Venezuela yang terpilih secara sah sejak apa yang disebut Departemen Luar Negeri sebagai “pemilihan presiden tahun 2018 yang sangat cacat”.
“Pada pemilihan presiden Venezuela 28 Juli 2024, Maduro secara curang mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang meskipun ada bukti yang menunjukkan sebaliknya,” kata Departemen Luar Negeri dalam pengumuman hadiah sebelumnya pada bulan Januari.
“Amerika Serikat bergabung dengan banyak negara lain dalam menolak mengakui Maduro sebagai pemenang sah pemilihan presiden Juli 2024.”
Washington telah menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi pada pemerintahan Maduro.
Sementara itu, pemerintah Maduro telah lama mengecam campur tangan AS di Venezuela.
Pada hari Kamis, Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello mengumumkan bahwa dinas keamanan telah menggagalkan serangan bom di kawasan komersial ibu kota Caracas.
Seperti yang sering dilakukan otoritas Venezuela dalam kasus seperti ini, Cabello menuduh AS dan oposisi Venezuela sebagai dalang di balik serangan yang digagalkan tersebut. (Web Warouw)
